Angaran Operasionil Jokowi – JK Sebaiknya Dilaporkan Secara Eksplisit
Adalah hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi penuh tentang
kondisi terkini dan potret kedepan keuangan pemerintah.
(UU Keuangan Negara Tahun 2003)
Sebentar lagi duet presiden terpilih Jokowi-JK akan akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Anggaran operasionil 2015 untuk mereka berdua juga sudah disiapkan. Tetapi, publik umumnya tidak memiliki akses tentang berapa banyak yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan RI. Namun demikian, dugaan saya ada dalam skala ratusan miliar rupiah.
Lebih jauh lagi, menurut amandemen UUD45 lembaga tinggi negara ada tujuh yang salah satunya adalah Presiden dan Wakil Presiden RI. Anggaran masing-masing lembaga tinggi negara tersebut dilaporkan secara eksplisit dalam dokumen anggaran pemerintah kecuali untuk lembaga presiden dan wakil presiden.
Dugaan saya, anggarannya digabungkan dalam anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2015 anggaran Kemsetneg adalah sebesar Rp2.03 triliun. Didalamnya, menurut dugaan saya terdapat ratusan miliar untuk anggaran operasionil Jokowi-JK.
Dalam kerangka transparansi keuangan negara dan tunduk pada prinsip good governance, saya berpendapat bahwa sebaiknya anggaran operasionil Presiden RI dilaporkan secara eksplisit dan terpisah dari Kementerian Sekretariat Negara. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menjadi yang pertama untuk itu. Mereka perlu menjadi pelopor keterbukaan keuangan negara Indonesia.
Sumber: Kementerian Keuangan, NK dan APBN2015.
Sumber : http://ift.tt/1vc9CYJ
kondisi terkini dan potret kedepan keuangan pemerintah.
(UU Keuangan Negara Tahun 2003)
Sebentar lagi duet presiden terpilih Jokowi-JK akan akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Anggaran operasionil 2015 untuk mereka berdua juga sudah disiapkan. Tetapi, publik umumnya tidak memiliki akses tentang berapa banyak yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan RI. Namun demikian, dugaan saya ada dalam skala ratusan miliar rupiah.
Lebih jauh lagi, menurut amandemen UUD45 lembaga tinggi negara ada tujuh yang salah satunya adalah Presiden dan Wakil Presiden RI. Anggaran masing-masing lembaga tinggi negara tersebut dilaporkan secara eksplisit dalam dokumen anggaran pemerintah kecuali untuk lembaga presiden dan wakil presiden.
Dugaan saya, anggarannya digabungkan dalam anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2015 anggaran Kemsetneg adalah sebesar Rp2.03 triliun. Didalamnya, menurut dugaan saya terdapat ratusan miliar untuk anggaran operasionil Jokowi-JK.
Dalam kerangka transparansi keuangan negara dan tunduk pada prinsip good governance, saya berpendapat bahwa sebaiknya anggaran operasionil Presiden RI dilaporkan secara eksplisit dan terpisah dari Kementerian Sekretariat Negara. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menjadi yang pertama untuk itu. Mereka perlu menjadi pelopor keterbukaan keuangan negara Indonesia.
Sumber: Kementerian Keuangan, NK dan APBN2015.
Sumber : http://ift.tt/1vc9CYJ