Menggugat Aturan DKI : Pembatasan Motor Pada Kawasan Tertentu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat zona larangan melintas sepeda motor. Hal ini diterapkan sehubungan program pengendalian macet dan semrawutnya lalu lintas. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengatakan ada beberapa ruas jalan yang nantinya akan diberlakukan zona larangan melintas untuk sepeda motor. Ruas jalan itu di antaranya Jalan Rasuna Said (Kuningan), Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk dan beberapa ruas jalan protokol lainnya. Aturan yang akan diberlakukan per tanggal 17 Desember 2014 tersebut menuai banyak pro dan kontra. Pada tulisan kali ini akan dibahas hanya mengenai aturan hukum yang memayunginya.
Tata urutan peraturan di Indonesia
Dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2 bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berarti secara jelas dinyatakan bahwa peraturan dibawah TIDAK BOLEH bertentangan dengan aturan yang ada dibawahnya. Jika bertentangan maka aturan tersebut dapat dibatalkan.
***
Aturan yang digunakan DKI dalam Membatasi Motor
Road Safety Association (RSA)[1] membeberkan bahwa ada empat aturan yang terkait dengan pembatasan sepeda motor dan bisa dijadikan dasar pijakan untuk pemerintah membatasi hak warga negara bersepeda motor. Berikut payung hukum tersebut:
1. UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Ditegaskan bahwa pembatasan sepeda motor merupakan bagian dari manajemen kebutuhan lalu lintas. Di pasal 133 tercantum soal pembatasan ini pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
2. PP No 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Di sini diatur soal kriteria yang harus dipenuhi untuk membuat aturan pembatasan. Kriteria tersebut paling sedikit terdiri atas dua hal.
Pertama, memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur sama atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima). Kedua, tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
3. PP No 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Secara gamblang mengatakan ada empat objek pungutan yang dikecualikan, salah satunya sepeda motor. Selain sepeda motor, tiga obyek lainnya yang dikecualikan adalah kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran, dan ambulans. Inilah PP yang kondang disebut PP electronic road pricing (ERP).
Dalam peraturan ini juga ditegaskan soal kriteria kepadatan lalu lintas jalan, memiliki perbandingan volume kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur sama atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan). Atau, kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 kpj berlangsung rutin setiap hari kerja.
4. Perda DKI Jakarta No 5 tahun 2014 tentang Transportasi .
Pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan yang dioperasikan di jalan dan/ atau pergerakan lalu lintas. Salah satu caranya dengan membatasi lalu lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/ atau waktu dan/ atau jaringan jalan tertentu.
Pertanyaan mendasarnya, apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan yang ada dan tidak saling bertentangan? Mari kita telaah.
1. UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Memang dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b bahwa Pemerintah dapat melakukan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu. Ingat kawasan tertentu dan waktu tertentu, bukan 24 Jam! Kalau 24 jam sama saja melarang melewati kawasan tersebut. Dari sini pun sudah ada yang dilanggar oleh Pemda DKI dalam segi penerapannya.
Lalu dalam Pasal yang sama dalam ayat (5) disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.
2. PP No 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Pasal 133 tersebut dalam pelaksanaannya memberikan delegasi aturan kepada pemerintah UU membuat aturan secara lebih rinci dalam bentuk PP, yang kemudian dibentuklah PP 32/2011 ini.
Memang dalam Pasal 60 ayat (2) disebutkan bahwa Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
b. Lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
f. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
Jadi TEPAT Pemerintah DKI boleh membatasi kendaraan bermotor (lihat juga Pasal 60 ayat (2)), NAMUN yang harus dicermati adalah pengertian kendaraan perseorangan yang tercantum dalam Pasal 64 bahwa Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan adalah kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk umum. Sebagaimana scara limitative (terbatas) dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mobil penumpang;
b. mobil bus; dan
c. mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Apakah ada pembatasan motor roda dua? Tidak ada! Lagi-lagi Pemerintah DKI Jakarta berusaha membohongi aturan yang jelas terpampang tersebut.
Lalu bagaimana dengan Perda dan Pergub yang dibuat? Secara otomatis cacat dan dapat dibatalkan!
Tapi, ini hanya masukan saja, terserah bagi pengendara motor roda dua di DKI apakah akan mengajukan uji terhadap Pergub ini ke MA.
#akuoraurus #akuranganggomotor
Salam.
Sumber : http://ift.tt/1AQbFCB