5 Ancaman KMP Pada Kubu Jokowi Setelah Kuasai Parlemen
1.Komisi Di Sapu Bersih KMP
Kubu Jokowi mulai khawatir akan kehilangan seluruh kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR. PKB sebagai partai pengusung Jokowi bahkan pesimis bakal disisakan kursi pimpinan komisi.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, selama Jokowi tak punya kekuatan lebih dari setengah kursi di parlemen, maka pihaknya optimis bisa disisakan kursi pimpinan di DPR.
“DPR saya kira sulit selama partai Pak Jokowi tidak 50+1 maka pasti tidak dapat,” ujar Karding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).
Sementara PDIP bakal protes jika nanti koalisinya sama sekali kehilangan kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. “Kita berjuang supaya komisi dan alat kelengkapan itu semua tidak di mereka, supaya proporsional jadi pertimbangan,” ujar kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).
Trimedya protes jika nanti seluruh komisi disikat habis oleh koalisi Prabowo. Menurut dia, jika ini terjadi merupakan sebuah kemunduran demokrasi
“Sebab kalau semua disapu bersih itu kemunduran demokrasi. Zaman Pak Harto saja, tidak semua disapu bersih. Tidak boleh mereka semua menguasai,” pungkasnya.
2.KMP Bakal Lakukan Revisi 100 UU
Rencana-rencana strategis bakal disusun Koalisi Merah Putih (KMP) setelah mereka berhasil menyapu bersih pimpinan DPR dan MPR. Dalam waktu dekat, KMP akan mendorong revisi sejumlah undang-undang yang dianggap tidak selaras dengan Undang-undang Dasar tahun 1945.
“Di sistem ketatanegaraan kita banyak kerancuan. Kita bicara kepentingan nasional tapi undang-undang berbicara asing bisa memiliki asing saham sekian. Saham lebih dari 90 persen,” kata Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).
Sekjen Partai Golkar itu menambahkan, KMP akan mendorong revisi undang-undang yang dinilainya pro terhadap asing. Seperti halnya undang-undang perbankan yang memperbolehkan asing membeli saham sebesar 100 persen.
“KMP bagaimana menata sistem kehidupan kebangsaan kita,” tegasnya.
3.Impeachment Jokowi Dan Amandemen UU 45
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyatakan ada sejumlah kekhawatiran ketika kubu Prabowo menguasai MPR. Pertama soal pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) nanti pada tanggal 20 Oktober 2014.
Kemudian, kata dia, soal amandemen UUD 1945. Terakhir soal penggulingan terhadap presiden terpilih Jokowi nantinya.
“Kalau MPR kekhawatiran publik ada dua, satu pelantikan kedua, soal impeachment dan perubahan UUD,” kata Karding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).
4.Jegal Kapolri Dan Tni Pilihan Jokowi
Menguasai DPR dan MPR membuat kubu Prabowo bisa memainkan konfigurasi politik di parlemen. Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, Selasa (7/10), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan strategi KMP mengusik kebijakan Presiden terpilih Joko Widodo.
Dengan menguasai mayoritas kursi di parlemen, KMP dengan mudah memainkan strategi politik menghadapi pemerintah di bawah Jokowi. Koalisi ini akan mengajukan veto 100 posisi penting yang berada dalam kewenangan presiden. Di antaranya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam (posisi-posisi itu) kata Hashim.
5. Usut Kasus Korupsi Bus TransJakarta
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengancam bakal menghambat pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Salah satu cara yang ingin dilakukan dengan memiliki kekuatan mayoritas di parlemen adalah mengungkap dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi selama menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta.
“Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat,” kata Hashim kepada media Reuters Selasa kemarin, dikutip Kamis (9/9).
Sumber : http://ift.tt/1qaD4bY