MPR, DPR, dan "Kebijaksanaan" Bermedia
Nyaris tanpa jeda, ruang publik dan ruang media (mainstream dan sosial) menggerojok memori khalayak dengan informasi politik.
Hampir-hampir saja sejumlah gelintir masalah penting terabaikan saja. Padahal, bila memakai ukuran NKAB (nilai kadar aktualitas berita), beberapa perkara non politik yang sepi dari ekspose media adalah urusan yang terbilang perlu. Terkait harga diri bangsa (peraihan medali emas Cabang Bulutangkis di Asian Games), masalah ketahanan dan pertahanan (perayaan HUT TNI), dan isu korupsi (penangkapan Gubernur Riau oleh KPK).
Praktek total exposure (publikasi tanpa henti) oleh media ini, tentu saja bisa dimengerti dengan cara gampangan. Semisal menyebut adanya perkawinan antara media dan politik, untuk menghegemoni wacana publik. Orang bisa mengatakan, politic driven by media, politik ditunggangi media (atau malah sebaliknya). Atau dengan mengulang-ulang teori usang, bahwa media perkasa dalam melakukan agenda setting (pengaturan isu oleh media).
Namun ada gejala spesifik yang terjadi belakangan ini, terkait demam politik yang begitu tinggi. Nampak jelas, bahwa khalayak luas sendiri menciptakan kreasi dan berpartisipasi aktif dalam menggeber pelbagai reproduksi isu politik.
Isi otak khalayak, pikiran, dan juga kejengkelan mereka terfasilitasi secara nyaman via media sosial. Publik kemudian terlihat rewel dan gaduh. Tak henti berkicau, mengolok-olok, juga menghina kelompok tertentu. Sampai-sampai, seorang petinggi negeri merasa jeri, dan dipermalukan di dalam dan di luar negeri.
Bahasa termudah yang bisa disebut adalah: telah lahir ledakan partisipasi bermedia. Di masa lalu, terutama tatkala fajar reformasi menyembul, ledakan partisipasi meruyak dalam variasi aksi, demo, pemogokan, boikot, atau huru-hara. Atau dalam bentuk keikutsertaan dalam forum-forum politik, pertemuan publik, dan pengorganisasian politik (ingat, beberapa tahun lewat, ada begitu banyak partai, LSM, dan organisasi massa yang aktif berpolitik).
Hari ini, ledakan partisipasi itu bertiwikrama dalam wujud non fisik. Mereka berhasil menciptakan episteme baru, yaitu agregasi isu. Namun agregasi isu ini bukan dalam pengertian mewadahi keragaman isu dalam konsep akademik. Melainkan “memadatkan” keragaman pikiran khalayak untuk disatukan dalam kata kunci tertentu.
Itulah yang terjadi, misalnya, dalam penyebaran hastag (#), trending topic, atau petisi-petisi elektronik (seperti dalam change.org).
Tiap-tiap terjadi momen politik tertentu, publik luas memantau, lalu ramai-ramai membuat “kata kunci” untuk diletupkan via media sosial. Cara ini sepadan dengan watak publik moderen, yang ingin gampang, cepat, tak bertele-tele. Maka kemudian yang bertabur adalah slogan, yel-yel, dan pernyataan-pernyataan seragam.
Barangkali itu adalah semangat zaman (zeitgeist) terbaru. Tetapi selalu ada titik lemah. Seperti yang terjadi dengan metode partisipasi publik di masa silam. Takashi Siraishi, dalam buku Zaman Bergerak (Grafiti, Jakarta, 1997), pernah menampilkan betapa rakyat Indonesia pernah mengalami demam aksi. Rakyat di pelbagai pelosok bergairah mengikuti pidato-pidato umum, ikut dalam pemogokan, berani melakukan boikot, dan di zaman itu bahkan ada tokoh yang disebut sebagai Raja Mogok (yaitu Soerjopranoto).
Bisa disebut itulah trend partisipasi politik rakyat (kaoem repoeblik) di era perjuangan kemerdekaan. Sebagai sebuah tren, selalu ada pasang surut. Jadi titik lemahnya ada di situ. Demikian pula dengan antusiasme publik terkini, yang meletup-letup dalam ledakan partisipasi bermedia. Selain akan mengalami pasang surut, juga akan mudah dipatahkan sejauh “pihak” yang menjadi objek serangan mampu melakukan counter. Kalaupun tidak surut karena dua hal itu, masih ada peluang pelumpuhan tren partisipasi ini, yaitu mengalami sejumlah kegagalan. Ingat hukum modernitas, selalu ada sesuatu yang baru…
Gejala khas lain yang bisa dikenali dari ledakan partisipasi bermedia (dalam pusaran isu politik terkini), adalah lahirnya retribalisasi. Konsep retribaliasai menyatakan bahwa media membentuk watak dan perilaku tertentu.
Bila di zaman media cetak menjadi arus utama, maka budaya yang lahir adalah ketekunan menganalisis, kesabaran menelaah, dan mendalam dalam nalar (sesuai dengan bentuk informasi yang ada di buku). Maka saat ini, di saat media elektronik dan internet menjadi panglima, maka budaya media yang lahir adalah: serba instan, tak sabaran, pendek-pendek, dangkal, dan membuang nalar yang mendalam. Pola-pola karakter bermedia seperti ini, kata Marshall Mc Luhan, adalah retribalisasi, alias kembali ke zaman tribal (suku-suku pedalaman). Artinya, dalam bermedia orang kembali menjadi berpolah purba: ekspresif, dangkal, cepat marah, miskin analisis, dan mengandalkan emosi semata.
Coba lihat, dalam jenjang proses komunikasi, selalu ada tahap, yakni internalisasi pesan (peremenungan pribadi dalam mengangkap sebuah isu), lalu masuk ke tahap berikutnya yaitu menyebarluaskan pesan. Dalam etape ini, ada celah untuk menyeleksi, mengedit, menyortir, dan menghitung dampak dari sebuah pesan (fungsi seleksi informasi). Rupanya, suasana bermedia saat ini tak memberi kesempatan terjadinya hal itu.
Publik begitu ekspresif! Tak sabaran. Ingin bersegera. Lebih-lebih, dalam aktivitas media internet, mereka relatif mudah menghindar dari resiko. Meski mencaci tiap hari, mengolok-olok, menghina, dan memfitnah, biarkan saja. Toh, mereka bisa membuat akun anonim. Atau merasa aman dalam menyebarkan isu buruk karena dilakukan ramai-ramai.
Secara kebetulan, perilaku ledakan partisipasi bermedia ini juga paralel dengan kepentingan media dan para politisi. Mengutip buku Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Kencana, 2013), terjadi resonansi (penggaungan) informasi antara publik dan media. Keresahan publik, kejengkelan rakyat, dan kegenitan politisi, sama-sama berada dalam frekuensi yang menyatu dengan kepentingan bisnis media.
Media massa mainstream (TV, portal online) butuh komoditas laris; politisi butuh panggung; sementara rakyat butuh pengisi rutinintas (diversion).
Lalu apa kerugiannya bagi kita semua? Adalah menjadi ancaman bila publik tak sadar, terperosok dalam pola persistensi media (dan politisi). Persistensi media adalah: media sengaja mempertahankan trend isu tertentu untuk terus menerus hadir. Yakni media (dan politisi) sama-sama membuat jaring-jaring ketat, untuk senantias membetot memori publik, agar ikut dengan “gaya mereka”.
Akibatnya jelas: rakyat akan mengabaikan urusan-urusan publik yang jauh lebih penting untuk ditekuni. Seperti sekarang misalnya, siapa yang mampu menggerakkan isu kurikulum 2013 yang banyak masalah itu menjadi urusan penting? Sudah banyak terjadi, masalah-masalah yang jauh lebih perlu diusung publik malah menjadi isu minoritas.
Dari uraian panjang ini, satu saja yang patut menjadi bahan renungan bersama: saatnya publik kreatif mengusung isu non politik, tetapi berkait erat dengan kemaslahatan umum. Itu saja.
Catatan: konsep, istilah, teori, dalam artikel ini sebagaian besar bersumber dari buku Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, terbitan Kencana Media Grup, Jakarta, 2013.
Sumber : http://ift.tt/1Etn6Dt
Hampir-hampir saja sejumlah gelintir masalah penting terabaikan saja. Padahal, bila memakai ukuran NKAB (nilai kadar aktualitas berita), beberapa perkara non politik yang sepi dari ekspose media adalah urusan yang terbilang perlu. Terkait harga diri bangsa (peraihan medali emas Cabang Bulutangkis di Asian Games), masalah ketahanan dan pertahanan (perayaan HUT TNI), dan isu korupsi (penangkapan Gubernur Riau oleh KPK).
Praktek total exposure (publikasi tanpa henti) oleh media ini, tentu saja bisa dimengerti dengan cara gampangan. Semisal menyebut adanya perkawinan antara media dan politik, untuk menghegemoni wacana publik. Orang bisa mengatakan, politic driven by media, politik ditunggangi media (atau malah sebaliknya). Atau dengan mengulang-ulang teori usang, bahwa media perkasa dalam melakukan agenda setting (pengaturan isu oleh media).
Namun ada gejala spesifik yang terjadi belakangan ini, terkait demam politik yang begitu tinggi. Nampak jelas, bahwa khalayak luas sendiri menciptakan kreasi dan berpartisipasi aktif dalam menggeber pelbagai reproduksi isu politik.
Isi otak khalayak, pikiran, dan juga kejengkelan mereka terfasilitasi secara nyaman via media sosial. Publik kemudian terlihat rewel dan gaduh. Tak henti berkicau, mengolok-olok, juga menghina kelompok tertentu. Sampai-sampai, seorang petinggi negeri merasa jeri, dan dipermalukan di dalam dan di luar negeri.
Bahasa termudah yang bisa disebut adalah: telah lahir ledakan partisipasi bermedia. Di masa lalu, terutama tatkala fajar reformasi menyembul, ledakan partisipasi meruyak dalam variasi aksi, demo, pemogokan, boikot, atau huru-hara. Atau dalam bentuk keikutsertaan dalam forum-forum politik, pertemuan publik, dan pengorganisasian politik (ingat, beberapa tahun lewat, ada begitu banyak partai, LSM, dan organisasi massa yang aktif berpolitik).
Hari ini, ledakan partisipasi itu bertiwikrama dalam wujud non fisik. Mereka berhasil menciptakan episteme baru, yaitu agregasi isu. Namun agregasi isu ini bukan dalam pengertian mewadahi keragaman isu dalam konsep akademik. Melainkan “memadatkan” keragaman pikiran khalayak untuk disatukan dalam kata kunci tertentu.
Itulah yang terjadi, misalnya, dalam penyebaran hastag (#), trending topic, atau petisi-petisi elektronik (seperti dalam change.org).
Tiap-tiap terjadi momen politik tertentu, publik luas memantau, lalu ramai-ramai membuat “kata kunci” untuk diletupkan via media sosial. Cara ini sepadan dengan watak publik moderen, yang ingin gampang, cepat, tak bertele-tele. Maka kemudian yang bertabur adalah slogan, yel-yel, dan pernyataan-pernyataan seragam.
Barangkali itu adalah semangat zaman (zeitgeist) terbaru. Tetapi selalu ada titik lemah. Seperti yang terjadi dengan metode partisipasi publik di masa silam. Takashi Siraishi, dalam buku Zaman Bergerak (Grafiti, Jakarta, 1997), pernah menampilkan betapa rakyat Indonesia pernah mengalami demam aksi. Rakyat di pelbagai pelosok bergairah mengikuti pidato-pidato umum, ikut dalam pemogokan, berani melakukan boikot, dan di zaman itu bahkan ada tokoh yang disebut sebagai Raja Mogok (yaitu Soerjopranoto).
Bisa disebut itulah trend partisipasi politik rakyat (kaoem repoeblik) di era perjuangan kemerdekaan. Sebagai sebuah tren, selalu ada pasang surut. Jadi titik lemahnya ada di situ. Demikian pula dengan antusiasme publik terkini, yang meletup-letup dalam ledakan partisipasi bermedia. Selain akan mengalami pasang surut, juga akan mudah dipatahkan sejauh “pihak” yang menjadi objek serangan mampu melakukan counter. Kalaupun tidak surut karena dua hal itu, masih ada peluang pelumpuhan tren partisipasi ini, yaitu mengalami sejumlah kegagalan. Ingat hukum modernitas, selalu ada sesuatu yang baru…
Gejala khas lain yang bisa dikenali dari ledakan partisipasi bermedia (dalam pusaran isu politik terkini), adalah lahirnya retribalisasi. Konsep retribaliasai menyatakan bahwa media membentuk watak dan perilaku tertentu.
Bila di zaman media cetak menjadi arus utama, maka budaya yang lahir adalah ketekunan menganalisis, kesabaran menelaah, dan mendalam dalam nalar (sesuai dengan bentuk informasi yang ada di buku). Maka saat ini, di saat media elektronik dan internet menjadi panglima, maka budaya media yang lahir adalah: serba instan, tak sabaran, pendek-pendek, dangkal, dan membuang nalar yang mendalam. Pola-pola karakter bermedia seperti ini, kata Marshall Mc Luhan, adalah retribalisasi, alias kembali ke zaman tribal (suku-suku pedalaman). Artinya, dalam bermedia orang kembali menjadi berpolah purba: ekspresif, dangkal, cepat marah, miskin analisis, dan mengandalkan emosi semata.
Coba lihat, dalam jenjang proses komunikasi, selalu ada tahap, yakni internalisasi pesan (peremenungan pribadi dalam mengangkap sebuah isu), lalu masuk ke tahap berikutnya yaitu menyebarluaskan pesan. Dalam etape ini, ada celah untuk menyeleksi, mengedit, menyortir, dan menghitung dampak dari sebuah pesan (fungsi seleksi informasi). Rupanya, suasana bermedia saat ini tak memberi kesempatan terjadinya hal itu.
Publik begitu ekspresif! Tak sabaran. Ingin bersegera. Lebih-lebih, dalam aktivitas media internet, mereka relatif mudah menghindar dari resiko. Meski mencaci tiap hari, mengolok-olok, menghina, dan memfitnah, biarkan saja. Toh, mereka bisa membuat akun anonim. Atau merasa aman dalam menyebarkan isu buruk karena dilakukan ramai-ramai.
Secara kebetulan, perilaku ledakan partisipasi bermedia ini juga paralel dengan kepentingan media dan para politisi. Mengutip buku Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Kencana, 2013), terjadi resonansi (penggaungan) informasi antara publik dan media. Keresahan publik, kejengkelan rakyat, dan kegenitan politisi, sama-sama berada dalam frekuensi yang menyatu dengan kepentingan bisnis media.
Media massa mainstream (TV, portal online) butuh komoditas laris; politisi butuh panggung; sementara rakyat butuh pengisi rutinintas (diversion).
Lalu apa kerugiannya bagi kita semua? Adalah menjadi ancaman bila publik tak sadar, terperosok dalam pola persistensi media (dan politisi). Persistensi media adalah: media sengaja mempertahankan trend isu tertentu untuk terus menerus hadir. Yakni media (dan politisi) sama-sama membuat jaring-jaring ketat, untuk senantias membetot memori publik, agar ikut dengan “gaya mereka”.
Akibatnya jelas: rakyat akan mengabaikan urusan-urusan publik yang jauh lebih penting untuk ditekuni. Seperti sekarang misalnya, siapa yang mampu menggerakkan isu kurikulum 2013 yang banyak masalah itu menjadi urusan penting? Sudah banyak terjadi, masalah-masalah yang jauh lebih perlu diusung publik malah menjadi isu minoritas.
Dari uraian panjang ini, satu saja yang patut menjadi bahan renungan bersama: saatnya publik kreatif mengusung isu non politik, tetapi berkait erat dengan kemaslahatan umum. Itu saja.
Catatan: konsep, istilah, teori, dalam artikel ini sebagaian besar bersumber dari buku Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, terbitan Kencana Media Grup, Jakarta, 2013.
Sumber : http://ift.tt/1Etn6Dt