Dulu Jokowi Bela Rakyat Sekarang Sengsarakan Rakyat ?
Sosok dan penampilan PDI Perjuangan dan Jokowi yang selalu digembar gemborkan pro rakyat, bisa berubah drastis jika sampai pemerintahan Jokowi nanti menaikkan harga bahan bakar minyak. Selama ini seluruh kader PDIP baik Jokowi, Megawati, seluruh petinggi partai dan semua kader partai PDIP dikerahkan beramai-ramai untuk menolak setiap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beralasan demi kepentingan rakyat. Tetapi saat ini ternyata rakyat mulai membuka mata lebar bahwa politikus ternyata terbukti berbicara bukan atas nama hati nurani rakyat tetapi sekedar memanfaat kepentingan rakyat untuk kepentingan politik kelompoknya guna melawan pemerintahan SBY saat itu. Tampaknya fenomena ini adalah karma atau senjata makan tuan yang akan dialami Jokowi dan PDIP saat menjadi presiden Indonesia. Apakah fenomena ini akan menggiring opini rakyat menganggap Jokowi tidak konsisten bahwa dulu bela rakyat tetapi sekarang sengsarakan rakyat ?
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk bahan bakar minyak (BBM).Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan SBY, dia mendesak, untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Jadi ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, seperti yang dilansir kompas Kamis (28/8/2014).
Permintaan presiden terpilih Joko Widodo agar pemerintah saat ini segera menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan keanehan dan tanda tanya besar di mata rakyat. Sebelumnya PDI Perjuangan yang menjadi kendaraan politiknya selama ini dikenal sebagai penentang keras kebijakan tersebut. Padahal sebelumnya Jokowipun menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Menurut Jokowi, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.(28/3/2012) viva.co.id. Jadi penolakan PDIP atau Jokowi selama ini hanya merupakan manuver politik untuk meraih simpati masyarakat semata?
Berbeda dengan sekarang dulu tahun 2012, Jokowi dengan tegas menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu demi kepentingan rakyat. Saat itu menurut Jokowi, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.(28/3/2012) katanya seperti dilansir viva.co.id. Bahkan dengan semangat Jokowi yang saat menjadi Walikota Solo, Jokowi, dengan tegas tidak setuju harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pada awal April tahun 2012. Pasalnya, warga masyarakat masih menginginkan harga BBM yang murah. “Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah,” kata Jokowi, sapaan akrab Walikota Solo, Selasa, 27 Maret 2012. Jokowipun menyuruh wartawan menanyai satu per satu masyarakat. Menurutnya, rakyat dipastikan jawabannya akan menolak rencana itu. “Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik,” kata dia. Desakan hebat dari rakyat yang dipelopori PDIP bersama rakyat yang mudah terprovokasi saat tu maka akhirnya kenaikkan harga BBM ditunda. Penundaan kenaikkkan BBM ini secara akumulatif tampaknya membawa bencana bagi perekonomian Indonesia. Sehingga saat ini bukan hanya rakyat yang menderita tetapi juga Jokowi dan PDIP. Karena menerima karma dan senajata makan tuan akibat menolak keniscayaan kenaikkan BBM saat itu. Tetapi saat karma dan senjata makan tuan itu dialami Jokowi dan PDIP saat ini mereka beramai-ramail menuntut SBY ujntuk menaikkan harga BBM. Inilah satu lagi bentuk aneh tapi nyata di perpolitikan Indonesia. Rakyat hanya dijadikan komoditas untuk kepentingan politik kelompok dan individunya. Rakyat hanya dijadikan sebuah kata yang harus diucapkan untuk dibela. Tetapi ketika kepentiangan individu dan partai terdesak akhirnya rakyat jugalah yang dikorbankan.
Sumber : http://ift.tt/1sG3RyA
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk bahan bakar minyak (BBM).Jokowi mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan SBY, dia mendesak, untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Jadi ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, seperti yang dilansir kompas Kamis (28/8/2014).
Permintaan presiden terpilih Joko Widodo agar pemerintah saat ini segera menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan keanehan dan tanda tanya besar di mata rakyat. Sebelumnya PDI Perjuangan yang menjadi kendaraan politiknya selama ini dikenal sebagai penentang keras kebijakan tersebut. Padahal sebelumnya Jokowipun menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Menurut Jokowi, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.(28/3/2012) viva.co.id. Jadi penolakan PDIP atau Jokowi selama ini hanya merupakan manuver politik untuk meraih simpati masyarakat semata?
Berbeda dengan sekarang dulu tahun 2012, Jokowi dengan tegas menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu demi kepentingan rakyat. Saat itu menurut Jokowi, semua rakyat pasti menolak rencana kenaikan BBM.(28/3/2012) katanya seperti dilansir viva.co.id. Bahkan dengan semangat Jokowi yang saat menjadi Walikota Solo, Jokowi, dengan tegas tidak setuju harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pada awal April tahun 2012. Pasalnya, warga masyarakat masih menginginkan harga BBM yang murah. “Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah,” kata Jokowi, sapaan akrab Walikota Solo, Selasa, 27 Maret 2012. Jokowipun menyuruh wartawan menanyai satu per satu masyarakat. Menurutnya, rakyat dipastikan jawabannya akan menolak rencana itu. “Saya kira semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik,” kata dia. Desakan hebat dari rakyat yang dipelopori PDIP bersama rakyat yang mudah terprovokasi saat tu maka akhirnya kenaikkan harga BBM ditunda. Penundaan kenaikkkan BBM ini secara akumulatif tampaknya membawa bencana bagi perekonomian Indonesia. Sehingga saat ini bukan hanya rakyat yang menderita tetapi juga Jokowi dan PDIP. Karena menerima karma dan senajata makan tuan akibat menolak keniscayaan kenaikkan BBM saat itu. Tetapi saat karma dan senjata makan tuan itu dialami Jokowi dan PDIP saat ini mereka beramai-ramail menuntut SBY ujntuk menaikkan harga BBM. Inilah satu lagi bentuk aneh tapi nyata di perpolitikan Indonesia. Rakyat hanya dijadikan komoditas untuk kepentingan politik kelompok dan individunya. Rakyat hanya dijadikan sebuah kata yang harus diucapkan untuk dibela. Tetapi ketika kepentiangan individu dan partai terdesak akhirnya rakyat jugalah yang dikorbankan.
Sumber : http://ift.tt/1sG3RyA