Hilda: Usulkan BKKN Masuk ke Kementerian PPA
“Saya menilai Khofifah lebih tepat karena punya pengalaman ditempat yang sama sebelumnya. Serta punya landasan agama yang baik dan bisa menjadi teladan perempuan,” kata Hilda.
JAKARTA-Pemerhati perempuan dan anak Hilda Puspita mengusulkan di Pemerintahan Jokowi mendatang BKKN tidak lagi setingkat badan namun masuk dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
Alasannya karena apa yang dikerjakan di BBKN dikerjakan oleh PPA. “Sehingga peran PPA bisa lebih dirasakan oleh warga Indonesia dan bisa menempatkannya secara proporsional” jelas perempuan yang juga akademisi dari Universitas Bengkulu tersebut.
Hilda mengakui kementerian PPA dalam kabinet punya peranan penting untuk mengurusi berbagai persoalan perempuan dan anak. Disebutkannya perempuan dari waktu ke waktu punya masalah, tentu saja ini harus diatur oleh negara. “Melihat dari timeline waktu seorang perempuan, maka harus ada pendidikan yang bisa mengedukasi perempuan sehingga punya bekal yang cukup dan tidak dengan mudah untuk meniru berbagai contoh negatif. Begitu pula mengenai kesehatan reproduksi yang harus disadari sedini mungkin. Ini erat kaitannya dengan persoalan anak” katanya dihubungi di Jakarta.
Terkait dengan nama-nama kandidat yang diusulkan sebagai menteri PPA seperti yang ada di www.bantujokowi.org, ada empat nama yang diusulkan. Hilda menilai Khofifah lebih tepat karena punya pengalaman ditempat yang sama sebelumnya. “Serta punya landasan agama yang baik dan bisa menjadi teladan perempuan,” kata dia.
Sementara tiga lainnya yakni, Ledia Hanifah Amalia, Puan Maharani dan Rose Mini Agoes, dikatakannya belum punya kiprah yang mumpuni seperti khofifah.
Khofifah, diakuinya sempat diusulkan sebagai Menteri Koperasi dan UKM di Kabinet Usulan Rakyat (KAUR) Jokowi. Posisi tersebut tidak tepat, karena dia punya sosok yang menurutnya lebih tepat. Ada tiga nama calon kandidat yang diusulkan di www.bantujokowi.org yakni Budi Satria Isman dan Herry Zudianto dan Abdul Karding.
Budi Satria Isman kata Hilda lebih tepat disana, karena sudah punya track record dan berkiprah. Salah satunya dengan Komunitas Wirausaha Smartpreneur Community yang digagas Budi Satria Isman dengan mengembangkan semangat kewirausahaan dan entrepreneurship. Untuk pengalaman Budi, juga pernah menjabat sebagai CEO Coca Cola dan CEO Sari Husada. KArena itu, Budi Satria Isman, lebih tepat untuk posisi Menteri Koperasi dan UKM.
Terkait siapapun menteri yang akan dipilih kata Hilda, diharapkan memilih berdasarkan kombinasi antara praktisi dan akademisi adalah langkah tepat untuk Jokowi-JK. Sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam membangun Indonesia.(*)
Sumber : http://ift.tt/1mJ5tnB
JAKARTA-Pemerhati perempuan dan anak Hilda Puspita mengusulkan di Pemerintahan Jokowi mendatang BKKN tidak lagi setingkat badan namun masuk dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
Alasannya karena apa yang dikerjakan di BBKN dikerjakan oleh PPA. “Sehingga peran PPA bisa lebih dirasakan oleh warga Indonesia dan bisa menempatkannya secara proporsional” jelas perempuan yang juga akademisi dari Universitas Bengkulu tersebut.
Hilda mengakui kementerian PPA dalam kabinet punya peranan penting untuk mengurusi berbagai persoalan perempuan dan anak. Disebutkannya perempuan dari waktu ke waktu punya masalah, tentu saja ini harus diatur oleh negara. “Melihat dari timeline waktu seorang perempuan, maka harus ada pendidikan yang bisa mengedukasi perempuan sehingga punya bekal yang cukup dan tidak dengan mudah untuk meniru berbagai contoh negatif. Begitu pula mengenai kesehatan reproduksi yang harus disadari sedini mungkin. Ini erat kaitannya dengan persoalan anak” katanya dihubungi di Jakarta.
Terkait dengan nama-nama kandidat yang diusulkan sebagai menteri PPA seperti yang ada di www.bantujokowi.org, ada empat nama yang diusulkan. Hilda menilai Khofifah lebih tepat karena punya pengalaman ditempat yang sama sebelumnya. “Serta punya landasan agama yang baik dan bisa menjadi teladan perempuan,” kata dia.
Sementara tiga lainnya yakni, Ledia Hanifah Amalia, Puan Maharani dan Rose Mini Agoes, dikatakannya belum punya kiprah yang mumpuni seperti khofifah.
Khofifah, diakuinya sempat diusulkan sebagai Menteri Koperasi dan UKM di Kabinet Usulan Rakyat (KAUR) Jokowi. Posisi tersebut tidak tepat, karena dia punya sosok yang menurutnya lebih tepat. Ada tiga nama calon kandidat yang diusulkan di www.bantujokowi.org yakni Budi Satria Isman dan Herry Zudianto dan Abdul Karding.
Budi Satria Isman kata Hilda lebih tepat disana, karena sudah punya track record dan berkiprah. Salah satunya dengan Komunitas Wirausaha Smartpreneur Community yang digagas Budi Satria Isman dengan mengembangkan semangat kewirausahaan dan entrepreneurship. Untuk pengalaman Budi, juga pernah menjabat sebagai CEO Coca Cola dan CEO Sari Husada. KArena itu, Budi Satria Isman, lebih tepat untuk posisi Menteri Koperasi dan UKM.
Terkait siapapun menteri yang akan dipilih kata Hilda, diharapkan memilih berdasarkan kombinasi antara praktisi dan akademisi adalah langkah tepat untuk Jokowi-JK. Sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam membangun Indonesia.(*)
Sumber : http://ift.tt/1mJ5tnB