Jokowi Menilai Subsidi BBM Untuk Rakyat Miskin Hanya Membebani APBN
Sebelum dilantik sebagai presiden terpilih dari proses pilpres 2014 yang panjang dan melelahkan. Seusai menghadiri peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Ahad (17/8/2014). Ir H Joko Widodo minta Susilo Bambang Yudhoyono segera putuskan kenaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu karena Jokowi menginginkan agar beban subsidi BBM tidak hanya ditanggung oleh pemerintahannya mendatang. Jika “ya kalau bisa bagi-bagi (naikkan harga BBM) lebih baik,” saut Jokowi kepada wartawan. http://ift.tt/Yv3IoN
Disarankannya kepada pemerintah yang sekarang. di tahun 2014 harga BBM harus dinaikan menjadi Rp 8.000,-…. http://ift.tt/1t1nkOe . Dan di tahun 2015, Jokowi akan menaikan lagi harga BBM menjadi Rp 9.000 dibarengi dengan memperketat pembatasan BBM bersubsidi. Begitu pula pada tahun 2016, harga BBM bersubsidi dinaikan kembali Rp 1.000 [menjadi Rp 10.000] dengan pembatasan yang benar-benar dilakukan pemerintahan Jokowi-JK …http://ift.tt/1vXARIS
Ini alasan Joko Widodo kenapa Susilo Bambang Yudoyono harus menaikkan harga BBM karena mantan walikota solo tersebut menilai BBM bersubsidi tersebut terlalu besar sehingga membebani APBN…http://ift.tt/1t1nfdr
Hal seupa pun ditegaskan oleh deputi tim transisi Andi Widjajanto, mengatakan kenaikan harga BMM akan dipatok hingga tiga tibu rupiah. “Jadi antara seribu sampai tiga ribu. Masih disimulasi, yang lebih penting itu waktu sosial dan besaran sosialnya,” ujarnya di Kantor Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2014) http://ift.tt/1vuzf56
Inilah motivasi dan obsesi Joko Widodo yang berencana diawal pemerintahannya menaikkan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 3.500,- dengan tetap memperketat ketersedian dan pembatasan BBM bersubsidi.
Tapi jelas alasana Jokowi yang berencana menaikkan harga BBM sama saja menghina rakyat miskin diseluruh Indonesia. Sebab alasan Jokowi diatas sama saja menilainya kita rakyat miskin hanya menjadi beban negara bertahun-tahun yang tak pernah terselesaikan persoalan kemiskinannya. Padahal jelas, Undang-Undang mengamanatkan bahwa faqir, miskin dan anak-anak terlantar wajib dipelihara dan dilindungi oleh negara. Arti saya telah salah memilih seorang presiden yang nyatanya tidak peduli dan perhatian terhadap rakyat miskin.
Sumber : http://ift.tt/1vvu5G8