Menteri, Jangan "Panas-panas Taik Ayam"
BARU beberapa hari dilantik oleh Presiden Jokowi, beberapa menteri langsung menggebrak dahsyat. Salah satunya tentu saja Susi Pudjiastuti, menteri kelautan dan perikanan. Susi yang memang sudah berpengalaman dalam hal bisnis perikanan, tanpa tedeng aling-aling mengatakan kalau subsidi BBM bagi nelayan selama ini tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Selama ini hasil pengangkapan ikan hanya menghasilkan ratusan miliar rupiah, padahal semestinya puluhan triliun rupiah. Dia pun berjanji akan menindak tegas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Dan masih banyak lagi gebrakan menteri nyentrik ini yang memberikan angin segar, pengharapan baru bagi bangsa, khususnya masyarakat yang berkutat di bidang perikanan seperti nelayan.
Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoily juga tidak kalah semangat. Tanpa ragu dia langsung menerima hasil muktamar PPP yang mengangkat Romahurmuzy sebagai ketua umum yang sah. Dengan demikian PPP versi Romi adalah yang sah dan diakui negara. Kalaupun Suryadarma Ali menyelenggarakan muktamar tandingan dan menetapkan Yan Faridz sebagai ketua umum, Menteri Hukum dan HAM yang baru ini tidak surut. “Saya siap menghadapi gugatan PPP kubu Suryadarma Ali,” katanya mantap.
Terlepas dari dugaan banyak pihak kalau Yasonna memihak ke kubu Romi, ketegasan dan langkah cepatnya memang layak diacungi jempol. Dia berani mengambil keputusan yang sangat strategis dan tentu saja berisiko buat dia pribadi. Hal ini tentu tidak lepas dari sosok atasannya, Presiden Jokowi, yang mau bekerja secara tepat dan cepat. Sangat beda bila dibandingkan di masa SBY. Bisa-bisa kasus PPP ini akan dibiarkan terkatung-katung sampai waktu yang tidak jelas kapan selesainya.
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dakhiri tidak mau kalah. Pagi ini, Rabu (5/11/2014), dia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja yang beralamat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Mungkin pihak yang mau disidak “kurang siap” atau memang ada yang tidak beres dengan keberadaan mereka, pintu tidak dibuka untuk menteri dan rombongan. Nah, Menteri Hanif malah melompati pagar untuk bisa masuk ke lokasi. Apapun temuan Pak Menteri di sana, semoga dapat memberikan hal yang positif untuk perbaikan bagi para calon tenaga kerja yang ditampung di sana.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta DPRD DKI agar segera melantik Plt Gubuernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur definitif. Ini pun suatu langkah tegas dan berani mengingat ada beberapa pihak yang nyata-nyata ingin menjegal Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama. Apabila ada fraksi yang tidak sejalan, lebih baik ditinggal saja. Memang harus demikian, sebab janganlah hanya gara-gara segelintir orang yang tidak suka DKI maju, masa depan gemilang DKI Jakarta terhambat.
Seluruh menteri mungkin sudah melakukan gebrakan sesuai kapasitas masing-masing, apalagi mereka dipilih Jokowi untuk langsung bekerja: blusukan, menemui masyarakat, menyerap aspirasi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, bukan untuk ngantor di ruangan sejuk ber-AC sepanjang hari.
Tetapi apakah gaya “koboi” para menteri ini akan terus hingga masa jabatan selesai? Kiranya janganlah seperti ungkapan: panas-panas taik ayam. Hanya bersemangat sebentar, untuk kemudian loyoooooo…. Kita ingin para menteri menggebrak dalam setiap langkah dan kebijakan, untuk memperbaiki kondisi negara yang sejak dahulu kala loyo….gara-gara pemimpinnya yang melempem, dan melambai.
Sumber : http://ift.tt/1Ags8U6
Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoily juga tidak kalah semangat. Tanpa ragu dia langsung menerima hasil muktamar PPP yang mengangkat Romahurmuzy sebagai ketua umum yang sah. Dengan demikian PPP versi Romi adalah yang sah dan diakui negara. Kalaupun Suryadarma Ali menyelenggarakan muktamar tandingan dan menetapkan Yan Faridz sebagai ketua umum, Menteri Hukum dan HAM yang baru ini tidak surut. “Saya siap menghadapi gugatan PPP kubu Suryadarma Ali,” katanya mantap.
Terlepas dari dugaan banyak pihak kalau Yasonna memihak ke kubu Romi, ketegasan dan langkah cepatnya memang layak diacungi jempol. Dia berani mengambil keputusan yang sangat strategis dan tentu saja berisiko buat dia pribadi. Hal ini tentu tidak lepas dari sosok atasannya, Presiden Jokowi, yang mau bekerja secara tepat dan cepat. Sangat beda bila dibandingkan di masa SBY. Bisa-bisa kasus PPP ini akan dibiarkan terkatung-katung sampai waktu yang tidak jelas kapan selesainya.
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dakhiri tidak mau kalah. Pagi ini, Rabu (5/11/2014), dia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja yang beralamat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Mungkin pihak yang mau disidak “kurang siap” atau memang ada yang tidak beres dengan keberadaan mereka, pintu tidak dibuka untuk menteri dan rombongan. Nah, Menteri Hanif malah melompati pagar untuk bisa masuk ke lokasi. Apapun temuan Pak Menteri di sana, semoga dapat memberikan hal yang positif untuk perbaikan bagi para calon tenaga kerja yang ditampung di sana.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta DPRD DKI agar segera melantik Plt Gubuernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur definitif. Ini pun suatu langkah tegas dan berani mengingat ada beberapa pihak yang nyata-nyata ingin menjegal Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama. Apabila ada fraksi yang tidak sejalan, lebih baik ditinggal saja. Memang harus demikian, sebab janganlah hanya gara-gara segelintir orang yang tidak suka DKI maju, masa depan gemilang DKI Jakarta terhambat.
Seluruh menteri mungkin sudah melakukan gebrakan sesuai kapasitas masing-masing, apalagi mereka dipilih Jokowi untuk langsung bekerja: blusukan, menemui masyarakat, menyerap aspirasi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, bukan untuk ngantor di ruangan sejuk ber-AC sepanjang hari.
Tetapi apakah gaya “koboi” para menteri ini akan terus hingga masa jabatan selesai? Kiranya janganlah seperti ungkapan: panas-panas taik ayam. Hanya bersemangat sebentar, untuk kemudian loyoooooo…. Kita ingin para menteri menggebrak dalam setiap langkah dan kebijakan, untuk memperbaiki kondisi negara yang sejak dahulu kala loyo….gara-gara pemimpinnya yang melempem, dan melambai.
Sumber : http://ift.tt/1Ags8U6