Koalisi Merah Putih, Membangun Indonesia dari Luar
“The Game is Over”, Pilpres Sudah Selesai” demikian pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyatakan, partainya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak permohonan gugatan hasil pemilu yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
“PPP menghormati putusan MK menolak gugatan Prabowo-Hatta sebagai keputusan yang final dan mengikat, yang harus ditaati oleh semua warga negara Indonesia,” kata pria yang kerap disapa Romy tersebut melalui siaran pers, Jumat (22/8/2014) sore.
Ia menambahkan, PPP menilai putusan MK adalah upaya konstitusional terakhir sengketa hasil pilpres yang harus dijadikan sebagai titik balik untuk bersama-sama menata bangsa sesuai peran dan fungsi masing-masing. Meski begitu, PPP juga tetap mendukung upaya politik atau hukum lain yang akan dilakukan Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta.
“Dalam hal masih terjadi upaya-upaya konstitusional terkait proses dan hasil pilpres, PPP memaknainya sebagai upaya perbaikan sistem pemilu presiden bagi penyempurnaan demokrasi prosedural ke depan,” ujar Romy.
Menurut Romy, PPP saat ini menyerukan kepada semua anak bangsa untuk melakukan rekonsiliasi terhadap semua perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah pilpres sampai putusan MK semalam. “The game is over. Seluruh kontes dalam rangka pesta demokrasi ini selesai sudah,” ucapnya.
Koalisi Merah Putih memastikan akan berada di luar pemerintahan. Pun begitu, koalisi menyangkal oposisi yang dimaksud bukanlah oposisi yang destruktif. “Kami akan rapikan barisan, kita akan jadi penyeimbang bukan oposisi yang destruktif tidak seperti yang selama ini dibayangkan banyak orang,” kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (21/8/2014).
Sebelumnya, Tantowi kemudian menerangkan, koalisi akan terus berjuang untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara meski berada di luar pemerintahan. Ia pun mengingatkan langkah-langkah hukum yang saat ini masih berjalan akan tetap dikawal demikian juga dengan langkah-langkah politik.
Tak hanya itu, Tantowi menekankan koalisi menginginkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ia menegaskan cita-cita itu merupakan yang utama dan tidak ingin dikhianati. “Indonesia yang kita kehendaki tidak kenal lelah, lebih baik mati daripada tunduk dan didikte bangsa lain,” papar Tantowi.
Lebih jauh, Tantowi juga menyampaikan gerakan politik koalisi akan terus dilakukan di semua tingkatan politik. “Di MPR, DPR, dan DPRD akan terus kawal pemerintah sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan cara itu kami akan pastikan check and balances berjalan dengan baik,” ucap Tantowi.
Kesolidan memang harus terus dipupuk. Apalagi Pasangan Jokowi-JK masih menguatkan kuda-kuda karena suaranya di Parlemen belum mencapai 50 persen. Para pengamat pun menyarankan Joko Widodo-Jusuf Kalla mitra koalisi baru. Kedua kubu harus berhati-hati jangan sampai bandul berpindah. Jika salah langkah, bukan tidak mungkin koalisi yang akan dibangun justru pecah berantakan.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menilai, saat ini ada dua partai cukup besar yang dapat ditarik oleh Jokowi-JK dari Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.
“Demokrat dan Golkar sama-sama mempunyai kursi yang besar di parlemen dan bisa membantu kekuatan Jokowi. Akan tetapi, secara politis, lebih baik Jokowi memilih Demokrat daripada Golkar,” kata Burhan di Jakarta, Jumat (23/8/2014) malam.
Burhan meyakini, jika bergabung, Demokrat akan lebih setia ketimbang Golkar. Pasalnya, partai berlambang “Mercy” itu akan menuruti semua yang diinstruksikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umumnya. Dia meyakini, Demokrat akan menawarkan kompensasi politik yang lebih rendah dari Golkar. “Demokrat kompensasi politiknya tidak banyak. Menurut saya, SBY tidak akan minta yang muluk-muluk,” ucap Burhan.
Sementara itu, Golkar tidak mempunyai kepemimpinan yang kuat, dengan kondisi bahwa setiap kadernya akan selalu bermanuver ke segala arah. “Golkar kalau dipegang kepalanya, ekornya ke mana-mana,” ujar Burhan.
Tapi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai, Partai Demokrat lebih baik menjadi kekuatan independen tidak tergabung baik dalam koalisi permanen Merah Putih Prabowo-Hatta, maupun koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pengusung Jokowi-Kalla.
“Saya berpikir partai politik yang saya pimpin lebih baik independen, lebih baik kami menjadi kekuatan penyeimbang dan tidak masuk baik dalam koalisi permanennya Pak Prabowo maupun kubunya Pak Joko Widodo, itulah pilihan partai yang saya pimpin,” kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam tayangan youtube yang diunggah Kamis.
SBY mengatakan hal itu, menjawab pertanyaan presdenter dalam video bertajuk isu terkini dan respon Presiden SBY. Video youtube tersebut diupload dalam twitter resmi SBY, @SBYudhoyono pada Kamis malam. Namun demikian, SBY tidak menyatakan lebih jauh pandangannya tersebut. “Tetapi itu nanti saja, akan saya jelaskan secara utuh dalam forum yang lebih tepat,” katanya.
Tim Koalisi Merah Putih terus melangkah. Koalisi ini menyatakan telah menyepakati untuk mencari sebuah tempat berkumpul agar bisa senantiasa berkonsolidasi dalam sebuah kelompok oposisi di luar pemerintahan ke depan.
“Koalisi menyepakati untuk mencari tempat agar bisa selalu berkumpul. Karena pekerjaan rumah kita banyak,” kata penasihat Tim Koalisi Merah Putih, Akbar Tandjung seusai melakukan rapat bersama petinggi partai Koalisi Merah Putih di salah satu hotel di Jakarta, Kamis malam.
Akbar mengatakan, Koalisi Merah Putih akan terus membangun kerja sama secara solid, meskipun berada di luar pemerintahan. Menurut dia, pihaknya memiliki semangat dan komitmen agar Indonesia menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur.
“Seperti diutarakan Bung Karno, kita lebih baik makan gaplek tapi terhormat dari pada makan bistik tapi budak,” kata Akbar.
Akbar juga menyampaikan, partai-partai dalam Koalisi Merah Putih akan memperkuat sistem demokrasi dan membangun soliditas bersama. Seperti kita ketahui Trias politika menganut tiga pilar kekuatan, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Agar keseimbangan kekuasan terus berjalan maka tiga pilar ini harus ada yang menggerakkan. Agar tidak ada pihak yang dominan, yang berpotensi untuk menindas pihak lainnya.
Perlombaan -dalam arti positif- masing-masing kubu tentu akan lebih seru. Ketika masing-masing kubu berniat baik demi kesejahteraan, maka rakyatlah yang diuntungkan, bukan begitu?
Sumber : http://ift.tt/1vu93rn