Negera Penjajah Rakyat atau Pelindung Rakyat?
Oleh
Wajiran, S.S., M.A.,
Baru-baru ini negara Indonesia mengambil keputusan berani dengan menaikan harga BBM. Akibatnya sudah bisa dipastikan semua barang, terutama barang kebutuhan pokok akan ikut naik. Ironisnya kenaikan ini juga diikuti oleh kenaikan harga jasa layanan public milik pemerintah, seperti tiket kereta, pesawat/bandara, dan tentunya kendaraan umum. Kenyataan pahit ini tentu bertolakbelakang dengan harapan dan impian masyarakat Indonesia saat pemilu 2014.
Pasca pemilu 2014 masyarakat Indonesia mengimpikan pemimpin negara yang melindungi dan mengayomi rakyatnya. Itulah sebabnya masyarakat banyak yang berharap bahwa calon yang berasal dari masyarakat biasa akan bisa memperjuangkan nasib mereka. Di samping itu, calon yang diunggulkan memang memiliki program-program yang terlihat mendukung kepentingan rakyat, khsususnya mengenai kartu sehat, kartu pintar dan kartu-kartu lainnya.
Sayang sungguh disayang, harapan itu hanya tinggal kenangan. Rakyat bukanya dilindungi dan diperjuangkan kepentingannya tetapi justru dijebloskan dalam kesulitan yang semakin menghimpit. Kenaikan harga BBM yang kenaikan harganya jauh melampaui presiden-presiden sebelumnya adalah pukulan telak yang membuat rakyat semakin tidak berdaya.
Dengan alasan apapun keputusan ini tentu tidak bisa diterima. Pasalnya kondisi masyarakat yang sudah sulit, diperparah lagi dengan kenaikan harga BBM yang memancing semua hal ikut naik. Kenaikan harga BBM di Indonesia pun tidak kepalang tanggung, jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga BBM Indonesia adalah yang termahal untuk rakyat dengan pendapatan yang sangat minim. Ambilah contoh harga BBM di Australia, meskipun secara “kasat mata” harga disini lebih mahal, tetapi jika dibandingkan dengan pendapatan penduduk perharinya tentunya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga BBM di Indonesia. Pendapatan masyarakat Australia paling rendah bisa dikatakan minimal 1 (satu) juta perhari sedang harga minya hanya sekitar 12-15 ribu rupiah/liter. Belum lagi fasilitas yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya cukup memadai: pendidikan, kesehatan, dan transporatasi, semua difasilitas umum sangat murah bahkan gratis.
Itulah sebabnya jika kita berkaca dari negara-negara lain, pemerintah kita seperti menjajah rakyatnya sendiri. Fasilitas umum yang dibayar dari pajak rakyat justru dikomersilkan atau dijual kembali kepada rakyat dengan harga yang mahal. Rakyat kecil tidak pernah bisa menikmati layanan pemerintah. Badan usaha milik pemerintah justru hanya dinikmati oleh para penguasa dan segelintir orang pemilik modal di negeri ini. Belum lagi fasilitas umum yang diberikan sangat minim, tunjangan kesejahteraan minim, fasilitas kesehatan minim, jaminan pendidikan minim. Apalagi yang bisa diharapkan dari pemerintah kita terhadap kesejahteraan rakyat. Rasanya sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan.
Melihat cara pemerintah memperlakukan rakyat, nampaknya ada kesalahan besar di negeri ini. Pemerintah seolah menganggap rakyat Indonesia sebagai konsumen atas badan usaha dan layanan yang mereka berikan. Rakyat disuruh membayar mahal, padahal mereka telah dengan susah payah membayar pajak negara.
Bukti pemerintah tidak melindungi rakyatnya juga terlihat dari membanjirnya barang-barang asing di negeri ini. Hampir semua produk dari kebutuhan sehari-hari sampai produk barang mewah membludak di negeri ini. Ironisnya barang dari negara lain itu harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Kenyataan ini pasti ada yang salah dengan system birokrasi dan pengelolaan negara kita.
Mungkin tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia kecuali menerima kenyataan pahit ini. Namun demikian, tidak adakah hati nurani para penguasa itu untuk merubah situasi yang semakin lama semakin memprihatinkan ini? Tidak tahukah bahwa undang-undang mengamanatkan: bahwa seluruh kekayaan di laut dan di bumi nusantara ini harus dikelula dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat? Wallahua’lam bishawab.
Hobart-Australia, 19 Desember 2014
Sumber : http://ift.tt/1AO2ulA
Wajiran, S.S., M.A.,
Baru-baru ini negara Indonesia mengambil keputusan berani dengan menaikan harga BBM. Akibatnya sudah bisa dipastikan semua barang, terutama barang kebutuhan pokok akan ikut naik. Ironisnya kenaikan ini juga diikuti oleh kenaikan harga jasa layanan public milik pemerintah, seperti tiket kereta, pesawat/bandara, dan tentunya kendaraan umum. Kenyataan pahit ini tentu bertolakbelakang dengan harapan dan impian masyarakat Indonesia saat pemilu 2014.
Pasca pemilu 2014 masyarakat Indonesia mengimpikan pemimpin negara yang melindungi dan mengayomi rakyatnya. Itulah sebabnya masyarakat banyak yang berharap bahwa calon yang berasal dari masyarakat biasa akan bisa memperjuangkan nasib mereka. Di samping itu, calon yang diunggulkan memang memiliki program-program yang terlihat mendukung kepentingan rakyat, khsususnya mengenai kartu sehat, kartu pintar dan kartu-kartu lainnya.
Sayang sungguh disayang, harapan itu hanya tinggal kenangan. Rakyat bukanya dilindungi dan diperjuangkan kepentingannya tetapi justru dijebloskan dalam kesulitan yang semakin menghimpit. Kenaikan harga BBM yang kenaikan harganya jauh melampaui presiden-presiden sebelumnya adalah pukulan telak yang membuat rakyat semakin tidak berdaya.
Dengan alasan apapun keputusan ini tentu tidak bisa diterima. Pasalnya kondisi masyarakat yang sudah sulit, diperparah lagi dengan kenaikan harga BBM yang memancing semua hal ikut naik. Kenaikan harga BBM di Indonesia pun tidak kepalang tanggung, jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga BBM Indonesia adalah yang termahal untuk rakyat dengan pendapatan yang sangat minim. Ambilah contoh harga BBM di Australia, meskipun secara “kasat mata” harga disini lebih mahal, tetapi jika dibandingkan dengan pendapatan penduduk perharinya tentunya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga BBM di Indonesia. Pendapatan masyarakat Australia paling rendah bisa dikatakan minimal 1 (satu) juta perhari sedang harga minya hanya sekitar 12-15 ribu rupiah/liter. Belum lagi fasilitas yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya cukup memadai: pendidikan, kesehatan, dan transporatasi, semua difasilitas umum sangat murah bahkan gratis.
Itulah sebabnya jika kita berkaca dari negara-negara lain, pemerintah kita seperti menjajah rakyatnya sendiri. Fasilitas umum yang dibayar dari pajak rakyat justru dikomersilkan atau dijual kembali kepada rakyat dengan harga yang mahal. Rakyat kecil tidak pernah bisa menikmati layanan pemerintah. Badan usaha milik pemerintah justru hanya dinikmati oleh para penguasa dan segelintir orang pemilik modal di negeri ini. Belum lagi fasilitas umum yang diberikan sangat minim, tunjangan kesejahteraan minim, fasilitas kesehatan minim, jaminan pendidikan minim. Apalagi yang bisa diharapkan dari pemerintah kita terhadap kesejahteraan rakyat. Rasanya sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan.
Melihat cara pemerintah memperlakukan rakyat, nampaknya ada kesalahan besar di negeri ini. Pemerintah seolah menganggap rakyat Indonesia sebagai konsumen atas badan usaha dan layanan yang mereka berikan. Rakyat disuruh membayar mahal, padahal mereka telah dengan susah payah membayar pajak negara.
Bukti pemerintah tidak melindungi rakyatnya juga terlihat dari membanjirnya barang-barang asing di negeri ini. Hampir semua produk dari kebutuhan sehari-hari sampai produk barang mewah membludak di negeri ini. Ironisnya barang dari negara lain itu harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Kenyataan ini pasti ada yang salah dengan system birokrasi dan pengelolaan negara kita.
Mungkin tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia kecuali menerima kenyataan pahit ini. Namun demikian, tidak adakah hati nurani para penguasa itu untuk merubah situasi yang semakin lama semakin memprihatinkan ini? Tidak tahukah bahwa undang-undang mengamanatkan: bahwa seluruh kekayaan di laut dan di bumi nusantara ini harus dikelula dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat? Wallahua’lam bishawab.
Hobart-Australia, 19 Desember 2014
Sumber : http://ift.tt/1AO2ulA