Dilema Pilkada DPRD
di media massa saat ini kita tidak bisa mengelak dengan sistem politik yg semakin bebas ini sampai muncul RUU Pilkada apakah ini merupakan awal dari sistem politik yg bagus ataukah tidak. seperti kita lihat di lapangan banyak sekali kecurangan-kecurangan yg mewarnai setiap pemilihan kepala daerah seperti contohnya di Palembang, Bali,dan daerah-daerah lainnya mungkin inilah yg membuat salah satu pihak ingin membuat RUU Pilkada itu
bagi saya pribadi RUU Pilkada itu memang salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakadilan pemilihan langsung tersebut karena jika pemilihan langsung banyak dari kita golput dan tohh mereka masih banyak berpersepsi siapa pun pemimpin (daerah) jadi itu masih saja kota/daerah itu tidak maju alias stagnan malah banyak terjadi ketimpangan -ketimpangan lainnya
disamping itu praktek money politic dan kampanye hitam serta penggunaan fasilitas daerah yg dilakukan oleh calon incumbent menjadi salah satu dampak buruk lainnya disamping anggaran yg habis utk pilkada itu sendiri. jika tohh jadi masih banyak kok program-program yg direncanakan ketika kampanye tidak sesuai dengan realitas di lapangan dan malah banyak pemimpin (daerah) itu melakukan korup untuk menutupi hutang-hutangnya ketika kampanye dulu
memang inilah relita sekarang bikin perencanaan yg bagus dengan anggaran yg besar namun dilapangan banyak “BOCOR” bahkan proyek daerah pun kurang maksimal sehingga inilah yg membuat pihak tertentu ingin mengembalikan sistem Pilkada ini melalui DPRD walaupun ada dampak negatifnya tapi dengan cara ini dapat menghemat anggaran terus DPRD bisa mengawasi si calon pimpinannya jika korup dan nggak ada peran KPUD dan MK dan aksi massa lainnya
walaupun banyak pihak yg kurang setuju dengan cara ini harusnya mereka sadar dengan realita saat ini janganlah saling meributkan dan jika memang rakyat menginginkan pilkada langsung hendaknya KPU dan Bawaslu harus independen, pola kampanye tidak memakai fasilitas daerah , netral dan hendaknya mendiskualifikasikan si calon pemimpin yg melakukan money politic dan kecurangan lainnya sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan dengan maksimal
Sumber : http://ift.tt/1tnKpps
bagi saya pribadi RUU Pilkada itu memang salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakadilan pemilihan langsung tersebut karena jika pemilihan langsung banyak dari kita golput dan tohh mereka masih banyak berpersepsi siapa pun pemimpin (daerah) jadi itu masih saja kota/daerah itu tidak maju alias stagnan malah banyak terjadi ketimpangan -ketimpangan lainnya
disamping itu praktek money politic dan kampanye hitam serta penggunaan fasilitas daerah yg dilakukan oleh calon incumbent menjadi salah satu dampak buruk lainnya disamping anggaran yg habis utk pilkada itu sendiri. jika tohh jadi masih banyak kok program-program yg direncanakan ketika kampanye tidak sesuai dengan realitas di lapangan dan malah banyak pemimpin (daerah) itu melakukan korup untuk menutupi hutang-hutangnya ketika kampanye dulu
memang inilah relita sekarang bikin perencanaan yg bagus dengan anggaran yg besar namun dilapangan banyak “BOCOR” bahkan proyek daerah pun kurang maksimal sehingga inilah yg membuat pihak tertentu ingin mengembalikan sistem Pilkada ini melalui DPRD walaupun ada dampak negatifnya tapi dengan cara ini dapat menghemat anggaran terus DPRD bisa mengawasi si calon pimpinannya jika korup dan nggak ada peran KPUD dan MK dan aksi massa lainnya
walaupun banyak pihak yg kurang setuju dengan cara ini harusnya mereka sadar dengan realita saat ini janganlah saling meributkan dan jika memang rakyat menginginkan pilkada langsung hendaknya KPU dan Bawaslu harus independen, pola kampanye tidak memakai fasilitas daerah , netral dan hendaknya mendiskualifikasikan si calon pemimpin yg melakukan money politic dan kecurangan lainnya sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan dengan maksimal
Sumber : http://ift.tt/1tnKpps