Demokrat tetap Bersama Koalisi Merah Putih
Pertemuan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi) hanya dilakukan empat mata. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak ikut dalam pertemuan tersebut. “Enggak, enggak (Megawati tidak ikut). Ini hanya antara presiden terpilih (Jokowi) dengan presiden SBY,” kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Pramono pun menampik tidak disertakannya Mega dalam pertemuan karena hubungan dengan SBY masih dingin. Pramono menegaskan bahwa pertemuan di Bali hanya dilakukan presiden yang masih menjabat dan presiden terpilih.
Sebelumnya kencang berhembus kabar, bahwa Demokrat mengincar kursi Menteri dk Kabinet Jokowi. Tapi, isu bahwa Demokrat akan menyeberang segara berlalu tertiup angin. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan Partai Demokrat tetap bersama Koalisi Merah Putih.
“Ini berdasarkan hasil Rapat Pleno Partai Demokrat pada Senin, 24 Agustus 2014, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,” kata Umam ketika dihubungi Tempo, Rabu, 27 Agustus 2014.
Ada tiga hal yang diputuskan pada rapat itu. Pertama, Demokrat berada pada posisi penyeimbang; Kedua, Demokrat memutuskan tetap bersama Koalisi Merah Putih; Ketiga, terkait dengan konsolidasi internal, partai akan mengadakan musyawarah cabang dan musyawarah daerah.
Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Meski begitu, rapat ini tidak dihadiri Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono karena saat itu SBY sedang melaksanakan tugas ke Papua hingga Bali sebagai Presiden.
Apa yang terjadi di rapat tersebut sekaligus membantah pernyataaan pengurus DPP dan simpatisan anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Partai Demokrat minta jatah (menteri) jelas itu sama sekali tidak benar dan cenderung pernyataan yang mengada-ada. Itu bagian dari perang urat syaraf, untuk memecah Koalisi Merah Putih.
Kata “penyeimbang” merupakan kata yang digunakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan posisi partai di DPR. Ini karena Konstitusi tidak mengenal kata oposisi. Jadi dipakailah kata penyeimbang.
Pembicaraan mengenai pembagian kursi kabinet dari PDIP ke Partai Demokrat pun tidak ada baik di Bali maupun di DPR. Kalau pun ada, hanya di tingkat kader, tidak ada pembicaraan antara Ketuanya. Bagaimana mau bicara, bertemu saja susah. Jadi, Demokrat tetap di Koalisi Merah Putih.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengingatkan untuk membedakan antara komunikasi politik dengan kerja sama politik. Selama ini Demokrat di DPR hanya komunikasi politik biasa. “Kalau kerja sama politik itu ada tanda tangan antara ketua umum (PDIP dan Partai Demokrat).”
Max menegaskan bahwa garis Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Umum SBY sudah jelas, yaitu sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Penyeimbang, itu menjadi garis perjuangan Partai Demokrat. Garis inilah yang akan dilalui kader Demokrat lima tahun kedepan.
Meski demikian, Max mengaku banyak mendapat tawaran dari kader PDIP di DPR agar Partai Demokrat merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi. Tapi yang namanya tawaran dari kader itu, kan, tidak berarti apa-apa kalau ketua umum kedua partai berkata lain. Max meminta agar jangan ada paksaan agar Partai Demokrat untuk merapat ke Jokowi. “Dan ingat, pembicaraannya bukan Jokowi-Demokrat, tapi PDIP-Demokrat karena Jokowi itu di bawah PDIP,” kata Max.
Menurut Max, hasil rapat pleno yang diadakan pada Senin, 24 Agustus 2014 merupakan bentuk ketegasan sikap dan posisi Demokrat terhadap pemerintahan mendatang yang dipimpin Jokowi. “Tidak ada hal baru dalam hasil keputusan tersebut karena partai semata-mata ingin mempertegas sikap setelah melihat banyak sekali komentar soal posisi Demokrat,” ujarnya.
Posisi penyeimbang itu, kata dia, berarti mereka akan mendukung apabila program kerja SBY yang sudah dirintis sejak sepuluh tahun ke belakang dilanjutkan oleh Jokowi-JK. Sebaliknya, Demokrat akan mengkritisi bila presiden terpilih menjalankan program yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Max juga mengungkapkan posisi Demokrat dalam peta koalisi. Menurut dia, Demokrat akan tetap setia dalam Koalisi Merah Putih yang dibentuk oleh Partai Gerindra. “Inti dari koalisi bukan sekadar bergabung, tetapi ada kesamaan ideologis dan gagasan soal pembangunan bangsa. Jadi, kami tetap berjuang bersama Koalisi Merah Putih,” ujarnya.
Adapun putusan dalam rapat pleno itu, dijelaskan Max, bukan peran dari satu tokoh pimpinan partai saja, melainkan hasil masukan dari anggota partai, yang lantas menjadi sikap bersama. “Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono memang memimpin rapat. Namun, peran keduanya wajar saja sebagai pimpinan rapat dalam menyerap masukan dari anggota,” kata dia.
Jadi pilihan Demokrat untuk tetap bersama Koalisi Merah Putih sesuai dengan sikap Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan partai tidak berdiri sendiri-sendiri. Sikap Demokrat mengacu pada sikap Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi.
Sumber : http://ift.tt/1u2LEMB
Pramono pun menampik tidak disertakannya Mega dalam pertemuan karena hubungan dengan SBY masih dingin. Pramono menegaskan bahwa pertemuan di Bali hanya dilakukan presiden yang masih menjabat dan presiden terpilih.
Sebelumnya kencang berhembus kabar, bahwa Demokrat mengincar kursi Menteri dk Kabinet Jokowi. Tapi, isu bahwa Demokrat akan menyeberang segara berlalu tertiup angin. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan Partai Demokrat tetap bersama Koalisi Merah Putih.
“Ini berdasarkan hasil Rapat Pleno Partai Demokrat pada Senin, 24 Agustus 2014, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,” kata Umam ketika dihubungi Tempo, Rabu, 27 Agustus 2014.
Ada tiga hal yang diputuskan pada rapat itu. Pertama, Demokrat berada pada posisi penyeimbang; Kedua, Demokrat memutuskan tetap bersama Koalisi Merah Putih; Ketiga, terkait dengan konsolidasi internal, partai akan mengadakan musyawarah cabang dan musyawarah daerah.
Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Meski begitu, rapat ini tidak dihadiri Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono karena saat itu SBY sedang melaksanakan tugas ke Papua hingga Bali sebagai Presiden.
Apa yang terjadi di rapat tersebut sekaligus membantah pernyataaan pengurus DPP dan simpatisan anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Partai Demokrat minta jatah (menteri) jelas itu sama sekali tidak benar dan cenderung pernyataan yang mengada-ada. Itu bagian dari perang urat syaraf, untuk memecah Koalisi Merah Putih.
Kata “penyeimbang” merupakan kata yang digunakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan posisi partai di DPR. Ini karena Konstitusi tidak mengenal kata oposisi. Jadi dipakailah kata penyeimbang.
Pembicaraan mengenai pembagian kursi kabinet dari PDIP ke Partai Demokrat pun tidak ada baik di Bali maupun di DPR. Kalau pun ada, hanya di tingkat kader, tidak ada pembicaraan antara Ketuanya. Bagaimana mau bicara, bertemu saja susah. Jadi, Demokrat tetap di Koalisi Merah Putih.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengingatkan untuk membedakan antara komunikasi politik dengan kerja sama politik. Selama ini Demokrat di DPR hanya komunikasi politik biasa. “Kalau kerja sama politik itu ada tanda tangan antara ketua umum (PDIP dan Partai Demokrat).”
Max menegaskan bahwa garis Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Umum SBY sudah jelas, yaitu sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Penyeimbang, itu menjadi garis perjuangan Partai Demokrat. Garis inilah yang akan dilalui kader Demokrat lima tahun kedepan.
Meski demikian, Max mengaku banyak mendapat tawaran dari kader PDIP di DPR agar Partai Demokrat merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi. Tapi yang namanya tawaran dari kader itu, kan, tidak berarti apa-apa kalau ketua umum kedua partai berkata lain. Max meminta agar jangan ada paksaan agar Partai Demokrat untuk merapat ke Jokowi. “Dan ingat, pembicaraannya bukan Jokowi-Demokrat, tapi PDIP-Demokrat karena Jokowi itu di bawah PDIP,” kata Max.
Menurut Max, hasil rapat pleno yang diadakan pada Senin, 24 Agustus 2014 merupakan bentuk ketegasan sikap dan posisi Demokrat terhadap pemerintahan mendatang yang dipimpin Jokowi. “Tidak ada hal baru dalam hasil keputusan tersebut karena partai semata-mata ingin mempertegas sikap setelah melihat banyak sekali komentar soal posisi Demokrat,” ujarnya.
Posisi penyeimbang itu, kata dia, berarti mereka akan mendukung apabila program kerja SBY yang sudah dirintis sejak sepuluh tahun ke belakang dilanjutkan oleh Jokowi-JK. Sebaliknya, Demokrat akan mengkritisi bila presiden terpilih menjalankan program yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Max juga mengungkapkan posisi Demokrat dalam peta koalisi. Menurut dia, Demokrat akan tetap setia dalam Koalisi Merah Putih yang dibentuk oleh Partai Gerindra. “Inti dari koalisi bukan sekadar bergabung, tetapi ada kesamaan ideologis dan gagasan soal pembangunan bangsa. Jadi, kami tetap berjuang bersama Koalisi Merah Putih,” ujarnya.
Adapun putusan dalam rapat pleno itu, dijelaskan Max, bukan peran dari satu tokoh pimpinan partai saja, melainkan hasil masukan dari anggota partai, yang lantas menjadi sikap bersama. “Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono memang memimpin rapat. Namun, peran keduanya wajar saja sebagai pimpinan rapat dalam menyerap masukan dari anggota,” kata dia.
Jadi pilihan Demokrat untuk tetap bersama Koalisi Merah Putih sesuai dengan sikap Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan partai tidak berdiri sendiri-sendiri. Sikap Demokrat mengacu pada sikap Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi.
Sumber : http://ift.tt/1u2LEMB