Tuduh Jokowi Gunakan KPK, Pengamat Kecele..
Sebelumnya ramai spekulasi pengamat maupun politisi yang menenggarai Jokowi menggunakan tangan KPK untuk menyingkirkan sejumlah nama calon menterinya. Ikhwalnya, Jokowi dianggap sungkan alias “ewuh pakewuh” menolak beberapa nama yang merupakan orang di sekelilingnya dan didesakkan oleh para ketua partai pendukung. Walhasil melalui verifikasi oleh KPK, sejumlah nama yang dari awal diduga tidak disukai Jokowi, bisa dieliminir dengan dalih tidak direkomendasi oleh KPK.
Salah satu nama yang diduga masuk daftar “merah-kuning” adalah Rini Sumarno. Rini yang baru saja diangkat sebagai Menteri BUMN adalah mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati dan kerap disebut-sebut tersandung beberapa kasus korupsi. Rini pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Rini juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Menurut DPR, Rini telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Dalam proses imbal dagang itu, ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara.
Orang dekat Megawati lainnya yang juga diduga diberi catatan oleh KPK adalah Tjahyo Kumolo. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini sekarang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Nama Tjahyo sering disebut-sebut Agus Condro terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. Menurut Agus, Tjahjo Kumolo sejak awal mengetahui akan adanya pemberian uang ratusan juta rupiah ketika Miranda Swaray Goeltom terpilih sebagai pemenang. Menurut salah satu terpidana di kasus tersebut berujar, perkataan Tjahjo itu dilontarkan ketika digelar pertemuan fraksi di ruang Fraksi PDI-P di lantai sembilan gedung DPR. Tjahjo waktu itu menjabat Ketua Fraksi PDP-P. Pertemuan dihadiri sekitar 10 orang anggota fraksi. Menurut Agus, Tjahjo pada pertemuan itu juga menyampaikan bahwa fraksinya akan mendukung Miranda. “Kami semua ikut.”
Agus berkesimpulan pernyataan Tjahjo itu terbukti.
“Saya berkesimpulan terjadi karena Pak Tjahjo pernah mengatakan seperti itu,” katanya. “Saya betul menerima 10 lembar cek.”
Agus mengaku tidak tahu apakah Tjahjo menerima cek pelawat juga atau tidak. Namun, dia mengatakan, ada uang sebesar Rp 500 juta mengalir ke rekening fraksinya. “Pimpinan fraksi harus bertanggung jawab,” katanya.
Kepastian adanya nama calon menteri yang bertanda merah atau kuning yang lolos ke kabinet Jokowi, disampaikan sendiri oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.
“Ada” tegas Zulkarnaen menjawab pertanyaan media.
Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad sudah mewanti-wanti agar nama yang diberi tanda merah maupun kuning tidak diangkat menjadi menteri.
Jika benar Rini dan Tjahjo diantara menteri yang dimaksud, membuktikan bahwa tidak benar Jokowi menggunakan tangan KPK untuk menyingkirkan “teman”.
Didapuknya Puan Maharani ke posisi Menko yang membawahi 8 kementerian, mengejutkan publik. Puan nyaris tidak dikenal publik, kecuali ia anak Megawati dan politisi PDIP. Politisi muda berbakat ini, dengan posisi Menko akan memperoleh kesempatan luas untuk “blusukan” ke seluruh penjuru tanah air dan bertemu dengan rakyat banyak. Modal ini bisa mengantarkan Puan untuk mencalonkan diri sebagai wapres Jokowi pada pemilihan presiden berikutnya. Bahkan bukan tidak mungkin Puan akan dicalonkan PDIP sebagai Presiden jika loyalitas Jokowi dalam 5 tahun ke depan dianggap kurang memuaskan partai.
Melambung dan cerahnya karir Puan, menguatkan indikasi bahwa ada kekuatan lain yang lebih “ditunduki” Presiden Jokowi.
Sumber : http://ift.tt/1t81nLm
Salah satu nama yang diduga masuk daftar “merah-kuning” adalah Rini Sumarno. Rini yang baru saja diangkat sebagai Menteri BUMN adalah mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Megawati dan kerap disebut-sebut tersandung beberapa kasus korupsi. Rini pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Rini juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Menurut DPR, Rini telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Dalam proses imbal dagang itu, ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara.
Orang dekat Megawati lainnya yang juga diduga diberi catatan oleh KPK adalah Tjahyo Kumolo. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini sekarang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Nama Tjahyo sering disebut-sebut Agus Condro terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. Menurut Agus, Tjahjo Kumolo sejak awal mengetahui akan adanya pemberian uang ratusan juta rupiah ketika Miranda Swaray Goeltom terpilih sebagai pemenang. Menurut salah satu terpidana di kasus tersebut berujar, perkataan Tjahjo itu dilontarkan ketika digelar pertemuan fraksi di ruang Fraksi PDI-P di lantai sembilan gedung DPR. Tjahjo waktu itu menjabat Ketua Fraksi PDP-P. Pertemuan dihadiri sekitar 10 orang anggota fraksi. Menurut Agus, Tjahjo pada pertemuan itu juga menyampaikan bahwa fraksinya akan mendukung Miranda. “Kami semua ikut.”
Agus berkesimpulan pernyataan Tjahjo itu terbukti.
“Saya berkesimpulan terjadi karena Pak Tjahjo pernah mengatakan seperti itu,” katanya. “Saya betul menerima 10 lembar cek.”
Agus mengaku tidak tahu apakah Tjahjo menerima cek pelawat juga atau tidak. Namun, dia mengatakan, ada uang sebesar Rp 500 juta mengalir ke rekening fraksinya. “Pimpinan fraksi harus bertanggung jawab,” katanya.
Kepastian adanya nama calon menteri yang bertanda merah atau kuning yang lolos ke kabinet Jokowi, disampaikan sendiri oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.
“Ada” tegas Zulkarnaen menjawab pertanyaan media.
Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad sudah mewanti-wanti agar nama yang diberi tanda merah maupun kuning tidak diangkat menjadi menteri.
Jika benar Rini dan Tjahjo diantara menteri yang dimaksud, membuktikan bahwa tidak benar Jokowi menggunakan tangan KPK untuk menyingkirkan “teman”.
Didapuknya Puan Maharani ke posisi Menko yang membawahi 8 kementerian, mengejutkan publik. Puan nyaris tidak dikenal publik, kecuali ia anak Megawati dan politisi PDIP. Politisi muda berbakat ini, dengan posisi Menko akan memperoleh kesempatan luas untuk “blusukan” ke seluruh penjuru tanah air dan bertemu dengan rakyat banyak. Modal ini bisa mengantarkan Puan untuk mencalonkan diri sebagai wapres Jokowi pada pemilihan presiden berikutnya. Bahkan bukan tidak mungkin Puan akan dicalonkan PDIP sebagai Presiden jika loyalitas Jokowi dalam 5 tahun ke depan dianggap kurang memuaskan partai.
Melambung dan cerahnya karir Puan, menguatkan indikasi bahwa ada kekuatan lain yang lebih “ditunduki” Presiden Jokowi.
Sumber : http://ift.tt/1t81nLm