Postur Kabinet 2014-2019
Presiden terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinet yang akan dipimpinnya nanti, terdiri atas 34 kementerian. Jumlah tersebut tergolong ‘gemuk’ dibandingkan dengan pemerintahan Megawati Sukarno Putri yang memimpin kabinet beranggotakan 30 menteri. Memang ada pembaharuan yaitu munculnya 6 kementerian gabungan, 6 kementerian berubah nama dan 3 kementerian baru. Jadi, kabinet Jokowi-JK masih belum ramping dan ideal. Menurut Lembaga Administrasi Negara, kabinet yang ideal terdiri atas 25 kementerian/lembaga.
Menarik, keberadaan 18 menteri yang profesional murni dan 16 menteri profesional partai. Yang dimaksud ‘profesional’ tentulah menteri yang memimpin sebuah kementerian punya latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Tidak tepat kalau menteri keuangan adalah seorang sarjana hukum dan berprofesi sebagai pengacara. Itulah sebabnya sejak zaman orla, bidang-bidang tugas tertentu seperti ekonomi, hukum dan agama dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dinilai mengerti betul bidang tugasnya berdasarkan rekam jejak mereka. Di luar bidang-bidang khusus itu, kementerian dapat dipimpin oleh politikus yang tidak punya latar belakang pendidikan atau pengalaman yang sesuai. Contohnya, menteri pertahanan pernah dijabat oleh Mohammad Hatta dan Matori Abdul Jalil. Mereka bukan dari kalangan TNI. Terjadi juga pengecualian, disesuaikan kepentingan pada masa itu. Misalnya, menteri agama pernah dijabat Letjen {TNI} Alamsyah Ratu Perwira Negara yang non kiyai. Yang terbaru, menko perekonomian pemerintahan SBY dijabat oleh Hatta Rajasa yang insinyur.
Pada hakekatnya, menteri seperti halnya presiden adalah jabatan politik, bisa dijabat siapa saja tanpa melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman. Ketika Sutan Syahrir meminta Maria Ulfah Santoso menjadi menteri sosial pada Oktober 1945, yang bersangkutan mengelak dengan mengatakan, “Saya tidak berpengalaman dalam urusan sosial.” Sutan Syahrir sambil senyum berkomentar, “Saya juga tidak berpengalaman sebagai perdana menteri.”
Mengingat menteri adalah jabatan politik, harus diperoleh melalui perjuangan politik. Itulah sebabnya di negara-negara yang sistem demokrasinya dinilai sudah mantap seperti AS, Eropa, India dan Jepang, semua menteri adalah dari kalangan partai politik. Kenyataan dalam kabinet Jokowi-JK nanti terdapat 18 menteri profesional murni (bukan dari partai politik) merupakan khas Indonesia. Delapan belas orang tersebut tentu saja bagai mendapat durian runtuh . Orang Betawi bilang, “Enak beneer…”
”
Sumber : http://ift.tt/1r8fII5