Demokrat di Persimpangan Jalan
Posisi Partai Demokrat (PD) setelah pemilu legislatif yang tidak menentu dan tidak jelas membuat posisi PD tidak jelas sampai saat ini. Pada saat pencalonan capres-cawapres PD tidak berada di koalisi manapun, walaupun satu minggu sebelum pencoblosan beberapa petinggi PD - tanpa ketua umumnya - mengeluarkan instruksi kepada semua jajaran di bawahnya untuk memilih ke pasangan nomer urut 1. Instruksi ini dianggap sebagai sesuatu yang dipaksakan ketika semua kader-kadernya sudah memilih sendiri-sendiri capres pilihannya dan setelah intruksi ini di keluarkan tidak ada tindakan disiplin bagi kader yang memilih calon yang lainnya.
Setelah putusan KPU atas kemenangan Capres nomer 2, gelagat PD yang menjauh dari koalisi Merah Putih mulai terlihat dalam beberapa pertemuan koalisi merah putih sudah tidak dihadiri oleh petinggi-petinggi PD yang mengeluarkan instruksi dukungan terhadap pasangan capres nomer 1. Putusan kemengangan pasangan capres nomer 2 ditegaskan kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Agustus 2014, saat itu PD semakin tegas terlihat menjauh dari koalisi Merah Putih dengan tidak hadir satupun petinggi PD dalam pers rilis menerima keputusan MK. Walaupun pada saat itu juru bicara koalisi Merah Putih - Tantowi Yahya - berusaha meyakinkan media bahwa PD masih bersama dan kompak dengan koalisi tersebut.
Ketidak jelasan PD saat ini semakin memposisikan PD berada di antara dua pilihan, pilihan untuk bersama pemerintahan Jokowi atau tetap bersama Koalisi Merah Putih. Ada yang menilai bahwa mendekatnya beberapa tokoh PD dengan koalisi pemenang pilpres dianggap sebagai politik individu tokoh PD yang mencari posisi menteri dalam kabinet Jokowi, tetapi ada juga yang menilai bahwa PD memang sudah mengatur kompromi posisioning dalam pemerintahan.
Beberapa tokoh PD sudah beberapa kali menegaskan bahwa mereka sementara ini memilih menjadi penyeimbang. Tetapi dengan adanya pertemuan SBY-Jokowi hari ini membuat isu-isu negosiasi antara PD dan Pemerintahan Jokowi nantinya sedang dilaksanakan, terutama dengan penawaran terhadap dukungan dalam pembahasan APBN 2015 melalui fraksi PD dan PDIP di DPR-RI periode 2009-2014 yang tinggal kurang lebih 1 bulan ini.
Sumber : http://ift.tt/1leTvXH
Setelah putusan KPU atas kemenangan Capres nomer 2, gelagat PD yang menjauh dari koalisi Merah Putih mulai terlihat dalam beberapa pertemuan koalisi merah putih sudah tidak dihadiri oleh petinggi-petinggi PD yang mengeluarkan instruksi dukungan terhadap pasangan capres nomer 1. Putusan kemengangan pasangan capres nomer 2 ditegaskan kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Agustus 2014, saat itu PD semakin tegas terlihat menjauh dari koalisi Merah Putih dengan tidak hadir satupun petinggi PD dalam pers rilis menerima keputusan MK. Walaupun pada saat itu juru bicara koalisi Merah Putih - Tantowi Yahya - berusaha meyakinkan media bahwa PD masih bersama dan kompak dengan koalisi tersebut.
Ketidak jelasan PD saat ini semakin memposisikan PD berada di antara dua pilihan, pilihan untuk bersama pemerintahan Jokowi atau tetap bersama Koalisi Merah Putih. Ada yang menilai bahwa mendekatnya beberapa tokoh PD dengan koalisi pemenang pilpres dianggap sebagai politik individu tokoh PD yang mencari posisi menteri dalam kabinet Jokowi, tetapi ada juga yang menilai bahwa PD memang sudah mengatur kompromi posisioning dalam pemerintahan.
Beberapa tokoh PD sudah beberapa kali menegaskan bahwa mereka sementara ini memilih menjadi penyeimbang. Tetapi dengan adanya pertemuan SBY-Jokowi hari ini membuat isu-isu negosiasi antara PD dan Pemerintahan Jokowi nantinya sedang dilaksanakan, terutama dengan penawaran terhadap dukungan dalam pembahasan APBN 2015 melalui fraksi PD dan PDIP di DPR-RI periode 2009-2014 yang tinggal kurang lebih 1 bulan ini.
Sumber : http://ift.tt/1leTvXH