PRESIDEN JOKOWI MEMANG HARUS ‘OUT OF THE BOX’
Dalam konteks perseteruan politik belakangan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang harus ‘out of the box.’
Mengapa? Pertama, sebagai Presiden, Jokowi sesungguhnya sudah berbeda dari saat dia diusulkan menjadi Presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai Presiden terpilih, Jokowi sudah menjadi Presiden Rakyat Indonesia. Artinya, Jokowi sudah harus bisa lepas dari tarik-menarik kepentingan politik antar partai. Termasuk perbedaan-perbedaan pendapat maupun prinsip. Juga tak lepas dari adanya latar belakang perselisihan janji politik, antara PDIP dengan Partai Gerinra dengan apa yang disebut dengan Perjanjian Batu Tulis.
Kedua, faktor yang perlu disadari, bahwa sejak Jokowi menjadi Presiden, dia sudah memiliki apa yang disebut dengan Lembaga Kepresidenan. Segala sesuatu yang diatur dan berkaitan dengan Lembaga Kepresidengan, memiliki Undang-undang yang tentu memiliki implementasi sendiri. Artinya, dalam hal ini, tidak mungkin lagi aturan main yang ada di PDIP dicampur-adukkan dengan Lembaga Kepresidenan. Sehingga, dengan aturan main yanga ada di Lembaga Kepresidenan, akan berjalan sesuai dengan koridornya.
Ketiga, Jokowi sebagai Eksekutif, harus mampu menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada, dari berbagai elemen, untuk mendukung berjalannya Pemerintahan dibawah kepemimpinannya. Secara otomatis, jangankan Ketua-ketua Parpol. Berbagai elemen diluar parpolpun, Jokowi-JK (Jusuf Kalla) harus merangkulnya. Karena Presiden dan Wakil Presden memang memiliki kepentingan yang tak terbatas, untuk menjalankan berbagai program yang sebelumnya telah dijanjikan dalam kampanyenya. Tentu, jika ingin programnya berjalan, maka berbagai elemen itu harus disentuh.
Oleh sebab itu, Jokowi tidak perlu terjebak dengan langgam perseteruan yang ada di Parlemen. Jokowi justru harus berani membuka babak baru komunikasi politik. Tidak perlu ikut langgam Megawati Soekarnoputri, yang memiliki perselisihan-perselisihan dengan aktor-aktor politik, seperti dengan Partai Gerindra maupun Partai Demokrat. Karena, Megawati juga memiliki tanggungjawab dan konsekwensi sendiri terhadap langkah dan kebijakan partai. Sedangkan Jokowi sekarang memiliki tanggungjawab terhadap Negara dan roda Pemerintahan yang akan dia kendalikan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jadi, Jokowi memang harus mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Tidak bisa lagi hanya kepentingan PDIP dan koalisinya yang diutamakan. Jokowi harus mampu menjadi penyeimbang, diantara konflik partai-partai politik yang memiliki tarik-menarik kepentingan. Kendati hal itu akan masih terasa dari imbas kekuatan Parlemen, yang bisa saja akan menghadangnya.
Maka secara otomatis, langgam politik Jokowi akan membuat warna tersendiri, jika ingin pemerintahannya tidak digaduhin oleh konflik-konflik politik semata. Karena sering tarik-menarik kepentingan politik mengabaikan kepentingan masyarakat. Sedangkan Jokowi sangat kental dengan orientasi kepentingan rakyat.
Sebab itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan menyambangi Aburizal Bakrie (ARB), Prabowo Subianto, dan mungkin Ketua-ketua partai yang berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sangatlah tepat. Bahkan pertemuan dengan Prabowo Subianto yang dinilai banyak pihak sesuatu yang fenomenal, karena dianggap mampu mencairkan suasana yang sebelumnya sangat genting, akibat imbas dari penguasaan Pimpinan di DPR dan MPR oleh fraksi-fraksi partai yang tergabung dalam KMP.
Inisiatif dan keberanian Jokowi untuk keluar dari cengkraman kegentingan politik, sangatlah tepat. Karena jika Jokwi terseret oleh arus politik yang sedang berlangsung, maka tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Sebab belakangan sudah sempat muncul kekakuan politik, yang makin membuat suasana nyaris tidak aman, untuk memulai jalannya roda Pemerintahan bersama Kabinet yang sedang dibentuknya.
Apalagi, sebelum pelantikan, muncul berbagai polemik yang akan menjegal pelantikan bahkan menghambat pemerintahannya. Hal ini dipicu wawancara Hasyim Djojohadikusumo dengan media Wall Streeet Journal, beberapa waktu lalu. Kendati hal itu buru-buru dibantah oleh Hasyim, dengan alasan omongannya telah dipelintir media dalam negeri. Tapi yang jelas, kegegeran politik sempat menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Hingga akhirnya Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memulai pernyataannya, yang menegaskan untuk mensukseskan pelantikan Presiden/ Wakil Presiden Jokowi-JK. Karena itu adalah itu merupakan tugas dan tanggungjawan MPR RI, untuk kepentingan bangsa dan Negara serta rakyat Indonesia.
Jadi, sekali lagi, Jokowi memang harus ‘out of the box’ dalam konteks terjadinya perseteruan politik. Tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu terseret-seret. Karena toh, Presiden dan Wakil Presiden sudah harus segera menjalankan roda pemerintahan, dalam sistem Presidensial.
Tentu, komunikasi politik dan strategi politik Jokowi-JK harus terus dipelihara dan dipupuk. Dan kelenturan serta fleksibilitas juga dibutuhkan, kendati mungkin suatu saat harus berbeda dengan langgam PDIP maupun partai koalisinya. Karena, permainan politik sekarang ini sangat berbeda dengan sebelumnya, dimana Pemerintah selalu terdukung oleh kekuatan Parlemen.
Tapi sekarang, Pemerintahan Jokowi-JK tidak terdukung oleh kekuatan Parlemen. Parlemen yang sekarang mengambil sikap berseberangan dengan Pemerintahan yang ada. Secara otomatis, sensitifitas politik bisa kapan saja menimbulkan percik-percik korsleting politik, yang akan menimbulkan kegaduhan kembali. Sebab itu, kepiawaian politik Jokowi-JK, sangat dibutuhkan untuk menghadapi dan mengelola situasi dimasa mendatang.
Danny PH Siagian, SE, MBA, MM
Pemerhati Sosial Politik/ Dosen
Sumber : http://ift.tt/11HtnMH
Mengapa? Pertama, sebagai Presiden, Jokowi sesungguhnya sudah berbeda dari saat dia diusulkan menjadi Presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai Presiden terpilih, Jokowi sudah menjadi Presiden Rakyat Indonesia. Artinya, Jokowi sudah harus bisa lepas dari tarik-menarik kepentingan politik antar partai. Termasuk perbedaan-perbedaan pendapat maupun prinsip. Juga tak lepas dari adanya latar belakang perselisihan janji politik, antara PDIP dengan Partai Gerinra dengan apa yang disebut dengan Perjanjian Batu Tulis.
Kedua, faktor yang perlu disadari, bahwa sejak Jokowi menjadi Presiden, dia sudah memiliki apa yang disebut dengan Lembaga Kepresidenan. Segala sesuatu yang diatur dan berkaitan dengan Lembaga Kepresidengan, memiliki Undang-undang yang tentu memiliki implementasi sendiri. Artinya, dalam hal ini, tidak mungkin lagi aturan main yang ada di PDIP dicampur-adukkan dengan Lembaga Kepresidenan. Sehingga, dengan aturan main yanga ada di Lembaga Kepresidenan, akan berjalan sesuai dengan koridornya.
Ketiga, Jokowi sebagai Eksekutif, harus mampu menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada, dari berbagai elemen, untuk mendukung berjalannya Pemerintahan dibawah kepemimpinannya. Secara otomatis, jangankan Ketua-ketua Parpol. Berbagai elemen diluar parpolpun, Jokowi-JK (Jusuf Kalla) harus merangkulnya. Karena Presiden dan Wakil Presden memang memiliki kepentingan yang tak terbatas, untuk menjalankan berbagai program yang sebelumnya telah dijanjikan dalam kampanyenya. Tentu, jika ingin programnya berjalan, maka berbagai elemen itu harus disentuh.
Oleh sebab itu, Jokowi tidak perlu terjebak dengan langgam perseteruan yang ada di Parlemen. Jokowi justru harus berani membuka babak baru komunikasi politik. Tidak perlu ikut langgam Megawati Soekarnoputri, yang memiliki perselisihan-perselisihan dengan aktor-aktor politik, seperti dengan Partai Gerindra maupun Partai Demokrat. Karena, Megawati juga memiliki tanggungjawab dan konsekwensi sendiri terhadap langkah dan kebijakan partai. Sedangkan Jokowi sekarang memiliki tanggungjawab terhadap Negara dan roda Pemerintahan yang akan dia kendalikan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jadi, Jokowi memang harus mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Tidak bisa lagi hanya kepentingan PDIP dan koalisinya yang diutamakan. Jokowi harus mampu menjadi penyeimbang, diantara konflik partai-partai politik yang memiliki tarik-menarik kepentingan. Kendati hal itu akan masih terasa dari imbas kekuatan Parlemen, yang bisa saja akan menghadangnya.
Maka secara otomatis, langgam politik Jokowi akan membuat warna tersendiri, jika ingin pemerintahannya tidak digaduhin oleh konflik-konflik politik semata. Karena sering tarik-menarik kepentingan politik mengabaikan kepentingan masyarakat. Sedangkan Jokowi sangat kental dengan orientasi kepentingan rakyat.
Sebab itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan menyambangi Aburizal Bakrie (ARB), Prabowo Subianto, dan mungkin Ketua-ketua partai yang berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sangatlah tepat. Bahkan pertemuan dengan Prabowo Subianto yang dinilai banyak pihak sesuatu yang fenomenal, karena dianggap mampu mencairkan suasana yang sebelumnya sangat genting, akibat imbas dari penguasaan Pimpinan di DPR dan MPR oleh fraksi-fraksi partai yang tergabung dalam KMP.
Inisiatif dan keberanian Jokowi untuk keluar dari cengkraman kegentingan politik, sangatlah tepat. Karena jika Jokwi terseret oleh arus politik yang sedang berlangsung, maka tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Sebab belakangan sudah sempat muncul kekakuan politik, yang makin membuat suasana nyaris tidak aman, untuk memulai jalannya roda Pemerintahan bersama Kabinet yang sedang dibentuknya.
Apalagi, sebelum pelantikan, muncul berbagai polemik yang akan menjegal pelantikan bahkan menghambat pemerintahannya. Hal ini dipicu wawancara Hasyim Djojohadikusumo dengan media Wall Streeet Journal, beberapa waktu lalu. Kendati hal itu buru-buru dibantah oleh Hasyim, dengan alasan omongannya telah dipelintir media dalam negeri. Tapi yang jelas, kegegeran politik sempat menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Hingga akhirnya Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memulai pernyataannya, yang menegaskan untuk mensukseskan pelantikan Presiden/ Wakil Presiden Jokowi-JK. Karena itu adalah itu merupakan tugas dan tanggungjawan MPR RI, untuk kepentingan bangsa dan Negara serta rakyat Indonesia.
Jadi, sekali lagi, Jokowi memang harus ‘out of the box’ dalam konteks terjadinya perseteruan politik. Tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu terseret-seret. Karena toh, Presiden dan Wakil Presiden sudah harus segera menjalankan roda pemerintahan, dalam sistem Presidensial.
Tentu, komunikasi politik dan strategi politik Jokowi-JK harus terus dipelihara dan dipupuk. Dan kelenturan serta fleksibilitas juga dibutuhkan, kendati mungkin suatu saat harus berbeda dengan langgam PDIP maupun partai koalisinya. Karena, permainan politik sekarang ini sangat berbeda dengan sebelumnya, dimana Pemerintah selalu terdukung oleh kekuatan Parlemen.
Tapi sekarang, Pemerintahan Jokowi-JK tidak terdukung oleh kekuatan Parlemen. Parlemen yang sekarang mengambil sikap berseberangan dengan Pemerintahan yang ada. Secara otomatis, sensitifitas politik bisa kapan saja menimbulkan percik-percik korsleting politik, yang akan menimbulkan kegaduhan kembali. Sebab itu, kepiawaian politik Jokowi-JK, sangat dibutuhkan untuk menghadapi dan mengelola situasi dimasa mendatang.
Danny PH Siagian, SE, MBA, MM
Pemerhati Sosial Politik/ Dosen
Sumber : http://ift.tt/11HtnMH