MUNGKINKAH PAPUA MEMISAHKAN DIRI DARI INDONESIA ALIAS MERDEKA?
MUNGKINKAH PAPUA MEMISAHKAN DIRI
DARI INDONESIA ALIAS MERDEKA?
Jawabnya Kecil Kemungkinan. Alasannya ada di bawah ini
PBB hanya mencabut . Resolusi PBB No. 2504 (yang merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI terhadap Papua) kalau di Papua:
1. Ada Genosida. Pembunuhan terhadap OPM dan simpatisannya tidak termasuk genosida dan tidak termasuk pelanggaran HAM. Tidak ada satu negerapun di dunia ini, memelihara pemberontak terhadap dirinya sendiri.
2. Tidak ada pembangunan
Ternyata isu atau wacana Papua Merdeka adalah isu atau wacana yang tidak mungkin terlaksana. Tetapi banyak orang Papua yang sudah termakan isu atau wacana ini, seolah-olah Papua Merdeka memang benar-benar terjadi. Mereka yang percaya tidak menggunakan logikanya sebab yang membuat Papua menjadi bagian dari Indonesia adalah PBB, sementara orang Papua yang pro Kemerdekaan selalu menuntut ke Pemerintah Indonesia. Ini Aneh.
Mari kita telaah wacana papua Merdeka dengan Resolusi PBB No. 2504 tersebut.
1. Resolusi PBB No. 2504 sangat tidak mungkin dicabut.
Kalau PBB membatalkan Resolusi 2504 ini, PBB bisa bubar, sebab akan banyak Negara anggota PBB yang meminta PBB agar meninjau ulang Resolusi yang pernah dikeluarkan PBB, kemudian Indonesia juga bisa menuntut PBB meninjau ulang referendum atas TIMTIM.
Ini jelas tidak logis dan tidak rasional yang dapat membuat PBB bubar. Maka bila ada kelompok semacam LSM atau apalah namanya yang menuntut agar Resolusi PBB No 2504 ditinjau ulang untuk dibatalkan, kecil kemungkinan terlaksana, terkecuali PBB bubar.
2. NEGARA PENANDATANGAN RESOLUSI 2504 tersebut juga tidak mungkin mencabut dukungannya.
Negara yang ikut menandatangani Resolusi PBB tersebut tidak akan mau mengorbankan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, hanya untuk mendukung semacam OPM, organisasi yang tidak jelas, dan dianggap bagian dari pemberontak di dalam Negara Indonesia. Dan kalau mereka mencabut dukungannya atas resolusi tersebut, Negara-negara sahabatnya (selain Indonesia) akan menganggap Negara tersebut sebagai Negara munafik. Citra seperti ini sangat mereka hindari, karena sampai sekarang belum ada negara yang munafik.
Maka kecil kemungkinan negara pendukung resolusi PBB ini mengorbankan citranya dan hubungan baiknya dengan Indonesia hanya untuk mendukung OPM. Terhadap negara yang blangko, negara yang abstain dan negara yang tidak hadir, juga kecil kemungkinannya menggugat balik soal resolusi ini, sebab kalau mereka menggugat balik sudah kadaluarsa, kalau mau menggugat balik seharusnya ketika sidang pengesahan tanggal 19 Nnopember 1969 mereka bereaksi menolak, bukan setelah beberapa puluh tahun kemudian.
Jadi kecil kemungkinan negara pendukung, negara yang blangko, negara yang abstain dan negara yang tidak hadir pada sidang PBB 19 Nopember 1969, mendukung Papua memisahkan diri dari NKRI.
3. Australia Tidak Mungkin Mendukung Papua Misah dari Indonesia.
Alasannya:
Pertama Australia ikut menandatangani Resolusi PBB No. 2504 sebagai bentuk Pengakuan PBB atas Hasil PEPERA, yang disetujui oleh 84 Negara dan tidak ada satu Negarapun yang menolak, menjsdi Papua menjadi agian dari Indonesia.
Kedua, kalau sempat Papua Merdeka, akan memberi spirit kepada orang Aborijin di Australia untuk menuntut banyak hal kepada Australia. Ini tidak dikehendaki oleh Australia.
Ketiga, hubungan diplomatik yang ada antara Indonesia dan Papua, saat memberi kenyamanan kepada Australia. Memang ada diak kecil itu biasa.
Keempat Australia tidak mau disebut Negara yang munafik, Negara yang tidak konsisten karena dia ikut menandatangani Resolusi PBB No. 2504 tersebut.
Maka tidak mungkin Australia mendukung Papua lepas dari NKRI menjadi Negara Merdeka.
Berdasarkan ketiga alasan di atas, tidak mungkin Papua Memisahkan diri dari Indonesia, kecuali Pemerintah Jakarta mengambil keputusan, ya kita beri kemerdekaan Papua Merdeka.
Masalah yang dikatakan pelanggaran HAM, itu adalah akibat bukan sebab. Sebab terjadi pemberontakan pemisahan diri, maka mereka ditumpas, dan jelas ada korban. Korban ini tidak dapat disebut melanggar HAM, kalau dikategorikan melanggar HAM para pencopet, para perampok atau para koruptor yang ditangkap polisi dan di hukum, bisa saja mereka teriak telah terjadi planggaran HAMnya. Padahal merekalah si pelanggar HAM yang sebenarnya.
Pemerintah dalam hal ini yang bertugas dalam bidang ini, bukan mau membunuh, Cuma mau menghukum perilakunya, namun ketika mengukum perilakunya terikut orangnya.
Jadi tidak dapat disebut melanggar HAM, yang dapat dikategorikan melanggar HAM adalah apabila seseorang itu, berperilaku baik, lalu dipukuli, dihukum atau dibikin mati tanpa sebab, ini baru pelanggaran HAM namanya..
Jadi Kapan Papua Merdeka?
1. Masyarakat Internasional atau PBB akan mendukung Papua Merdeka kalau di Papua terjadi genosida yaitu pembantaian orang-orang yang tidak terlibat OPM pun dibunuh habis. Kalau orang-orang yang terlibat OPM terbunuh bukan genosida namanya, bukan pelanggaran HAM namanya itu adalah resiko perjuangan yang mereka lakukan. Tidak ada satu Negara pun di dunia ini memelihara pemberontak yang memberontak terhadap negaranya sendiri.
Berikutnya kalau Pemerintah Indonesia tidak membangun Papua, Pemerintah Indonesia sudah membuat Otsus yang pelaksana dilapangan adalah pejabat di Papua yang orang Papua, tetapi dinilai gagal. Penolakan terhadap Otsus dan Otsus Plus ini adalah strategi orang yang anti Indonesia, agar Papua seolah-oleh tidak dibangun. Pemerintah paham akan hal ini.
2. Pemerintah Indonesia melepaskan Papua untuk merdeka. Ini kecil kemungkinan.
Jadi kecil kemungkinan Papua Merdeka kalau Resolusi PBB No. 2504 tidak dibatalkan dan
Pemerintah Indonesia tidak akan melepas Papua.
Jadi bagi yang percaya Papua akan Merdeka, sudah tertipu dengan wacana atau isu tersebut. Isu atau wacana tersebut dengan berbagai kendala sulit terkabul.
Daripada buang-buang biaya, nyawa, enerji, lebih baik yang anti Indonesia untuk merapatkan barisan membangun Papua bersama yang pro Indonesia, dengan meninggalkan ideology Papua Merdeka, pilihan ini lebih baik dalam membangun Papua daripada menuntut kemerdekaan.
Maka simpulannya kalau Indonesia tetap stabil seperti saat ini, 10 atau 20 atau 30 atau 60 tahun lagi pun orang Papua yang anti Indonesia tidak akan terwujud impiannya. Orang Papua yang mengambil sikap anti Indonesia hanya membuang-buang enerji saja secara sia-sia.
Sumber http://ift.tt/1rYu13v
Sumber : http://ift.tt/Z4eD8B
DARI INDONESIA ALIAS MERDEKA?
Jawabnya Kecil Kemungkinan. Alasannya ada di bawah ini
PBB hanya mencabut . Resolusi PBB No. 2504 (yang merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI terhadap Papua) kalau di Papua:
1. Ada Genosida. Pembunuhan terhadap OPM dan simpatisannya tidak termasuk genosida dan tidak termasuk pelanggaran HAM. Tidak ada satu negerapun di dunia ini, memelihara pemberontak terhadap dirinya sendiri.
2. Tidak ada pembangunan
Ternyata isu atau wacana Papua Merdeka adalah isu atau wacana yang tidak mungkin terlaksana. Tetapi banyak orang Papua yang sudah termakan isu atau wacana ini, seolah-olah Papua Merdeka memang benar-benar terjadi. Mereka yang percaya tidak menggunakan logikanya sebab yang membuat Papua menjadi bagian dari Indonesia adalah PBB, sementara orang Papua yang pro Kemerdekaan selalu menuntut ke Pemerintah Indonesia. Ini Aneh.
Mari kita telaah wacana papua Merdeka dengan Resolusi PBB No. 2504 tersebut.
1. Resolusi PBB No. 2504 sangat tidak mungkin dicabut.
Kalau PBB membatalkan Resolusi 2504 ini, PBB bisa bubar, sebab akan banyak Negara anggota PBB yang meminta PBB agar meninjau ulang Resolusi yang pernah dikeluarkan PBB, kemudian Indonesia juga bisa menuntut PBB meninjau ulang referendum atas TIMTIM.
Ini jelas tidak logis dan tidak rasional yang dapat membuat PBB bubar. Maka bila ada kelompok semacam LSM atau apalah namanya yang menuntut agar Resolusi PBB No 2504 ditinjau ulang untuk dibatalkan, kecil kemungkinan terlaksana, terkecuali PBB bubar.
2. NEGARA PENANDATANGAN RESOLUSI 2504 tersebut juga tidak mungkin mencabut dukungannya.
Negara yang ikut menandatangani Resolusi PBB tersebut tidak akan mau mengorbankan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, hanya untuk mendukung semacam OPM, organisasi yang tidak jelas, dan dianggap bagian dari pemberontak di dalam Negara Indonesia. Dan kalau mereka mencabut dukungannya atas resolusi tersebut, Negara-negara sahabatnya (selain Indonesia) akan menganggap Negara tersebut sebagai Negara munafik. Citra seperti ini sangat mereka hindari, karena sampai sekarang belum ada negara yang munafik.
Maka kecil kemungkinan negara pendukung resolusi PBB ini mengorbankan citranya dan hubungan baiknya dengan Indonesia hanya untuk mendukung OPM. Terhadap negara yang blangko, negara yang abstain dan negara yang tidak hadir, juga kecil kemungkinannya menggugat balik soal resolusi ini, sebab kalau mereka menggugat balik sudah kadaluarsa, kalau mau menggugat balik seharusnya ketika sidang pengesahan tanggal 19 Nnopember 1969 mereka bereaksi menolak, bukan setelah beberapa puluh tahun kemudian.
Jadi kecil kemungkinan negara pendukung, negara yang blangko, negara yang abstain dan negara yang tidak hadir pada sidang PBB 19 Nopember 1969, mendukung Papua memisahkan diri dari NKRI.
3. Australia Tidak Mungkin Mendukung Papua Misah dari Indonesia.
Alasannya:
Pertama Australia ikut menandatangani Resolusi PBB No. 2504 sebagai bentuk Pengakuan PBB atas Hasil PEPERA, yang disetujui oleh 84 Negara dan tidak ada satu Negarapun yang menolak, menjsdi Papua menjadi agian dari Indonesia.
Kedua, kalau sempat Papua Merdeka, akan memberi spirit kepada orang Aborijin di Australia untuk menuntut banyak hal kepada Australia. Ini tidak dikehendaki oleh Australia.
Ketiga, hubungan diplomatik yang ada antara Indonesia dan Papua, saat memberi kenyamanan kepada Australia. Memang ada diak kecil itu biasa.
Keempat Australia tidak mau disebut Negara yang munafik, Negara yang tidak konsisten karena dia ikut menandatangani Resolusi PBB No. 2504 tersebut.
Maka tidak mungkin Australia mendukung Papua lepas dari NKRI menjadi Negara Merdeka.
Berdasarkan ketiga alasan di atas, tidak mungkin Papua Memisahkan diri dari Indonesia, kecuali Pemerintah Jakarta mengambil keputusan, ya kita beri kemerdekaan Papua Merdeka.
Masalah yang dikatakan pelanggaran HAM, itu adalah akibat bukan sebab. Sebab terjadi pemberontakan pemisahan diri, maka mereka ditumpas, dan jelas ada korban. Korban ini tidak dapat disebut melanggar HAM, kalau dikategorikan melanggar HAM para pencopet, para perampok atau para koruptor yang ditangkap polisi dan di hukum, bisa saja mereka teriak telah terjadi planggaran HAMnya. Padahal merekalah si pelanggar HAM yang sebenarnya.
Pemerintah dalam hal ini yang bertugas dalam bidang ini, bukan mau membunuh, Cuma mau menghukum perilakunya, namun ketika mengukum perilakunya terikut orangnya.
Jadi tidak dapat disebut melanggar HAM, yang dapat dikategorikan melanggar HAM adalah apabila seseorang itu, berperilaku baik, lalu dipukuli, dihukum atau dibikin mati tanpa sebab, ini baru pelanggaran HAM namanya..
Jadi Kapan Papua Merdeka?
1. Masyarakat Internasional atau PBB akan mendukung Papua Merdeka kalau di Papua terjadi genosida yaitu pembantaian orang-orang yang tidak terlibat OPM pun dibunuh habis. Kalau orang-orang yang terlibat OPM terbunuh bukan genosida namanya, bukan pelanggaran HAM namanya itu adalah resiko perjuangan yang mereka lakukan. Tidak ada satu Negara pun di dunia ini memelihara pemberontak yang memberontak terhadap negaranya sendiri.
Berikutnya kalau Pemerintah Indonesia tidak membangun Papua, Pemerintah Indonesia sudah membuat Otsus yang pelaksana dilapangan adalah pejabat di Papua yang orang Papua, tetapi dinilai gagal. Penolakan terhadap Otsus dan Otsus Plus ini adalah strategi orang yang anti Indonesia, agar Papua seolah-oleh tidak dibangun. Pemerintah paham akan hal ini.
2. Pemerintah Indonesia melepaskan Papua untuk merdeka. Ini kecil kemungkinan.
Jadi kecil kemungkinan Papua Merdeka kalau Resolusi PBB No. 2504 tidak dibatalkan dan
Pemerintah Indonesia tidak akan melepas Papua.
Jadi bagi yang percaya Papua akan Merdeka, sudah tertipu dengan wacana atau isu tersebut. Isu atau wacana tersebut dengan berbagai kendala sulit terkabul.
Daripada buang-buang biaya, nyawa, enerji, lebih baik yang anti Indonesia untuk merapatkan barisan membangun Papua bersama yang pro Indonesia, dengan meninggalkan ideology Papua Merdeka, pilihan ini lebih baik dalam membangun Papua daripada menuntut kemerdekaan.
Maka simpulannya kalau Indonesia tetap stabil seperti saat ini, 10 atau 20 atau 30 atau 60 tahun lagi pun orang Papua yang anti Indonesia tidak akan terwujud impiannya. Orang Papua yang mengambil sikap anti Indonesia hanya membuang-buang enerji saja secara sia-sia.
Sumber http://ift.tt/1rYu13v
Sumber : http://ift.tt/Z4eD8B