Wikileaks Bongkar Taktik Penggelapan Pajak BCA
Kasus Pajak BCA kembali ramai diberitakan oleh beberapa media massa karena KPK menangkap Hadi Poernomo beberapa waktu lalu. Selain itu KPK dapat menjadikan kasus keberatan pajak BCA sebagai pintu masuk untuk membuka kembali kasus dugaan pengemplangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah diselidik era Ketua KPK Antasari Azhar, karena terkait erat dengan kasus keberatan pajak BCA. Bahkan uniknya Wikileaks pun membuka kasus ini. Bagaimana sebenarnya sejarah kasus ini?
Mantan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo menerapkan taktik tangan besi dalam menekan wajib pajak saat dia berkuasa. Kebijakannya Antara lain dengan menerbitkan pencekalan bagi eksekutif-eksekutif perusahaan yang yang sedang dalam proses pemeriksaaan bawahannya.
Ketika masih menjabat Dirjen Pajak, Hadi Purnomo kerap menjalankan taktik yang tergolong kotor dan kejam dalam memaksa wajib pajak untuk mau bekerjasama dengannya. Akibat langkah-langkahnya itu, disiplin aparat pajak di zamannya tergerus. Banyak pengusaha mengeluh dan mengharapkan ia segera diganti.
Penggelapan tersebut disinyalir memanfaatkan celah hukum dengan cara melakukan belanja di luar kewajaran, seperti menaikkan tunjangan dan gaji karyawan, serta menyuap oknum pejabat, sehingga jika hal tersebut dibuka, maka bisa menyasar BLBI. Terlebih Antasari pernah menyelidiknya.
Atas dasar itu, KPK harus membukanya dan mengusut dugaan keterlibatan pemilik BCA saat itu, yang penyelidikan sudah mengarah kepada Sjamsul Nursalim dan Anthony Salim. Hadi Poernomo menguntungkan BCA sebagai wajib pajak badan atau korporasi.
Keputusan Hadi menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil, menjandikan BCA tidak harus membayar pajak dan modus ini merupakan bagian dari kejahatan perbankan yang harus diungkap dan diselesaikan KPK karena merugikan keuangan negara.
Kasus BCA merupakan fenomena gunung es, karena ditenggarai banyak kasus serupa yang terjadi di sektor perbankan. Adapun potensi kerugian negara dari pajak perbankan setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 10-12 trilyun.
Ini merupakan salah satu bagian dari dokumen diplomatik Amerika Serikat yang dibocorkan oleh Wikileaks terkait dengan perubahan lingkungan ekonomi dan bisnis di Indonesia pada tahun-tahun periode kedua masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Berikut ini adalah artikel lengkap dari Wikileaks.
Sumber : http://ift.tt/1q9Bt5t