Pemerintahan SBY Tidak Bertanggung-jawab?
Headline berita Kompas hari ini, 6 Agustus 2014, menulis “Harga BBM Belum Akan Naik”. Dalam berita tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik, intinya menyatakan:
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini:
1. Menyadari bahwa kebijakan subsidi BBM adalah tidak tepat, merugikan rakyat kecil dan salah alokasi anggaran.
2. Tapi tidak mau memperbaiki kesalahan (ingin tetap kelihatan pro rakyat) dan membebankan masalah ini ke pemerintahan yang akan datang.
Cobalah anda nilai sendiri, seseorang (presiden) yang mengalihkan keputusan berat (menaikan harga BBM) yang seharusnya dilakukan kepada ke orang lain (presiden sesudahnya) apakah itu sikap negarawan?. Pemerintahan SBY ingin tetap terlihat baik di mata rakyat, biarkan masalah subsidi jadi beban pemerintah sesudahnya… peduli amat? EGP? Nah…. Bukankah itu mencerminkan perilaku pemerintahan yang tidak bertanggung-jawab?
Sumber : http://ift.tt/1lyiOyP
- BBM Premium, harga jual = Rp. 6.500/liter, harga pembuatan = Rp 12.000/liter, subsidi = Rp. 5.500/liter
- BBM Solar, harga jual = Rp. 5.500/liter, harga pembuatan = Rp 12.500/liter, subsidi = Rp. 7.000/liter
- Subsidi menghabiskan sekitar Rp. 350-400 trilyun anggran pembangunan
- Subsidi BBM 77% jatuh ke kalangan menengah yang tidak berhak
- Subsidi salah sasaran, kasihan rakyat kecil
- Subsisi BBM harus dikurangi
- Pemerintahan SBY tak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini:
1. Menyadari bahwa kebijakan subsidi BBM adalah tidak tepat, merugikan rakyat kecil dan salah alokasi anggaran.
2. Tapi tidak mau memperbaiki kesalahan (ingin tetap kelihatan pro rakyat) dan membebankan masalah ini ke pemerintahan yang akan datang.
Cobalah anda nilai sendiri, seseorang (presiden) yang mengalihkan keputusan berat (menaikan harga BBM) yang seharusnya dilakukan kepada ke orang lain (presiden sesudahnya) apakah itu sikap negarawan?. Pemerintahan SBY ingin tetap terlihat baik di mata rakyat, biarkan masalah subsidi jadi beban pemerintah sesudahnya… peduli amat? EGP? Nah…. Bukankah itu mencerminkan perilaku pemerintahan yang tidak bertanggung-jawab?
Sumber : http://ift.tt/1lyiOyP