Dua Kali Blunder, TVOne Memang Konyol
DUA kali TVone melakukan blunder dalam meliput pesta demokrasi yang terjadi di tanah air tercinta ini. Blunder yang pertama dilakukan saat menampilkan hasil hitung cepat dari lembaga survey yang tidak kredibel pada pilpres 9 Juli 2014 yang lalu. Sebagaimana diketahui bersama ada tiga lembaga survey yang hasil hitung cepatnya berbeda dengan hasil hitung cepat dengan lembaga survey lain yang jauh berpengalaman dan kredibilitasnya diakui. Terbukti, pilihan TVone menampilkan hasil hitung cepat oleh lembaga survey tersebut adalah pilihan yang salah.
Blunder yang kedua adalah bagaimana TVone memilih dan menampilkan nara sumber dalam dialog yang membahas gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi. Para pengamat politik dan pakar hukum tata negara yang ditampilkan dalam acara-acara dialog atau debat tersebut seolah ‘memahami’ semua fakta yang ada. Padahal, yang ada dalam benak mereka adalah asumsi-asumsi berdasarkan persepsi yg dimilikinya, yang dalam pandangan pengamat dari metro tv bisa dipatahkan dengan mudah.
Satu contoh mantan komisioner KPU, Chusnul berulangkali ‘menyerang’ KPU, meragukan kapasitas dan kompetensi para komisioner dengan membandingkan apa yang telah dilakukannya masa lalu. Juga Said Salahudin yang mempertanyakan tentang DPK/DPKTB. Pun Margarito Kamis dengan asumsi-asumsinya yang dibangunnya baik tentang TSM, pembukaan kotak suara, DPK/DPKTB dlsb.
Berulangkali TVone juga melakukan tele conference dengan pengamat politik dan pakar hukum dari berbagai universitas. Pendapat mereka sama dengan para pengamat tetap yang ada di TVone. Belum puas dengan unsur dari pengamat politik dan pakar hukum tata negara, TVone mengundang juga pakar semiotik, psikologi politik, pengamat perilaku dlsb. Mungkin semua itu dilakukan untuk menjustifikasi dan memperkuat argument nara sumber tetapnya.
Pengamat yang brilian adalah pengamat yang bisa menjelaskan persoalan yang sulit menjadi mudah dipahami. Tidak sebaliknya membuat persoalan yang mudah menjadi lebih rumit. Di TVone, para pengamat politik dan pakar hukum tata negara dan nara sumber lain jarang menguraikan persoalan yang rumit itu menjadi mudah dicerna. Tentu ada alasan dibalik pilihan ‘konyol’yang dilakukan oleh TVone.
Sumber : http://ift.tt/1qva7XI
Blunder yang kedua adalah bagaimana TVone memilih dan menampilkan nara sumber dalam dialog yang membahas gugatan Prabowo ke Mahkamah Konstitusi. Para pengamat politik dan pakar hukum tata negara yang ditampilkan dalam acara-acara dialog atau debat tersebut seolah ‘memahami’ semua fakta yang ada. Padahal, yang ada dalam benak mereka adalah asumsi-asumsi berdasarkan persepsi yg dimilikinya, yang dalam pandangan pengamat dari metro tv bisa dipatahkan dengan mudah.
Satu contoh mantan komisioner KPU, Chusnul berulangkali ‘menyerang’ KPU, meragukan kapasitas dan kompetensi para komisioner dengan membandingkan apa yang telah dilakukannya masa lalu. Juga Said Salahudin yang mempertanyakan tentang DPK/DPKTB. Pun Margarito Kamis dengan asumsi-asumsinya yang dibangunnya baik tentang TSM, pembukaan kotak suara, DPK/DPKTB dlsb.
Berulangkali TVone juga melakukan tele conference dengan pengamat politik dan pakar hukum dari berbagai universitas. Pendapat mereka sama dengan para pengamat tetap yang ada di TVone. Belum puas dengan unsur dari pengamat politik dan pakar hukum tata negara, TVone mengundang juga pakar semiotik, psikologi politik, pengamat perilaku dlsb. Mungkin semua itu dilakukan untuk menjustifikasi dan memperkuat argument nara sumber tetapnya.
Pengamat yang brilian adalah pengamat yang bisa menjelaskan persoalan yang sulit menjadi mudah dipahami. Tidak sebaliknya membuat persoalan yang mudah menjadi lebih rumit. Di TVone, para pengamat politik dan pakar hukum tata negara dan nara sumber lain jarang menguraikan persoalan yang rumit itu menjadi mudah dicerna. Tentu ada alasan dibalik pilihan ‘konyol’yang dilakukan oleh TVone.
Sumber : http://ift.tt/1qva7XI