Prestasi “ SPECTAKULER “ Kabinet Kerja Jokowi- JK.
Prestasi “ SPECTAKULER “ Kabinet Kerja Jokowi- JK.
Belum 100 hari kabinet Kerja Jokowi –JK berjalan, ternyata sudah tampak arah kemana pemerintahan berjalan kedepan.
Prestasi spektakuler pertama ditunjukkan justru oleh Menteri paling controversial , Menteri Susi Pudjiastuti yang tidak tamat SMU membuat kejutan dengan melakukan moratorium terhadap kapal besar yang mencari ikan diperairan Indonesia.
Bravo ! Untuk Menteri Susi.
Spektakuler !
Prestasi “Spektakuler “ berikutnya dilakukan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno yang kurang dari 10 hari masa jabatannya telah melakukan MOU dengan Cina , Nota kesepakatan untuk membangun infrastruktur untuk pengelolaan jalan TOL, Kereta Api dan TOL laut ?
http://ift.tt/1AheQXs
Kebijakan Menteri BUMN ini tidak akan lepas dari kebijakan dasar Presiden Jokowi yang searah dengan Masterplan Politik PDIP yang bertumpu pada slogan TRI SAKTI yang dikumandangkan pada decade tahun 1960 an yaitu membangun Poros – Jakarta – Peking – Pyongyang.
http://ift.tt/1qaVolw
http://ift.tt/1tzhjXa
http://ift.tt/1wWOrMk
http://ift.tt/1uhVcrb
http://ift.tt/1wXinYS
Walaupun peran Pyongyang belum tampak penggantinya akan tetapi poros Jakarta – Peking sudah mulai terwujud. Kebijakan ini akan berdampak pada persaingan Global yang keras atau mengerucut pada satu Kompromi bagi-bagi kekuasaan antara Cina dengan USA.
Spektakuler !
Prestasi “ Spektacular” kali ini diraih oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimotori oleh Puan Maharani. ditengah kemelut DPR tandingan yang bahkan belum mampu dan sempat membentuk Alat Kelengkapan Dewan termasuk Badan Anggaran DPR, telah mampu meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Apakah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimotori oleh Puan Maharani ini memang tidak lagi membutuhkan persetujuan DPR untuk anggaran yang dipergunakan?
Spectakuler !
Akan tetapi predikat paling Spektakuler telah diraih oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang baru dilantik kurang dari 24 Jam, dengan mengabaikan UU No.2 Tahun 2011 telah mampu mengubah Kementerian Hukum dan HAM menjadi sebuah Lembaga Peradilan Politik, dengan menetapkan sebuah keputusan hukum atas sengketa hukum yang terjadi pada dua Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh Lembaga Peradilan yang ada dibawah Kekuasaan Yudikatif.
Sangat Spektakuler !
Salam prihatin untuk ” Spektakuler “
Sumber : http://ift.tt/1tzhj9t