Posisi Penting Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Dalam Diplomasi Perjuangan Papua di Vanuatu
Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Sumber : http://ift.tt/1tVM1sG
Penembakan di Papua kembali terjadi, seperti yang pernah saya tulis sebelumnya dalam “Menuju Babak Baru Perjuangan Papua dan Dampaknya” bahwa kemajuan diplomasi Papua di Vanuatu oleh WPNCL (West Papua National Coalition For Liberation) yang dipimpin oleh Andy Ayemiseba akan menjadi faktor pemicu faksi-faksi lain OPM akan bergerak. Benar saja, penembakan kembali terjadi, yang saya nilai bahwa faksi militer OPM ingin kembali menunjukan eksistensinya untuk mengimbangi WPNCL. Selain menjadi titik positif perjuangan Papua, rencana Pemerintahan Vanuatu untuk menjadi mediator rekonsiliasi faksi-faksi OPM, bisa menjadi bumerang. Lihat saja, diantara belasan faksi militer maupun politik OPM hanya 3 organisasi yang diundang, WPNCL, NRFPB (Negara Republik Federasi Papua Barat) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat), bahkan dari ketiga faksi yang diundang tidak satupun yang mewakili faksi militer yang jumlahnya tidak sedikit. Kembalinya terjadi penembakan di Papua oleh “Kelompok Sipil Bersenjata” bisa jadi adalah ajang penunjukan eksistensi dari faksi militer atau bahkan bisa jadi sebagai wujud kekecewaan karena tidak “dianggap” dalam acara rekonsiliasi di Vanuatu, Agustus mendatang. [1]
Baiklah, kita tinggalkan sejenak faksi militer OPM dan kebutuhan mereka untuk “eksis” saat ini. Mengenai pertemuan di Vanuatu akhir Agusuts nanti, tidak ayal lagi, bahwa pertemuan ini merupakan langkah besar dalam perjuangan OPM. Paling tidak untuk faksi politik OPM khususnya WPNCL, NRFPB dan KNPB. Dipilihnya ketiga organisasi ini karena ketiga organisasi ini menjadi faktor penting tidak diterimanya aplikasi WPNCL menjadi anggota MSG (Malenesia Sphered Group) beberapa waktu lalu. Walaupun sudah didukung habis-habisan oleh Vanuatu, negara-negara anggota MSG lainnya seperti Papua New Guinena, Fiji, Kepulauan Solomon dan Australia menolak masuknya WPNCL dalam keanggotaan MSG. Salah satu dari berbagai alasan tidak diterimanya WPNCL adalah karena WPNCL dianggap bukan organisasi representative dari rakyat Papua. Oleh karena itu, Vanuatu, sebagai sponsor utama pergerakan WPNCL, berinisiatif melaksanakan pertemuan dalam rangka rekonsiliasi ketiga organisasi tersebut, dengan harapan membuat organisasi “baru” yang akan menjadi payung ketiga organisasi yang menjadi aktor utama “gagal” lolosnya aplikasi WPNCL beberapa waktu lalu, sehingga organisasi, yang dianggap sebagai “organisasi representative” dari rakyat Papua akan terbentuk.
Posisi Unik KNPB Dalam Perjuangan OPM
Dari ketiga organisasi yang diundang pemerintah Vanuatu, yaitu WPNCL, NRFPB dan KNPB, saya melihat KNPB mempunyai posisi paling penting dan unik. Sebagai organisasi sayap politik OPM yang memiliki massa yang banyak, KNPB merupakan “alat” yang efektif untuk mengkampanyekan hasil-hasil kegiatan faksi OPM di luar negeri. Selama ini KNPB selalu aktif mengkampanyekan usaha organisasi faksi-faksi OPM di luar negeri, tidak hanya WPNCL saja tapi juga IPWP (International Parliamentarians Of West Papua) dan ILWP (International Lawyer Of West Papua) yang dipimpin oleh Benny Wenda. Bahkan, Victor Yeimo, Ketua KNPB juga mendukung Freedom Flotilla yang diprakarsai oleh petinggi WPNA (West Papua National Authority), Jacob Rumbiak, [2] yang notabene merupakan salah satu aktor yang menyebabkan gagal majunya aplikasi WPNCL di MSG. [3]
Fakta diatas menunjukan netralitas KNPB di tengah persaingan eksistensi faksi-faksi politik OPM di luar negeri. Sehingga, wakil KNPB dalam pertemuan antara KNPB, NRFPB dan WPNCL di Vanuatu menjadi sangat penting. Kenapa? Agar KNPB tetap menjadi organisasi yang netral. Jangan sampai KNPB dimanfaatkan hanya sebagai “corong” dari usaha-usaha WPNCL saja, sehingga tidak lagi menjadi organisasi yang netral. Agar hal tersebut tidak terjadi, KNPB harus mengirimkan wakil yang tepat dalam pertemuan di Vanuatu nanti, yang dapat dan berani menyuarakan kepentingan KNPB dan menjaga agar pertemuan di Vanuatu nanti tidak mengorbankan idealisme politik KNPB.
Mecky Yeimo
Mecky Yeimo. Sumber : http://ift.tt/1tVM1sJ
KNPB mempunyai kader-kader yang mumpuni, karena selain didominasi oleh kaum muda, kader KNPB dikenal militant dan memegang teguh idealism politik organisasinya. Mecky Yeimo, sebagai Sekertaris 1 KNPB merupakan salah satu kader KNPB yang paling menonjol dan cocok menjadi wakil KNPB dalam pertemuan di Vanuatu Agustus nanti. Selain aktif dalam kegiatan dan aksi lapangan KNPB, posisi Mecky Yeimo sebagai Sekertaris 1 KNPB, membuat ia mengerti tata laksana dan pergerakan KNPB sebagai sebuah organisasi. Contohnya saja, dalam aksi KNPB memperingati Hari Demokrasi Internasional yang berujung ricuh, sekitar Desember 2013 lalu, Mecky dengan sigap menyusun kronologis penangkapan, yang kemudian digunakan dalam usaha pembebasan para aktivis KNPB tersebut[4] .
Walaupun merupakan tokoh yang cocok mewakili KNPB dalam pertemuan di Vanuatu, Mecky Yeimo mempunyai sejarah perseteruan dengan salah satu organisasi yang diikutkan dalam pertemuan tersebut, NRFPB. Perseteruan diawali oleh klaim NRFPB dengan presidennya, Forkorus Yaboisembut, menyampaikan bahwa NRFPB sudah diakui oleh Sekjen PBB dengan No Code R.R. 827 567 848 BE.[5] Menanggapi hal tersebut, Mecky Yeimo mengatakan bahwa pernyataan Forkorus hanya penipuan atau merupakan pembohongan publik yang bertujuan untuk memutarbalikan sejarah Papua. “kami rakyat Papua kasih tau nomor surat yang sedang kamu kampanyekan itu bukan nomor daftar dari PBB, tetapi ini nomor surat tanda terima dari ILWP jadi stop sudah jangan tipu-tipu rakyat lagi” ucapnya.[6]
Penutup
Pertemuan rekonsiliasi yang disponsori oleh Pemerintah Vanuatu Agustus nanti merupakan pertemuan yang penting bagi perjuangan OPM di luar negeri. Bagi KNPB, pertemuan ini juga sangatlah penting karena akan menguji KNPB secara organisasi. Hal yang diuji pertama adalah netralitas, jangan sampai pertemuan tersebut membuat organisasi KNPB dikendalikan oleh petinggi WPNCL dan hanya menjadi “corong” dari usaha-usaha WPNCL saja. Hal yang diuji kedua adalah kredibilitas, selama ini KNPB dikenal merupakan organisasi yang memiliki idealisme politik yang tinggi, pertemuan dengan NRFPB, yang notabene banyak membohongi rakyat Papua akan mengurangi kredibilitas KNPB sebagai sebuah organisasi sayap politik OPM dalam negeri yang konsisten.
Akhirnya, andai saja KNPB mengorbankan kredibilatas dan netralitasnya dan bersedia berkompromi dengan WPNCL dan NRFPB, masih ada sayap militer OPM yang sama sekali tidak diikutkan dalam pertemuan ini. Penembakan yang terjadi di Papua[7] adalah bukit nyata yang diberikan oleh sayap militer OPM bahwa kelompok mereka mampu menunjukan eksistensinya juga di Papua. Perang eksistensi organisasi-organisasi turunan OPM akan dimulai, entah siapa yang menang atau kalah, kedamaian di Papua akan menjadi korbannya.
Sumber : http://ift.tt/1tVM1J9