Suara Warga

(7) Menuju 2045, 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia (bagian 5)

Artikel terkait : (7) Menuju 2045, 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia (bagian 5)

SOLUSI PERTAMA. KENEGARAAN

REPUBLIKASI PRESIDEN

Kepemimpinan Indonesia memerlukan penyatuan cita-cita dari seluruh Indonesia, yang dimulai dengan persatuan pikiran, persatuan pengolahan, dan persatuan tindakan. Tujuan utama terpusat pada pemulihan keseluruhan Indonesia, untuk mencapai kesejahteran dan kemakmuran bersama tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, jiwa Proklamasi, dan UUD 1945.

Kepresidenan sebagai pengelola tertinggi Indonesia harus memulainya dengan cara yang bertanggungjawab dan elegan, melalui proses efektif, efisien, produktif, dan harmoni (e2ph). Proses e2ph ini akan menuntun dan membawa kepemimpinan Indonesia menuju pemulihan Indonesia yang berkesinambungan, kesejahteraan dan kemakmuran yang sejati.

Tema kepemimpinan bukan perubahan tetapi perbaikan. Tindakan perubahanlah yang membuat negara dan bangsa tidak bisa maju. Yang bagus dibongkar yang buruk dibiarkan. Bergerak di sana mogok di sini. Di tambal di sana melapuk di sini. Kaya di sana miskin di sini. Pandai di sana pandir di sini. Sehingga akumulasinya adalah negara berjalan disitu-situ saja.


Jadi kepemimpinan yang benar itu adalah untuk meneruskan perbaikan dan menyempurnakan kebaikan.

DPPN

Penyatuan ide dan pemikiran semua kandidat presiden dalam Dewan Penasihat Penyelenggaraan Negara (DPPN) yang memberi keputusan yang baik untuk dilaksanakan negara. DPPN bersinergi dengan Kesekretariatan negara dalam pelaksanaannya.

Menjadi perhatian khusus bahwa semua kandidat calon presiden harus bergabung dalam DPPN. Ada sepuluh calon presiden, seluruhnya harus duduk dalam DPPN. Sebab kandidat itu ketika maju sebagai calon presiden bukannya mau jadi presiden karena berdasarkan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, kehormatan, dan kehartabendaan; tetapi karena niat luhur untuk mensejahterakan Indonesia melalui menjalankan UUD 1945 sebaik-baiknya.

Kemajuan Indonesia yang berlipatganda akan terwujud dengan sangat cepat sejak DPPN terbentuk.


DPPN berkumpul 1 bulan 1 kali, untuk evaluasi dan keputusan, juga diatur untuk bertugas menghadiri rapat Kemenko. DPPN mempunyai staff khusus yang dipilih masing-masing kandidat, sedangkan jurubicara kepresidenan ada didalam DPPN.

Presiden memimpin DPPN dalam metode e2ph yang sama. Keputusan DPPN dilaksanakan setelah seluruh DPPN satu persepsi, kekurangan dan kelebihan menjadi tugas keseharian DPPN. Keputusan yang diterapkan ditanggungjawabi oleh Presiden.

Presiden mengumumkan kepada rakyat alasan dan kebijakan suatu keputusan maupun yang ditentang oposisi, untuk diketahui dan dinilai, sekaligus membuka dan mengembangkan inspirasi melalui pemikiran rakyat yang akan diolah ulang oleh DPPN.

Oposisi yang benar adalah bukan dipimpin oleh kandidat calon presiden atau mantan presiden, juga karena tujuan ia mencalonkan diri adalah untuk memimpin negara; dan pada saat ia tidak terpilih, maka ia tidak patut menempatkan diri sebagai oposisi. Jika ia menempatkan dirinya dalam posisi oposisi maka ia melawan niat hatinya yang luhur sebelumnya ketika mencalonkan diri untuk memimpin negara. Tujuan oposisi yang benar adalah mengingatkan kebijakan, menunjukkan jalan, dan mengawal sistem pemerintahan untuk berpusat kepada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kemauan rakyat secara parsial.

Koordinasi integrasi fungsi dan kerja yang harmonis antara oposisi, legislatif, DPPN dan pemerintah sangat mempercepat proses pemulihan negara untuk mensejahterakan rakyat keseluruhan.

Kepemimpinan Indonesia yang melibatkan semua calon presiden dan mengembangkan sistem keteraturan ini. akan menciptakan generasi baru pada tahun 2045 yang mampu menjadikan Indonesia negara pemimpin dalam kesejahteraan dan keteraturan dunia.

BINA

Presiden/Wakil Presiden menjadualkan kunjungan provinsi/kabupaten/kota bergilir secara rutin tetap, setiap bulan 1 kali dalam waktu kunjungan yang terarah selama 2 pekan, dengan tujuan memberhasilkan kesejahteraan yang menyeluruh. Wakil Presiden bertindak sepenuhnya atas kepengurusan luar negeri dan pengelolaan dalam negeri diwaktu kunjungan presiden ke provinsi-provinsi.

HATI

Pemikiran ini bukan ide sekedar ide, lewat kuping lepas mata dan sirna nalar, tetapi presiden yang bertanggungjawab atas hati nurani sendiri, ia akan bertanggungjawab bukan hanya kepada pemilih yang mengusungnya, tetapi ia lebih bertanggungjawab kepada pemilih yang menolak kepemimpinannya. Ia bahkan harus bertanggungjawab kepada Tuhan atau Apapun yang ia percayai telah memberinya kehidupan.

Presiden yang benar akan bekerja dan melupakan kelelahan dibelakangnya, karena semangatnya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya keseluruhan. Ketika ia mensejahterakan rakyatnya, apakah ia berdusta kepada rakyatnya? Ketika keseluruhan rakyatnya sejahtera, apakah muncul ketidakseimbangan dalam negerinya?

Hati presiden Indonesia yang berjalan selaras dengan kebaikan dan kelayakan negara, hukum, budaya, ekonomi, dan tatahuni; maka Indonesia akan menjadi teladan dan mercusuar dunia, sebagai sebuah negeri yang hidup dalam sinergi alam, penghuni, dan negara yang berintegrasi didalam Ketuhanan.

Peluang ini sama bagi setiap anak negeri, dan pada saat ini Indonesia memiliki presiden yang baru, oleh sebab itu, bagi Presiden Joko Widodo, keadaan ini bisa menjadi pendorong pikiran jika ia mau membukakan hati demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

(BERSAMBUNG)

*

Salam Indonesia Sejahtera

Tuhan memberkati Indonesia






Sumber : http://ift.tt/1oA8jiR

Artikel Kompasiana Lainnya :

Copyright © 2015 Kompasiana | Design by Bamz