Jokowi Terjepit Diantara Relawan Dan Partai Koalisi
Jokowi Terjepit Diantara Relawan Dan Partai Koalisi
.
.
Jabatan Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden, yakni hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala Negara, misalnya dalam member tanda jasa, gelas, grasi, amnesti.
Menurut John Locke, 1689 , hak prerogatif adalah “kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hokum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kepentingan publik” (Wikipedia)
.
Ide Jokowi untuk tidak merekrut menteri yang merangkap jabatan struktur partai ibarat akan memberi dampak serius kepada partai koalisi pendukung Jokowi-JK. Sejumlah nama beken terancam tidak bisa duduk sebagai kabinet kementerian Jokowi.
Sebagai contoh sejumlah nama yang santer disebut bakal menteri, dari PDIP ada Tjahjo Kumolo (Sekjen), Puan maharani (Ketua DPP-PDIP), Ribka Tjiptaning, Trimedya Panjaitan.
Dari PKB ada Muhaimin Iskandar (Ketua Umum), Imam Nahrawi (Sekjen), Marwan Ja’far (Ketua DPP), Rusdi Kirana (Wakil Ketua Umum).
Dari Nasdem ada Ferry Mursidan Baldan, Akbar Faizal.
.
Ketua Umum partai koalisi dipastikan tidak duduk sebagai menteri. Tapi bagaimana dengan PKB ? Muhaimin ingin jadi menteri.
.
Melihat kenyataan, sangat sulit buat Jokowi untuk meminta calon menteri lepas dari jabatan struktur partai. Kalaupun Jokowi mau mengangkat menteri professional, namun orang tersebut berasal dari Gerindra, Golkar, dan partai-partai yang tidak mendukung, dilihat dari hak prerogatif itu sah-sah saja. Tapi pastinya partai koalisi pendukung akan protes.
Ide Jokowi ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi ide ini tidak bisa ditampik merupakan ide popular di tengah apatisme publik terhadap kader partai. Namun sisi lain, ide ini bakalan berbenturan dengan aktivis partai yang kenyataannya berambisi menduduki pos kementerian di kabinet Jokowi.
Maka menurut saya, ide merekrut menteri bebas jabatan struktur di partai hanyalah wacana saja, atau bisa juga sebagai bahan Jokowi untuk menarik simpati publik untuk memilih dia.
Publik pendukung Jokowi yang disebut juga relawan, sudah keburu senang Jokowi akan memilih menteri yang bebas dari jabatan struktur di partai. Sementara parpol pendukung Jokowi terus membujuk Jokowi agar menerima calon-calon menteri yang mereka sodorkan.
Jika melihat realitas politik, Jokowi pada akhirnya akan berdamai dengan kenyataan, Akibatnya Jokowi bakal menuai kritik pedas dari pendukung dari unsure non partai/relawan. Jika ini terjadi, Jokowi tidak memiliki nilai pembeda dengan presiden pendahulunya.
.
.
.
Jonatan Sara
Sumber : http://ift.tt/1nREB4A