Masih Perlukah Kahiyang Ayu Jadi PNS?
Apa yang dicari Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo ikut tes CPNS? Padahal menjadi putri presiden adalah mimpi anak-anak sebayanya. Tidak semua orang bisa menjadi putri presiden. Bisa tinggal di Istana Negara. Semua kebutuhan disana disediakan negara. Pergi kemana saja dikawal Paspampres sehingga tidak ada yang berani “nyolek” apalagi “ngejek.”
Ditengah panasnya isu kabinet, tiba-tiba nama Kahiyang Ayu disorot media massa terkait keikutsertaannya dalam tes CPNS pada tanggal 23 Oktober 2014 di Gedung Bakorwil II Surakarta. Pemberitaan makin gencar ketika Kahiyang Ayu berkicau di akun twitter @Ayangkahiyang yang isinya [seperti ditulis Liputan6dotcom, 25/10/2014] “Lulus ujian=kkn, nggak lulus ujian=bego.”
Kasihan Kahiyang Ayu yang “terbelenggu” oleh posisi bapaknya. Padahal, dengan kewenangan Presiden Joko Widodo, dia bisa mengangkat orang partikelir menjadi staf khusus presiden. Tidak ada salahnya Presiden Joko Widodo menunjuk Kahiyang Ayu sebagai Staf Khusus Presiden urusan media jejaring sosial. Ini bukan KKN, sebab, Kahiyang Ayu akan bekerja sebagaimana layaknya staf khusus yang lain.
Kenapa Kahiyang Ayu harus menjadi Staf Khusus Presiden? Akun-akun media jejaring sosial Jokowi selama ini seperti mati suri. Tidak ada mention dan komentar dari Jokowi, meski rakyat sangat berhadap. Karenanya, akun itu harus dikelola oleh sosok yang paling dekat dan sangat memahami Jokowi. Sosok yang bisa berbisik dengan Jokowi, bebas keluar masuk ke ruang pribadi presiden. Siapa dia? Dialah Kahiyang Ayu, makanya gagasan ini tidak tergolong KKN.
Banyak yang menyayangkan ketika Kahiyang Ayu dibiarkan ikut tes CPNS di Solo. Melihat putri presiden yang naik Nissan Juke diburu media dan paparazi, sungguh menyedihkan. Dan, seandainya lulus tes CPNS, maka negara harus menyiapkan personil Paspampres untuk mengawal Kahiyang Ayu selama bertugas di Solo. Ini yang bikin heboh.
Buruh Rakyat
Semua orang tahu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lebih bergengsi dibandingkan Staf Khusus Presiden. PNS itu tidak ada beda dengan buruh pabrik. Bedanya, buruh digaji oleh konglemerat, sedangkan PNS digaji oleh rakyat. PNS itu buruh rakyat. Jangan heran kalau kemudian PNS diawasi dari semua sisi oleh rakyat.
Uang sedikit berlebih dalam rekening, langsung terdeteksi PPATK. Menyelewengkan uang rakyat, ditangkap KPK. Mau curang, diperiksa BPK. Mau keluar, lapangan kerja terbatas. Mau bolos, sedang dalam jam kerja. Cukup jelas, PNS itu tidak semerdeka pengusaha atau wiraswasta.
Hal yang mengenakkan, PNS memperoleh penghasilan tetap diawal bulan [belum kerja sudah dibayar]. Jumlahnya kecil, cukup makan, yang pasti tidak sampai lapar. Negara juga membayar premi asuransi BPJS Kesehatan [dulu namanya Askes] dan jaminan pensiun. Kelebihan lain, surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS dapat dijadikan agunan kredit.
Setujukah pembaca jika PNS disebut sebagai buruh rakyat? Pasti setuju. Sebab, gaji PNS [termasuk seluruh aparatur negara di republik ini] dibayar dari hasil pungutan pajak, cukai, atau penerimaan negara bukan pajak.
Coba cermati, pulsa untuk telepon seluler itu kena pajak atau tidak? Pulsa itu dibebani pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penghasilan (PPH) yang wajib dibayar rakyat. Rokok yang dihisap warga, kena pajak atau tidak? Kena, coba lihat di pita cukai pada bungkus rokok itu, berapa persen yang harus dibayar per-batangnya. Minum teh botol, kena pajak atau tidak? Kena, Ppn yang dibayar pabrik dibebankan kepada konsumen. Itu sedikit contoh, coba cari yang lain, pasti sangat banyak.
Pastinya, semua barang [benda] yang digunakan dari hasil usaha, industri atau pabrik pasti dibebani pajak. Pengusahakah yang yang membayar PPn? Bukan, mereka hanya numpang pungut dari konsumen dengan memasukkan dalam harga barang, lalu disetor ke kas negara [itupun kalau pengusahanya seorang nasionalis].
Digaji oleh Gelandangan
Siapa sebenarnya pembayar pajak? Rakyat, saya, anda dan kita semua. Oleh karenanya, pajak itu bukan hanya pajak bumi bangunan (PBB) saja, melainkan banyak jenisnya. Diantarannya ada pajak langsung [misalnya PBB] dan ada juga pajak tidak langsung [misalnya Ppn dan Pph pulsa].
Apakah gelandangan dan pengemis membayar pajak? Ketika membeli sebatang rokok, mereka sudah bayar pajak [cukai] yang include dalam harga rokok. Jadi, gelandangan dan pengemis termasuk orang paling kaya di Indonesia, pasti membayar pajak.
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa PNS [termasuk seluruh aparatur negara] adalah buruh rakyat. Buruh yang juga digaji oleh para gelandangan dan pengemis. Lantas, kenapa semua mengejar profesi sebagai PNS dan aparatur negara? Apa yang bisa dibanggakan oleh seorang yang nyata-nyata digaji [antara lain] oleh orang miskin, gelandangan dan pengemis?
Kebanggaan seorang PNS atau aparatur negara lainnya hanya terletak pada kehormatan. Kehormatan karena rasa nasionalisme ingin mewujudkan cita-cita proklamasi. Kehormatan akan diperoleh apabila buruh rakyat itu selalu tulus melayani orang yang menggajinya. Kalau tidak, apa bedanya buruh rakyat dengan buruh pabrik? Sama-sama mengharap gaji.
Sumber : http://ift.tt/1zrNrlh
Ditengah panasnya isu kabinet, tiba-tiba nama Kahiyang Ayu disorot media massa terkait keikutsertaannya dalam tes CPNS pada tanggal 23 Oktober 2014 di Gedung Bakorwil II Surakarta. Pemberitaan makin gencar ketika Kahiyang Ayu berkicau di akun twitter @Ayangkahiyang yang isinya [seperti ditulis Liputan6dotcom, 25/10/2014] “Lulus ujian=kkn, nggak lulus ujian=bego.”
Kasihan Kahiyang Ayu yang “terbelenggu” oleh posisi bapaknya. Padahal, dengan kewenangan Presiden Joko Widodo, dia bisa mengangkat orang partikelir menjadi staf khusus presiden. Tidak ada salahnya Presiden Joko Widodo menunjuk Kahiyang Ayu sebagai Staf Khusus Presiden urusan media jejaring sosial. Ini bukan KKN, sebab, Kahiyang Ayu akan bekerja sebagaimana layaknya staf khusus yang lain.
Kenapa Kahiyang Ayu harus menjadi Staf Khusus Presiden? Akun-akun media jejaring sosial Jokowi selama ini seperti mati suri. Tidak ada mention dan komentar dari Jokowi, meski rakyat sangat berhadap. Karenanya, akun itu harus dikelola oleh sosok yang paling dekat dan sangat memahami Jokowi. Sosok yang bisa berbisik dengan Jokowi, bebas keluar masuk ke ruang pribadi presiden. Siapa dia? Dialah Kahiyang Ayu, makanya gagasan ini tidak tergolong KKN.
Banyak yang menyayangkan ketika Kahiyang Ayu dibiarkan ikut tes CPNS di Solo. Melihat putri presiden yang naik Nissan Juke diburu media dan paparazi, sungguh menyedihkan. Dan, seandainya lulus tes CPNS, maka negara harus menyiapkan personil Paspampres untuk mengawal Kahiyang Ayu selama bertugas di Solo. Ini yang bikin heboh.
Buruh Rakyat
Semua orang tahu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lebih bergengsi dibandingkan Staf Khusus Presiden. PNS itu tidak ada beda dengan buruh pabrik. Bedanya, buruh digaji oleh konglemerat, sedangkan PNS digaji oleh rakyat. PNS itu buruh rakyat. Jangan heran kalau kemudian PNS diawasi dari semua sisi oleh rakyat.
Uang sedikit berlebih dalam rekening, langsung terdeteksi PPATK. Menyelewengkan uang rakyat, ditangkap KPK. Mau curang, diperiksa BPK. Mau keluar, lapangan kerja terbatas. Mau bolos, sedang dalam jam kerja. Cukup jelas, PNS itu tidak semerdeka pengusaha atau wiraswasta.
Hal yang mengenakkan, PNS memperoleh penghasilan tetap diawal bulan [belum kerja sudah dibayar]. Jumlahnya kecil, cukup makan, yang pasti tidak sampai lapar. Negara juga membayar premi asuransi BPJS Kesehatan [dulu namanya Askes] dan jaminan pensiun. Kelebihan lain, surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS dapat dijadikan agunan kredit.
Setujukah pembaca jika PNS disebut sebagai buruh rakyat? Pasti setuju. Sebab, gaji PNS [termasuk seluruh aparatur negara di republik ini] dibayar dari hasil pungutan pajak, cukai, atau penerimaan negara bukan pajak.
Coba cermati, pulsa untuk telepon seluler itu kena pajak atau tidak? Pulsa itu dibebani pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penghasilan (PPH) yang wajib dibayar rakyat. Rokok yang dihisap warga, kena pajak atau tidak? Kena, coba lihat di pita cukai pada bungkus rokok itu, berapa persen yang harus dibayar per-batangnya. Minum teh botol, kena pajak atau tidak? Kena, Ppn yang dibayar pabrik dibebankan kepada konsumen. Itu sedikit contoh, coba cari yang lain, pasti sangat banyak.
Pastinya, semua barang [benda] yang digunakan dari hasil usaha, industri atau pabrik pasti dibebani pajak. Pengusahakah yang yang membayar PPn? Bukan, mereka hanya numpang pungut dari konsumen dengan memasukkan dalam harga barang, lalu disetor ke kas negara [itupun kalau pengusahanya seorang nasionalis].
Digaji oleh Gelandangan
Siapa sebenarnya pembayar pajak? Rakyat, saya, anda dan kita semua. Oleh karenanya, pajak itu bukan hanya pajak bumi bangunan (PBB) saja, melainkan banyak jenisnya. Diantarannya ada pajak langsung [misalnya PBB] dan ada juga pajak tidak langsung [misalnya Ppn dan Pph pulsa].
Apakah gelandangan dan pengemis membayar pajak? Ketika membeli sebatang rokok, mereka sudah bayar pajak [cukai] yang include dalam harga rokok. Jadi, gelandangan dan pengemis termasuk orang paling kaya di Indonesia, pasti membayar pajak.
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa PNS [termasuk seluruh aparatur negara] adalah buruh rakyat. Buruh yang juga digaji oleh para gelandangan dan pengemis. Lantas, kenapa semua mengejar profesi sebagai PNS dan aparatur negara? Apa yang bisa dibanggakan oleh seorang yang nyata-nyata digaji [antara lain] oleh orang miskin, gelandangan dan pengemis?
Kebanggaan seorang PNS atau aparatur negara lainnya hanya terletak pada kehormatan. Kehormatan karena rasa nasionalisme ingin mewujudkan cita-cita proklamasi. Kehormatan akan diperoleh apabila buruh rakyat itu selalu tulus melayani orang yang menggajinya. Kalau tidak, apa bedanya buruh rakyat dengan buruh pabrik? Sama-sama mengharap gaji.
Sumber : http://ift.tt/1zrNrlh