Inspeksi Mendadak yang Tidak Lagi Mendadak
Di mana-mana yang namanya inspeksi mendadak atau istilah “ganasnya” SIDAK, seharusnya bisa menimbulkan terapi kejutan bagi orang-orang yang akan disidak. Namun, sidak dewasa ini sudah kehilangan momentum kejutan sehingga tidak lagi bisa dikatakan inspeksi mendadak melainkan inspeksi terencana atau “sirna”. Kesannya, inspeksi mendadak sudah tidak mendadak lagi karena ada jadwal yang ikut dilibatkan di dalamnya. Sidak tidak perlu diinformasikan, biarkan “dia” bergerak di area rahasia. Namanya juga SIDAK, Siap-siap Dapat Kejutan.
Sidak. Kata ini sangat ditakuti kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehabis libur lebaran, atau hari pertama masuk kantor usai libur lebaran, seluruh Kepala Daerah serentak melakukan sidak ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan informasi sidak sebelumnya sudah diumumkan atau diberitakan di berbagai media cetak. Kata kasarnya, sidak ini sudah terjadwal. Kalau sudah begini, bukan lagi sidak namanya melainkan “sirna”.
Nah, di sinilah letak pergeseran esensi sebuah inspeksi mendadak. Sejatinya, sidak akan memberikan efek kejutan bagi PNS yang malas, malah berubah menjadi sebuah pengumuman agar PNS mengetahui bahwa akan ada sidak yang akan dilakukan pemimpin kita. Dua hal yang selalu melekat dan tidak akan pernah lepas dari sidak adalah bersifat mendadak dan rahasia. Jika salah satunya hilang, maka akan mengalami pergeseran makna.
Saya mengibaratkan sidak ini tidak lagi menjadi “monster” yang menakutkan. Segala macam jurus akan dikeluarkan ketika hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. PNS yang sudah dicap malas akan ketiban “rejeki” karena sudah mengetahui jadwal sidak Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Wali Kota/Wawali, atau pun Sekda. Mungkin Badan Kepegawaian Daerah perlu merevisi ulang kegiatan ini. Karena tujuan utama dari sidak sebenarnya adalah memberikan pembinaan disiplin kepada PNS.
Saya masih ingat ketika Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrajana, melakukan kunjungan tiba-tiba (baca; inspeksi mendadak) ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta yang membuat sejumlah napi sontak terkejut dan panik. Apa yang dilakukan Denny, itulah yang dinamakan sidak yang sebenarnya. Jadi, ada baiknya sidak yang dilakukan di sejumlah daerah tidak lagi diinformasikan ke sejumlah media. Biarlah media hadir ketika sidak dilakukan saat itu juga. Caranya, Humas akan memberikan informasi ke sejumlah wartawan, bahwa hari ini Kepala Daerah akan melakukan sidak.
Tujuan sidak sebenarnya hanya untuk menguji sampai sejauh mana tingkat kedisiplinan PNS. Ketika sidak sudah terencana atau terjadwal, seluruh PNS akan “berpura-pura” taat disiplin. Nah, kalau sudah begini, bagaimana pemimpin bisa mengevaluasi disiplin PNS secara baik? Jangan hanya karena ada jadwal sidak, semua PNS tiba-tiba menjadi rajin sehari. Giliran tak ada jadwal sidak, PNS kembali menjadi malas. Kita kembalikan makna sidak ke “khittahnya”, dan tidak lagi dijadikan sebagai sebuah kegiatan seremonial belaka. Sidak memaklumi kenyataan dan menyindir artifisial kehadiran. Dari situ akan terbentuk pembinaan kedisiplinan yang lebih baik. (Lukman Hamarong)
Sumber : http://ift.tt/1tG7Ije
Sidak. Kata ini sangat ditakuti kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehabis libur lebaran, atau hari pertama masuk kantor usai libur lebaran, seluruh Kepala Daerah serentak melakukan sidak ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan informasi sidak sebelumnya sudah diumumkan atau diberitakan di berbagai media cetak. Kata kasarnya, sidak ini sudah terjadwal. Kalau sudah begini, bukan lagi sidak namanya melainkan “sirna”.
Nah, di sinilah letak pergeseran esensi sebuah inspeksi mendadak. Sejatinya, sidak akan memberikan efek kejutan bagi PNS yang malas, malah berubah menjadi sebuah pengumuman agar PNS mengetahui bahwa akan ada sidak yang akan dilakukan pemimpin kita. Dua hal yang selalu melekat dan tidak akan pernah lepas dari sidak adalah bersifat mendadak dan rahasia. Jika salah satunya hilang, maka akan mengalami pergeseran makna.
Saya mengibaratkan sidak ini tidak lagi menjadi “monster” yang menakutkan. Segala macam jurus akan dikeluarkan ketika hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. PNS yang sudah dicap malas akan ketiban “rejeki” karena sudah mengetahui jadwal sidak Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Wali Kota/Wawali, atau pun Sekda. Mungkin Badan Kepegawaian Daerah perlu merevisi ulang kegiatan ini. Karena tujuan utama dari sidak sebenarnya adalah memberikan pembinaan disiplin kepada PNS.
Saya masih ingat ketika Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrajana, melakukan kunjungan tiba-tiba (baca; inspeksi mendadak) ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta yang membuat sejumlah napi sontak terkejut dan panik. Apa yang dilakukan Denny, itulah yang dinamakan sidak yang sebenarnya. Jadi, ada baiknya sidak yang dilakukan di sejumlah daerah tidak lagi diinformasikan ke sejumlah media. Biarlah media hadir ketika sidak dilakukan saat itu juga. Caranya, Humas akan memberikan informasi ke sejumlah wartawan, bahwa hari ini Kepala Daerah akan melakukan sidak.
Tujuan sidak sebenarnya hanya untuk menguji sampai sejauh mana tingkat kedisiplinan PNS. Ketika sidak sudah terencana atau terjadwal, seluruh PNS akan “berpura-pura” taat disiplin. Nah, kalau sudah begini, bagaimana pemimpin bisa mengevaluasi disiplin PNS secara baik? Jangan hanya karena ada jadwal sidak, semua PNS tiba-tiba menjadi rajin sehari. Giliran tak ada jadwal sidak, PNS kembali menjadi malas. Kita kembalikan makna sidak ke “khittahnya”, dan tidak lagi dijadikan sebagai sebuah kegiatan seremonial belaka. Sidak memaklumi kenyataan dan menyindir artifisial kehadiran. Dari situ akan terbentuk pembinaan kedisiplinan yang lebih baik. (Lukman Hamarong)
Sumber : http://ift.tt/1tG7Ije