SBY Tetap Peragu
Meski sudah tidak menjabat sebagai Presiden, sikap peragu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih saja melekat pada dirinya. Lihat saja dalam soal Pemilukada, sikap peragu pada dirinya terwujud dalam sikap Partai Demokrat, partai yang ia lahirkan dan besarkan, maju mundur.
Ketika saat Sidang Paripurna RUU Pemilukada pada September 2014, di mana ada dua kubu yang pro dan kontra pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan di DPRD atau langsung dipilih oleh rakyat, partai berlambang mercy ini malah melakukan walkout. Walkout itu merupakan salah satu bentuk kebingungan atau keraguan SBY dalam menentukan sikapnya. Dengan jalan keluar bersama dari ruang sidang maka Demokrat menyelamatkan diri dari sebutan tidak berada di block manapun, KMP atau KIH.
Keraguan Pemilukada dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat atau lewat DPRD pun diungkapkan secara tertulis dengan sikap mendukung Pemilukada langsung dipilih rakyat dengan 10 catatan. Kalau kita lihat dan cermati, 10 syarat yang diajukan itu bukan suatu hal yang baru dan sudah sering didengungkan oleh seluruh partai politik dan masyarakat. Isinya sangat normatif semua. Sepuluh catatan perbaikan itu hanya untuk menjadi kamuflase Demokrat untuk menutupi keraguan sikapnya dalam soal pilihan Pemilukada.
Ketika masyarakat dan media banyak menghujat voting yang memenangkan Pemilukada lewat DPRD, maka SBY saat masih menjabat sebagai Presiden mengeluarkan Perppu. Perppu itu bila diterima oleh DPR maka Pemilukada akan tetap dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Perppu yang sekarang menjadi bola panas di DPR itu sekarang didukung oleh KIH plus Demokrat dan disebut beberapa partai di KMP juga mengikuti jejak Demokrat.
Senafas dengan KIH dalam soal Perppu membuat Demokrat disebut meninggalkan KMP. Menanggapi hal yang demikian, SBY mengatakan bahwa Demokrat nonblock, alias tidak di KMP atau KIH.
Sikap SBY yang memilih nonblock itu menunjukkan bahwa saat ini Demokrat dan dirinya bukan sebagai juru mudi salah satu aliansi. Meski bukan juru mudi salah satu aliansi namun keberadaannya sangat menentukan aliansi-aliansi yang ada. Lihat saja dengan walkout-nya Demokrat dalam sidang paripurna membuat KMP menang dalam voting. Pun demikian bila ia tetap berada dalam sidang dan ikut menentukan sikapnya, pro dan kontra, juga akan memenangkan salah satu aliansi.
Sebagai sosok yang dihormati dan partainya memiliki suara yang menentukan, seharusnya SBY bisa memainkan kepentingan-kepentingan politiknya namun sayangnya hal ini tidak dilakukan. SBY tidak memainkan perannya secara tegas ya karena sikapnya sebagai seorang peragu. Sikap kehati-hatian dalam mengambil sikap, begini salah, begitu nanti salah, selalu menghantuinya sehingga dalam setiap mengambil kebijakan selalu ragu dan dalam kebingungan. Dalam kondisi yang demikian biasanya SBY melakukan buying time, mengulur waktu, menunggu respon dari masyarakat.
SBY mengambil sikap biasanya kalau opini masyarakat mengarah pada salah satu keinginan. Namun hal demikian bisa membuat SBY semakin menjadi peragu dan bingung, pasalnya opini masyarakat bisa terbelah, bisa pula opini masyarakat berubah-ubah. Bayangkan bila opini masyarakat setiap saat berubah.
Pemilukada lewat DPRD sebenarnya juga merupakan keinginan rakyat sebab kalau kita evaluasi, pelaksanaan Pemilukada ternyata tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Ok, tidak semua daerah terjadi adanya kerusuhan atau konflik antar pendukung namun di semua daerah terjadi money politic. Akibat yang demikian maka banyak kepala daerah digaruk oleh KPK atau kejaksaan karena melakukan tindak korupsi. Korupsi yang dilakukan tentu ada kaitannya dengan uang yang telah dikeluarkan untuk membiayai pencalonan dirinya sebagai kepala daerah.
Namun ketika Pemilukada langsung oleh rakyat dihentikan, opini masyarakat pun berubah lagi. Pemilukada lewat DPRD yang disepakati DPR, ditolak dengan alasan klasik tidak demokratis. Banyak orang dan media menginginkan pola yang sudah berlangsung, dipilih oleh rakyat, dipertahankan.
Apa yang terjadi di masyarakat itu semuanya pasti mempengaruhi sikap dan pikiran SBY. Berubah-ubahnya opini masyarakat yang terjadi setiap saat, ditambah dengan terbelahnya masyarakat menjadi dua, tentu akan semakin membuat pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu menjadi tambah bimbang dan bingung dalam menentukan sikap.
Akibatnya, benar memang Demokrat tidak ada di salah satu block, namun hal demikian akan membuat partai berlambang warna biru pekat itu seperti bola, bergulir ke sana, bergulir ke sini, sehingga hal demikian membuat pandangan masyarakat bahwa SBY peragu tidak berubah.
Sumber : http://ift.tt/1Afa4HP
Ketika saat Sidang Paripurna RUU Pemilukada pada September 2014, di mana ada dua kubu yang pro dan kontra pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan di DPRD atau langsung dipilih oleh rakyat, partai berlambang mercy ini malah melakukan walkout. Walkout itu merupakan salah satu bentuk kebingungan atau keraguan SBY dalam menentukan sikapnya. Dengan jalan keluar bersama dari ruang sidang maka Demokrat menyelamatkan diri dari sebutan tidak berada di block manapun, KMP atau KIH.
Keraguan Pemilukada dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat atau lewat DPRD pun diungkapkan secara tertulis dengan sikap mendukung Pemilukada langsung dipilih rakyat dengan 10 catatan. Kalau kita lihat dan cermati, 10 syarat yang diajukan itu bukan suatu hal yang baru dan sudah sering didengungkan oleh seluruh partai politik dan masyarakat. Isinya sangat normatif semua. Sepuluh catatan perbaikan itu hanya untuk menjadi kamuflase Demokrat untuk menutupi keraguan sikapnya dalam soal pilihan Pemilukada.
Ketika masyarakat dan media banyak menghujat voting yang memenangkan Pemilukada lewat DPRD, maka SBY saat masih menjabat sebagai Presiden mengeluarkan Perppu. Perppu itu bila diterima oleh DPR maka Pemilukada akan tetap dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Perppu yang sekarang menjadi bola panas di DPR itu sekarang didukung oleh KIH plus Demokrat dan disebut beberapa partai di KMP juga mengikuti jejak Demokrat.
Senafas dengan KIH dalam soal Perppu membuat Demokrat disebut meninggalkan KMP. Menanggapi hal yang demikian, SBY mengatakan bahwa Demokrat nonblock, alias tidak di KMP atau KIH.
Sikap SBY yang memilih nonblock itu menunjukkan bahwa saat ini Demokrat dan dirinya bukan sebagai juru mudi salah satu aliansi. Meski bukan juru mudi salah satu aliansi namun keberadaannya sangat menentukan aliansi-aliansi yang ada. Lihat saja dengan walkout-nya Demokrat dalam sidang paripurna membuat KMP menang dalam voting. Pun demikian bila ia tetap berada dalam sidang dan ikut menentukan sikapnya, pro dan kontra, juga akan memenangkan salah satu aliansi.
Sebagai sosok yang dihormati dan partainya memiliki suara yang menentukan, seharusnya SBY bisa memainkan kepentingan-kepentingan politiknya namun sayangnya hal ini tidak dilakukan. SBY tidak memainkan perannya secara tegas ya karena sikapnya sebagai seorang peragu. Sikap kehati-hatian dalam mengambil sikap, begini salah, begitu nanti salah, selalu menghantuinya sehingga dalam setiap mengambil kebijakan selalu ragu dan dalam kebingungan. Dalam kondisi yang demikian biasanya SBY melakukan buying time, mengulur waktu, menunggu respon dari masyarakat.
SBY mengambil sikap biasanya kalau opini masyarakat mengarah pada salah satu keinginan. Namun hal demikian bisa membuat SBY semakin menjadi peragu dan bingung, pasalnya opini masyarakat bisa terbelah, bisa pula opini masyarakat berubah-ubah. Bayangkan bila opini masyarakat setiap saat berubah.
Pemilukada lewat DPRD sebenarnya juga merupakan keinginan rakyat sebab kalau kita evaluasi, pelaksanaan Pemilukada ternyata tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Ok, tidak semua daerah terjadi adanya kerusuhan atau konflik antar pendukung namun di semua daerah terjadi money politic. Akibat yang demikian maka banyak kepala daerah digaruk oleh KPK atau kejaksaan karena melakukan tindak korupsi. Korupsi yang dilakukan tentu ada kaitannya dengan uang yang telah dikeluarkan untuk membiayai pencalonan dirinya sebagai kepala daerah.
Namun ketika Pemilukada langsung oleh rakyat dihentikan, opini masyarakat pun berubah lagi. Pemilukada lewat DPRD yang disepakati DPR, ditolak dengan alasan klasik tidak demokratis. Banyak orang dan media menginginkan pola yang sudah berlangsung, dipilih oleh rakyat, dipertahankan.
Apa yang terjadi di masyarakat itu semuanya pasti mempengaruhi sikap dan pikiran SBY. Berubah-ubahnya opini masyarakat yang terjadi setiap saat, ditambah dengan terbelahnya masyarakat menjadi dua, tentu akan semakin membuat pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu menjadi tambah bimbang dan bingung dalam menentukan sikap.
Akibatnya, benar memang Demokrat tidak ada di salah satu block, namun hal demikian akan membuat partai berlambang warna biru pekat itu seperti bola, bergulir ke sana, bergulir ke sini, sehingga hal demikian membuat pandangan masyarakat bahwa SBY peragu tidak berubah.
Sumber : http://ift.tt/1Afa4HP