SBY Dikeroyok Jokowi dan Koalisi Serta Nominator Calon Menteri, Di "Oprak-oprak" Untuk Menaikkan BBM Bersubsidi
Isu BBM bersubsidi, merupakan topik ter seksi minggu- minggu ini. Tidak kurang calon nominator Menteri semisal Faisal Basri, Kurtubi, pengamat politik pro Jokowi, politikus Hanura Akbar Faisal mengusulkan agar pemerintahan SBY yang tinggal menghitung hari, menaikkan harga BBM sebelum masa pemerintahan SBY berakhir. Bahkan Jokowi pun ikut mengharapkan kenaikan BBM ditanggung bersama , SBY menaikkan dan nanti masa pemerintahan Jokowi juga menaikkan.
Untuk menghambat penggelembungan subsidi, sudah banyak cara yang dilakukan Pemerintahan SBY, antara lain kewajibab Mobil Dinas Pemerintah untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, wacana pembatatan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dan lain-lain.
Kenaikan BBM bersubsidi pada Juni 2013 termasuk kebijakan pemerintahan SBY untuk setidaknya menghambat pembengkakan subsidi BBM, sayangnya kebijakan tersebut yang kurang lebih berbarengan dengan dikeluarkannya Kebijakan Mobil Murah, menyebabkan efeknya dirasa kurang signifikan.
Kebijakan terbaru dan terkini untuk menghambat pembengkakan BBM yang diprediksi dengan APBN-P yang berjumlah 350Triliun Rupiah akan habis ataupun hanya bisa sampai sekitar bulan Nopember 2014 adalah dengan pembatasan lokasi dan waktu pelayanan penjualan solar bersubsidi serta tidak adanya BBM bersubsidi dilokasi BBM jalan Tol.
Hantu BBM ternyata membuat calon pemerintahan yang baru cukup ” merinding”, terbukti pembuatan opini di media masa, se olah- olah masih tanggung jawab pemerintahan SBY, sehingga yang wajib menaikkan BBM bersubsidi adalah pemerintahan SBY.
Pertemuan di Bali antara SBY dan Jokowi sore ini, konon akan dipakai Jokowi untuk me lobi agar SBY mau menaikkan BBM bersubsidi . Tentunya salah satu tujuannya agar nantinya pada pemerintahan yang baru oleh Jokowi yang merakyat dan konon dicintai rakyat ( yang memilihnya…hehe) bisa bernafas lega, ….tidak dihujat pemilih dan bukan pemilihnya di awal - awal pemerintahannya…hehe
Selamat sore.
Sumber : http://ift.tt/1quMwdy
Untuk menghambat penggelembungan subsidi, sudah banyak cara yang dilakukan Pemerintahan SBY, antara lain kewajibab Mobil Dinas Pemerintah untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, wacana pembatatan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dan lain-lain.
Kenaikan BBM bersubsidi pada Juni 2013 termasuk kebijakan pemerintahan SBY untuk setidaknya menghambat pembengkakan subsidi BBM, sayangnya kebijakan tersebut yang kurang lebih berbarengan dengan dikeluarkannya Kebijakan Mobil Murah, menyebabkan efeknya dirasa kurang signifikan.
Kebijakan terbaru dan terkini untuk menghambat pembengkakan BBM yang diprediksi dengan APBN-P yang berjumlah 350Triliun Rupiah akan habis ataupun hanya bisa sampai sekitar bulan Nopember 2014 adalah dengan pembatasan lokasi dan waktu pelayanan penjualan solar bersubsidi serta tidak adanya BBM bersubsidi dilokasi BBM jalan Tol.
Hantu BBM ternyata membuat calon pemerintahan yang baru cukup ” merinding”, terbukti pembuatan opini di media masa, se olah- olah masih tanggung jawab pemerintahan SBY, sehingga yang wajib menaikkan BBM bersubsidi adalah pemerintahan SBY.
Pertemuan di Bali antara SBY dan Jokowi sore ini, konon akan dipakai Jokowi untuk me lobi agar SBY mau menaikkan BBM bersubsidi . Tentunya salah satu tujuannya agar nantinya pada pemerintahan yang baru oleh Jokowi yang merakyat dan konon dicintai rakyat ( yang memilihnya…hehe) bisa bernafas lega, ….tidak dihujat pemilih dan bukan pemilihnya di awal - awal pemerintahannya…hehe
Selamat sore.
Sumber : http://ift.tt/1quMwdy