Jokowi-JK Intervensi Pemerintahan SBY
Niat baik Presiden SBY untuk membuka ruang komunikasi untuk capres-cawapres terpilih Jokowi-JK ternyata dimanfaatkan Jokowi-JK untuk meng-intervensi kebijakan yang masih dalam wewenang Presiden SBY. Ruang kominikasi yang seharusnya dimanfaatkan dengan arif dan bijaksana oleh Jokowi-JK sebagai masa penyesuian bagi Jokowi mengenal dan mengetahui kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat diteruskan dan kebijakan yang memang perlu diperbaiki pada masa jabatannya nanti sesuai dengan janji-janji kampanyenya.
Yang harus dipahami, pembahasan APBN 2015 adalah wewenang dan hak pemerintahan SBY-Boediono, dan kebijakan anggaran yang ada didalamnya adalah kebijakan yang terlah diperhitungkan satu rangkaian kebijakan lainnya dengan mempertimbangkan anggaran negara yang sehat tanpa membebani ekonomi masyarahat kecil.
Pada kenyataannya ternyata Jokowi berusaha meng-intervensi wewenang yang masih seharusnya dimiliki Presiden SBY yang masa jabatannya kurang lebih masih 1 bulan. Permintaan Jokowi menaikan BBM pada saat akhir pemerintahan SBY yang di ikuti lontaran-lontaran cawapres terpilih -Jusuf Kalla- yang terkesan memojokan merupakan perbuatan yang meng-intervensi kebijakan Pemerintahan SBY.
Pemerintahan SBY telah memperhitungkan kebijakan anggaran demi anggaran negara yang sehat yang seminim mungkin tidak membebani masyarakat terlalu berat. Dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dalam tahun 2014 ini sudah sangat memberatkan ekonomi masyarakat, dan sangat mustahil untuk menaikan BBM dalam tahun yang sama.
Sumber : http://ift.tt/1lyl4fb
Yang harus dipahami, pembahasan APBN 2015 adalah wewenang dan hak pemerintahan SBY-Boediono, dan kebijakan anggaran yang ada didalamnya adalah kebijakan yang terlah diperhitungkan satu rangkaian kebijakan lainnya dengan mempertimbangkan anggaran negara yang sehat tanpa membebani ekonomi masyarahat kecil.
Pada kenyataannya ternyata Jokowi berusaha meng-intervensi wewenang yang masih seharusnya dimiliki Presiden SBY yang masa jabatannya kurang lebih masih 1 bulan. Permintaan Jokowi menaikan BBM pada saat akhir pemerintahan SBY yang di ikuti lontaran-lontaran cawapres terpilih -Jusuf Kalla- yang terkesan memojokan merupakan perbuatan yang meng-intervensi kebijakan Pemerintahan SBY.
Pemerintahan SBY telah memperhitungkan kebijakan anggaran demi anggaran negara yang sehat yang seminim mungkin tidak membebani masyarakat terlalu berat. Dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dalam tahun 2014 ini sudah sangat memberatkan ekonomi masyarakat, dan sangat mustahil untuk menaikan BBM dalam tahun yang sama.
Sumber : http://ift.tt/1lyl4fb