TV One Enggan Beritakan Lumpur Lapindo.
Sidoarjo, 30 November ‘14. Tanggul penahan lumpur panas Lapindo titik 73 B yang terletak di desa Gempol Sari, Kedungbendo, Sidoarjo kembali jebol dan meluap, mengancam sejumlah desa dengan genangannya yang terbukti meluluh lantakkan kehidupan di wilayah terdampak.
Jebolnya tanggul lumpur Lapindo titik 73 B seolah ikut meluapkan kegembiraan atas terpilihnya kembali Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum Golkar versi Munas Bali (3/12/14).
Namun jebolnya tanggul lumpur Lapindo dan kasus pembayaran ganti rugi yang tak kunjung terpenuhi, yang nyata-nyata telah menyengsarakan masyrakat banyak itu tak satu kali pun menjadi sumber pemberitaan di TV One. Agaknya TV One tabu memuat berita yang berkait erat dengan Lapindo yang menjadi tanggung jawab Aburizal Bakri selaku pemilik TV berita itu.
TV One enggan mewartakan tragedi lumpur LAPINDO BRANTAS INC. yang terjadi pada 29 Mei 2006. Volume semburan lumpur sebesar 100.000 meter kubik perhari yang menenggelamkan: 16 desa di 3 Kecamatan, 10.426 unit rumah, 77 unit rumah ibadah, 30 pabrik, serta 4 Kantor Pemerintah itu luput dari pemberitaan.
Sebaliknya, TV One tak segan-segan mengusik Program-program Pemerintahan Jokowi, seperti:
Kartu-kartu Sakti Jokowi (KIS, KIP dan KPPS) yang menurutnya telah merenggut sejumlah jiwa manusia akibat efek antrian. Atau menohok sepak terjang Surya Paloh selaku owner Metro TV yang jelas-jelas menjadi pesaing namun tak pernah akan tertandingi.
Perlakuan sinisme TV One terhadap program-program Pemerintah, atau cibiran terhadap sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK melalui sejumlah acara seperti Talk Show atau Debat, seumpama “kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak.”
Oleh TV One, Kartu Sakti Jokowi-JK kerap dibahas sebagai sesuatu yang dipaksakan, cacat hukum, dan telah merenggut nyawa manusia akibat antrian untuk mendapatkan santunan. TV One lupa atau mendadak buta tuli, betapa tragedi lumpur Lapindo telah mencabut akar sejarah, irama kehidupan serta habitat masyarakat setempat. TV One lupa, berapa jumlah masyarakat setempat yang mati nelangsa akibat penantian panjang guna mendapatkan penggantian?
Perlakuan sinisme TV One terhadap Program-program Pemerintah dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, namun enggan memberitakan masalah LUMPUR LAPINDO yang menjadi tanggung jawab ARB selaku pemilik TV berita dimaksud, sebagai menabrak kode etik jurnalistik sebab melakukan pemberitaan yang tak bebas dari bias, tak akurat dan tak berimbang.
- Materi pendukung tulisan ini dikutip dari berbagai sumber di Internet.
- Selamat pagi Indonesia!
Sumber : http://ift.tt/1qrwPpY
Jebolnya tanggul lumpur Lapindo titik 73 B seolah ikut meluapkan kegembiraan atas terpilihnya kembali Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum Golkar versi Munas Bali (3/12/14).
Namun jebolnya tanggul lumpur Lapindo dan kasus pembayaran ganti rugi yang tak kunjung terpenuhi, yang nyata-nyata telah menyengsarakan masyrakat banyak itu tak satu kali pun menjadi sumber pemberitaan di TV One. Agaknya TV One tabu memuat berita yang berkait erat dengan Lapindo yang menjadi tanggung jawab Aburizal Bakri selaku pemilik TV berita itu.
TV One enggan mewartakan tragedi lumpur LAPINDO BRANTAS INC. yang terjadi pada 29 Mei 2006. Volume semburan lumpur sebesar 100.000 meter kubik perhari yang menenggelamkan: 16 desa di 3 Kecamatan, 10.426 unit rumah, 77 unit rumah ibadah, 30 pabrik, serta 4 Kantor Pemerintah itu luput dari pemberitaan.
Sebaliknya, TV One tak segan-segan mengusik Program-program Pemerintahan Jokowi, seperti:
Kartu-kartu Sakti Jokowi (KIS, KIP dan KPPS) yang menurutnya telah merenggut sejumlah jiwa manusia akibat efek antrian. Atau menohok sepak terjang Surya Paloh selaku owner Metro TV yang jelas-jelas menjadi pesaing namun tak pernah akan tertandingi.
Perlakuan sinisme TV One terhadap program-program Pemerintah, atau cibiran terhadap sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK melalui sejumlah acara seperti Talk Show atau Debat, seumpama “kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak.”
Oleh TV One, Kartu Sakti Jokowi-JK kerap dibahas sebagai sesuatu yang dipaksakan, cacat hukum, dan telah merenggut nyawa manusia akibat antrian untuk mendapatkan santunan. TV One lupa atau mendadak buta tuli, betapa tragedi lumpur Lapindo telah mencabut akar sejarah, irama kehidupan serta habitat masyarakat setempat. TV One lupa, berapa jumlah masyarakat setempat yang mati nelangsa akibat penantian panjang guna mendapatkan penggantian?
Perlakuan sinisme TV One terhadap Program-program Pemerintah dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, namun enggan memberitakan masalah LUMPUR LAPINDO yang menjadi tanggung jawab ARB selaku pemilik TV berita dimaksud, sebagai menabrak kode etik jurnalistik sebab melakukan pemberitaan yang tak bebas dari bias, tak akurat dan tak berimbang.
- Materi pendukung tulisan ini dikutip dari berbagai sumber di Internet.
- Selamat pagi Indonesia!
Sumber : http://ift.tt/1qrwPpY