Soal BBM Jadi Pintu Masuk Mewah Bagi Koalisi Merah Putih
Persoalan BBM menjadi sesuatu yang seksi dan sensitif di negeri ini. Sedikit saja bergerak seronok akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Maklum saja dari BBM dapat menimbulkan serentetan masalah lain berkaitan hajat hidup orang banyak.
Kalau dulu pada pemerintahan rezim Soeharto kita tidak pernah mengalami kenaikan harga BBM karena pada masa itu hanya dikenal ‘penyesuian harga’, misalnya dari harga Rp 2.000/liter disesuiakan jadi Rp 2.750/liter. Karena hanya ‘disesuikan’ maka gejolak masyarakat pun tidak besar. Apalagi pemerintah sangat kuat yang mampu meninabobokkan masyarakat, dan membuat partai politik tidur nyaman.
Berbeda dengan sekarang, penyesuiakan diganti dengan kenaikan harga. Tentu saja masyarakat bergolak hebat karena tidak rela beli barang lebih mahal dari sebelumnya. Di sis lain,partai politik di luar pemerintahan (oposisi) selalu siaga menentang kenaikan harga dan tampil di depan untuk menjadi pahlawan bagi masyarakat.
Inilah yang terjadi pada pemerintahan Jokowi bila menaikkan harga BBM, apapun alasannya.Kumpulan partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih akan menjadikan isu BBM sebagai pintu gerbang mewah untuk mengkritisi dan merecoki kebijakan Jokowi/JK yang berkuasa.
Bagaimana tidak mewah, mereka baru saja terpuruk dan hancur lebur habis kalah pilpres lalu ditambah blunder-blunder konyol para kadernya di depan publik sehingga jadi lelucon tak lucu di masyarakat. Tim koalisi dengan semangat ‘seri saja tidak mau, apalagi kalah’ menjadikan kebijakan kenaikan BBM kelak sebagai pintu gerbag mewah meraih kemenangan yang tertunda, mengembalikan kemewahan lama yang sempat hilang yakni tampil hebat dan dekat di mata masyarakat.
Gerbang masuk mewah ini sudah lama ditunggu-tunggu. Apalagi BBM berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, maka demi kepentingan rakyat banyaklah yang jadi argumentasi jitu tim partai oposisi.
Mereka akan jadi pahlawan dengan menentang dan memberikan argumen penyelesaian jitu tanpa solusi kongkrit. Hal yang penting secara tersirat adalah menunjukkan kepada publik bahwa sebagian masyarakat telah salah pilih pemimpin negara. Harusnya dulu masyarakat memilih mereka.
Kondisi serupa pernah terjadi di era pemerintahan SBY, dimana partai PDIP sebagai oposisi. Begitu SBY menaikkan harga, maka partai yang kini berkuasa itu tampil bak pahlawan di tengah kaum ‘wong cilik’. Untungnya PDIP saat itu bukanlah kekuatan yang besar dibandingkan koalisi pemerintah gemuk SBY yang kuat. Pembelaan PDIP tak membuatnya menjadi pahlawan, walau cukup mampu menyerap simpati banyak masyarakat.
Kini kondisi terbalik, PDIP sekarang berkuasa dengan kekuatan lebih kecil. Sementara oposisi jauh lebih kuat dan ‘licin’ bermanuver dengan argumentasi dan propaganda negatif-belajar dari pengalaman pilpres lalu.
Tim koalisi merah putih ini sangat mapan dan sudah terbiasa mewah. Ketika ‘kembali’ masuk lewat pintu gerbang mewah, maka ibarat Highlander yang tadinya loyo begitu mendapatkan energi, dia akan sangat kuat !
Kembalinya tim koalisi di habitatnya yang terbiasa mewah ini tentu akan sangat merepotkan pemeritahan Jokowi/JK yang baru dan sedang membawa banyak program pembangunan. Hanya karena menaikkan BBM, pemerintahan Jokowi/JK menjadi terhambat menjalankan program-program pro-rakyat yang tak kalah hebatnya. Pemerintahan mereka pun akan menjadi tidak efektif dan selalu jadi bulan-bulanan oposisi.
Dari pertimbangan tersebut maka yang terbaik adalah jangan menaikkan harga BBM. Jangan terburu napsu untuk tancap gas. Jalankan dulu program hemat energi dan efesiensi anggaran, perkecil kebocoran klasik di segala lini pemerintahan dengan menjalankan tranparansi yang pernah jadi semboyan unggulan dimasa kampanye. Selain itu mencari sumber-sumber lain dari pajak dan non-pajak. Dari pajak, misalnya menaikkan pajak kendaraan bermotor, sparepart dan industri hilir sampai hulu lainnya. Dari situ akan didapatkan margin harga yang bisa mendekati jumlah harga bila BBM naik.
Pemerintahan Jokowi/JK jangan pernah sedikitpun memberi pintu gerbang mewah diawal pemerintahannya. Karena kalau blunder itu dilakukan, maka 5 tahun pemerintahannya hanya akan berisi debat kusir tanpa solusi kongkrit, terganggunya pekerjaan akibat lambatnya pengesahan anggaran pembangunan dan roda pemerintahan-yang walau tidak bocor tapi tersendat saat berjalan menanjak.
Pintu gerbang mewah akan menyediakan kompor gas untuk tim koalisi namun menyebabkan muka hangus untuk pemerintahan Jokowi/JK. Sungguh sangat disayangkan, bukan?
Sumber : http://ift.tt/1pPfXal