Partai Golkar: Beringin yang Senantiasa Diguncang Angin
Oleh: Cyrilus Bau Engo
Ketika Orde Baru jatuh, GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru ikut terpuruk. Banyak pihak menuntut GOLKAR di bubarkan. Untunglah beberapa kader militan di antaranya Akbar Tanjung tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan GOLKAR yaitu tegaknya NKRI, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen terutama Pembukaan UUD 1945, warisan sejarah yang mempersatukan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Sangir Talaud hingga Rote Ndao.
Kader-kader militan Golkar mendirikan Partai GOLKAR dengan paradigma barunya dan berusaha menjadikannya sebagai partai politik yang sebenarnya dan menjadi partai modern meskipun tidak gampang karena keterkaitan historis dengan GOLKAR di masa lalu. Setelah menjadi Partai GOLKAR, dilaksanakan Musyawarah Nasional dimana setelah bersaing dengan Edi Sudrajat (alm), Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR. Ibarat menegakkan benang basah, ditengah hujatan dan cacian terhadap GOLKAR sampai dengan pembakaran kantor GOLKAR di beberapa tempat, Akbar Tanjung berusaha menakhodai Partai GOLKAR menghadapi Pemilihan Umum Pertama di era Reformasi. Dalam suasana sangat sulit menjelang Pemilu 1999, Partai GOLKAR berhasil meraih suara terbanyak kedua setelah PDIP. Partai GOLKAR ikut memilih Abdurahman Wahid menjadi Presiden dan Megawati menjadi Wakil Presiden. Partai GOLKAR sendiri berhasil mendudukan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR.
Sebagai pemenang Pemilu kedua, dan dengan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR RI, Partai GOLKAR berkesempatan melakukan konsolidasi partai sampai tingkat Kabupaten/Kota, melakukan persiapan menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004 dan menghadapi Pemilihan Presiden secara langsung sebagai konsekwensi amandemen UUD 1945. Partai GOLKAR dibawah kendali Akbar Tanjung memperkenalkan sistem konvensi yang diikuti banyak tokoh politik nasional di antaranya, Wiranto, Jusuf Kala dan Prabowo Sugianto.
Gema konvensi membahana ke seluruh Nusantara dan mendongkrak simpati rakyat terhadap Partai GOLKAR. Konvensi itu akhirnya dimenangkan oleh Wiranto yang kemudian berpasangan dengan Solahudin Wahid menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai GOLKAR dalam Pilpres tahun 2004. Jusuf Kala (JK) yang kader Partai GOLKAR itu, setelah gagal di Konvensi Partai GOLKAR digandeng SBY menjadi Calon Wakil Presiden dari Partai Demokrat dan memenangkan Pilpres tahun 2004 sehingga SBY-JK menjadi Presden dan Wakil Presiden 2004-2009.
Dalam Pemilihan Legislatif, Partai GOLKAR menjadi pemenang pertama menggungguli PDIP sebagai Partai Penguasa. Akbar Tanjung dengan kekuatan lobinya yang piawai berhasil menempatkan Agung Laksono sebagai Ketua DPR RI dengan kesepakatan bahwa pada Munas Partai GOLKAR nanti tidak mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR yang diingkarinya. Pada Munas Partai GOLKAR di Bali tahun 2004, Agung Laksono juga mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR, tetapi karena kurang dukungan, ia bergabung dengan Kubu JK mengalahkan Akbar Tanjung. Hasil Munas Bali, JK menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR.
Sebagai peserta Munas Partai GOLKAR Bali pada tahun 2014, ada hal yang sangat fenomenal. Sejak Pembukaan, pembahasan Tata Tertib, Pemilihan Pimpinan Munas sampai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP Partai GOLKAR, Akbar Tanjung nampaknya akan mulus menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR periode berikutnya. Sambutan Akbar Tanjung saat Pembukaan Munas dan Laporan Pertanggungjawaban MUNAS disambut peserta Munas dengan Standing Ovation. Pada waktu pemandangan umum para Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi, semuanya mendukung Akbar Tanjung. Dan satu hal yang penting pada waktu itu adalah setelah kalah Pilpres tahun 2004, Partai GOLKAR nampaknya sudah siap berada di luar pemerintah dengan konsep kritis obyektif. Dan hal ini pasti terjadi seandainya Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum.
Suasana Munas Bali tahun 2004, berbalik ketika pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum. Pimpinan Sidang yang diketua Abdul Gafur nampak sudah masuk angin. Peserta Munas begitu cepat melupakan Akbar Tanjung. Ketika perbedaan pendapat mulai tajam sehingga hampir tidak dapat dikendalikan Pimpinan Sidang, Akbar Tanjung mencoba menengahi. Tetapi, Akbar Tanjung yang baru beberapa saat lalu dielu-elukan, kini disoraki dan disuruh turun. Rupanya orang-orangnya JK sudah memainkan perannya dan JK berhasil menggalang dukungan dari beberapa petinggi Partai seperti Agung Laksona, Sri Sultan, Surya Paloh, Aburizal Bakri dan lain-lain. Dan melalui voting tertutup, JK menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR dan implikasinya adalah Partai GOLKAR kembali masuk dalam jajaran Pemerintah dengan masuknya kader Partai GOLKAR termasuk Aburizal Bakri (ARB) menjadi menteri SBY-JK. Oleh JK, Partai GOLKAR benar-benar dijadikan bemper untuk melanggengkan pemerintahannya bersama SBY. Dia tidak mengurus Partai GOLKAR dengan baik sehingga Partai GOLKAR menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan apa adanya. Konsolidasi ke daerah-daerah tidak jalan karena JK lebih sibuk sebagai Wakil Presiden. Agung Laksono, Ketua DPR RI yang juga menjadi Pengurus Pusat Partai GOLKAR lebih menikmati kursi Ketua DPR RI.
Hasilnya, pada Pemilu 2009, Partai GOLKAR kalah dari Partai Demokrat. Yang lebih menyakitkan, SBY menolak berpasangan dengan JK. Dengan terpaksa, JK menggandenga Wiranto maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai GOLKAR yang berkoalisi dengan Hanura. JK-Wiranto kalah telak dari SBY-Boediono. JK makin ogah-ogahan ngurus Partai GOLKAR. Dengan setengah hati mempersiapkan Munas Partai GOLKAR yang kemudian berlangsung di Pakanbaru Riau pada tahun baru 2014. Munas Riau menyajikan persaingan ketat antara ARB dan Surya Paloh dan dimenangkan oleh ARB. Di bawah ARB, Partai GOLKAR tetap menjadi bagian dari pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa kader Partai GOLKA di antaranya Agung Laksono menjadi Menteri. Surya Paloh yang awalnya sangat pede memenangkan persaingan, tidak sanggup menerima kekalahan memilih keluar dari partai dan membentuk Ormas Nasdem yang kemudian membentuk Partai Nasdem.
ARB pada awalnya membawa harapan akan mengembalikan kejayaan Partai GOLKAR. Apalagi dia memilih Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Sebagai peserta Munas Riau, dan pendukung ARB saya mendengar langsung, pada saat pidato kemenangan pasca mengalahkan Surya Paloh, ARB mengatakan bahwa Ketua Umum tidak otomatis menjadi Calon Presiden. Calon Presiden akan ditentukan melalui survey. Juga menjanjikan hal-hal baik tentang konsolidasi partai dengan mematok hasil perolehan suara 30 % pada Pemilu Legislatif. Namun, dalam perjalanan, entah bagaimana prosesnya, Pimpinan DPD Partai GOLKAR Provinsi mengusulkan ARB menjadi Bakal Calon Presiden. ARB lupa akan pernyataannya di Munas Riau, dia mulai mengiklankan dirinya sebagai Calon Presiden dari Partai GOLKAR. Dia lupa melakukan konsolidasi partai sampai ke daerah-daerah. Meskipun setiap hari wajahnya muncul di TV, hasil survei tentang elektabilitasnya tidak pernah signifikan. Dia kalah dari Prabowo, apalagi kemudian muncul sang fenomenal Joko Widodo (Jokowi). Partai GOLKAR hanya menempati urutan kedua setelah PDIP pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
ARB gamang. Langkah politiknya serba ragu-ragu. Meski menjadi pemenang kedua Pemilu Legislatif, ARB dan Partai GOLKAR terombang ambing. Alhasil ARB tidak menjadi calon apa-apa dan memilih bergabung dengan beberapa Partai lain mendukung Prabowo-Hata menjadi Calon Presiden dari partai-partai yang kemudian membentuk Koalisi Merah Putih (KMP). Prabowo-Hatta kalah dari Jokowi-JK. Untuk tidak kehilangan pamor ARB, melalui KMP berjuang sehingga kader Partai GOLKAR Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI dan Mahyudin menjadi Wakil Ketua MPR RI. KMP menjadi koalisi penyeimbang di parlemen yang diharapkan mampu menyehatkan demokrasi Indonesia dan memberikan kontrol yang benar-benar kritis obyektif kepada Pemerintahan Jokowi-JK.
Dengan keberhasilan ini, dalam Munas Bali tahun 2014 ARB kembali dipilih menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR dengan beberapa tekad antara lain menyiapkan kader-kader muda Partai GOLKAR untuk menjadi Pimpinan, benar-benar akan berada di luar pemerintahan dan menyiapkan kader Partai GOLKAR menjadi Calon Presiden dalam Pilpres tahun 2019. Harapan saya sebagai kader Partai GOLKAR adalah kali ini ARB benar-benar bekerja untuk Partai GOLKAR, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Saya dukung ARB terutama karena Partai GOLKAR mau berada di luar Pemerintah. Tetapi angin rupanya tetap mengguncang kerimbunan Pohon Beringin. Tidak ada hujan, tidak ada angin, Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai. Lalu bukannya bersaing di Munas Bali yang sesuai dengan AD/ART Partai GOLKAR, malah buat lelucon dengan menggelar Munas Ancol. Dan yang lebih parah lagi rupanya Agung Laksono yang keenakan menjadi Menteri ingin agar Partai GOLKAR kembali berada di dalam Pemerintahan Jokowi-JK.
Sebagai penutup, saya mengharapkan agar Partai GOLKAR dan kader-kadernya jangan menari dengan gendang yang ditabuh orang lain. Munas Bali itu sah. Mari bekerja kembali untuk kejayaan Partai GOLKAR. Tidak ada istilah islah. Istilah yang benar adalah Agung Laksono dkk bertobat dan kembali ke Partai Golkar, atau kalau tidak, pindah partai atau bentuk Partai Baru seperi Pak Edi Sudrajat (alm), Prabowo, Wiranto dan Surya Paloh. Biar terus diguncang angin Beringin Partai GOLKAR akan tetap tegak.
Sumber : http://ift.tt/13kchVs
Ketika Orde Baru jatuh, GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru ikut terpuruk. Banyak pihak menuntut GOLKAR di bubarkan. Untunglah beberapa kader militan di antaranya Akbar Tanjung tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan GOLKAR yaitu tegaknya NKRI, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen terutama Pembukaan UUD 1945, warisan sejarah yang mempersatukan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Sangir Talaud hingga Rote Ndao.
Kader-kader militan Golkar mendirikan Partai GOLKAR dengan paradigma barunya dan berusaha menjadikannya sebagai partai politik yang sebenarnya dan menjadi partai modern meskipun tidak gampang karena keterkaitan historis dengan GOLKAR di masa lalu. Setelah menjadi Partai GOLKAR, dilaksanakan Musyawarah Nasional dimana setelah bersaing dengan Edi Sudrajat (alm), Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR. Ibarat menegakkan benang basah, ditengah hujatan dan cacian terhadap GOLKAR sampai dengan pembakaran kantor GOLKAR di beberapa tempat, Akbar Tanjung berusaha menakhodai Partai GOLKAR menghadapi Pemilihan Umum Pertama di era Reformasi. Dalam suasana sangat sulit menjelang Pemilu 1999, Partai GOLKAR berhasil meraih suara terbanyak kedua setelah PDIP. Partai GOLKAR ikut memilih Abdurahman Wahid menjadi Presiden dan Megawati menjadi Wakil Presiden. Partai GOLKAR sendiri berhasil mendudukan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR.
Sebagai pemenang Pemilu kedua, dan dengan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR RI, Partai GOLKAR berkesempatan melakukan konsolidasi partai sampai tingkat Kabupaten/Kota, melakukan persiapan menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004 dan menghadapi Pemilihan Presiden secara langsung sebagai konsekwensi amandemen UUD 1945. Partai GOLKAR dibawah kendali Akbar Tanjung memperkenalkan sistem konvensi yang diikuti banyak tokoh politik nasional di antaranya, Wiranto, Jusuf Kala dan Prabowo Sugianto.
Gema konvensi membahana ke seluruh Nusantara dan mendongkrak simpati rakyat terhadap Partai GOLKAR. Konvensi itu akhirnya dimenangkan oleh Wiranto yang kemudian berpasangan dengan Solahudin Wahid menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai GOLKAR dalam Pilpres tahun 2004. Jusuf Kala (JK) yang kader Partai GOLKAR itu, setelah gagal di Konvensi Partai GOLKAR digandeng SBY menjadi Calon Wakil Presiden dari Partai Demokrat dan memenangkan Pilpres tahun 2004 sehingga SBY-JK menjadi Presden dan Wakil Presiden 2004-2009.
Dalam Pemilihan Legislatif, Partai GOLKAR menjadi pemenang pertama menggungguli PDIP sebagai Partai Penguasa. Akbar Tanjung dengan kekuatan lobinya yang piawai berhasil menempatkan Agung Laksono sebagai Ketua DPR RI dengan kesepakatan bahwa pada Munas Partai GOLKAR nanti tidak mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR yang diingkarinya. Pada Munas Partai GOLKAR di Bali tahun 2004, Agung Laksono juga mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR, tetapi karena kurang dukungan, ia bergabung dengan Kubu JK mengalahkan Akbar Tanjung. Hasil Munas Bali, JK menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR.
Sebagai peserta Munas Partai GOLKAR Bali pada tahun 2014, ada hal yang sangat fenomenal. Sejak Pembukaan, pembahasan Tata Tertib, Pemilihan Pimpinan Munas sampai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP Partai GOLKAR, Akbar Tanjung nampaknya akan mulus menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR periode berikutnya. Sambutan Akbar Tanjung saat Pembukaan Munas dan Laporan Pertanggungjawaban MUNAS disambut peserta Munas dengan Standing Ovation. Pada waktu pemandangan umum para Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi, semuanya mendukung Akbar Tanjung. Dan satu hal yang penting pada waktu itu adalah setelah kalah Pilpres tahun 2004, Partai GOLKAR nampaknya sudah siap berada di luar pemerintah dengan konsep kritis obyektif. Dan hal ini pasti terjadi seandainya Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum.
Suasana Munas Bali tahun 2004, berbalik ketika pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum. Pimpinan Sidang yang diketua Abdul Gafur nampak sudah masuk angin. Peserta Munas begitu cepat melupakan Akbar Tanjung. Ketika perbedaan pendapat mulai tajam sehingga hampir tidak dapat dikendalikan Pimpinan Sidang, Akbar Tanjung mencoba menengahi. Tetapi, Akbar Tanjung yang baru beberapa saat lalu dielu-elukan, kini disoraki dan disuruh turun. Rupanya orang-orangnya JK sudah memainkan perannya dan JK berhasil menggalang dukungan dari beberapa petinggi Partai seperti Agung Laksona, Sri Sultan, Surya Paloh, Aburizal Bakri dan lain-lain. Dan melalui voting tertutup, JK menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR dan implikasinya adalah Partai GOLKAR kembali masuk dalam jajaran Pemerintah dengan masuknya kader Partai GOLKAR termasuk Aburizal Bakri (ARB) menjadi menteri SBY-JK. Oleh JK, Partai GOLKAR benar-benar dijadikan bemper untuk melanggengkan pemerintahannya bersama SBY. Dia tidak mengurus Partai GOLKAR dengan baik sehingga Partai GOLKAR menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan apa adanya. Konsolidasi ke daerah-daerah tidak jalan karena JK lebih sibuk sebagai Wakil Presiden. Agung Laksono, Ketua DPR RI yang juga menjadi Pengurus Pusat Partai GOLKAR lebih menikmati kursi Ketua DPR RI.
Hasilnya, pada Pemilu 2009, Partai GOLKAR kalah dari Partai Demokrat. Yang lebih menyakitkan, SBY menolak berpasangan dengan JK. Dengan terpaksa, JK menggandenga Wiranto maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai GOLKAR yang berkoalisi dengan Hanura. JK-Wiranto kalah telak dari SBY-Boediono. JK makin ogah-ogahan ngurus Partai GOLKAR. Dengan setengah hati mempersiapkan Munas Partai GOLKAR yang kemudian berlangsung di Pakanbaru Riau pada tahun baru 2014. Munas Riau menyajikan persaingan ketat antara ARB dan Surya Paloh dan dimenangkan oleh ARB. Di bawah ARB, Partai GOLKAR tetap menjadi bagian dari pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa kader Partai GOLKA di antaranya Agung Laksono menjadi Menteri. Surya Paloh yang awalnya sangat pede memenangkan persaingan, tidak sanggup menerima kekalahan memilih keluar dari partai dan membentuk Ormas Nasdem yang kemudian membentuk Partai Nasdem.
ARB pada awalnya membawa harapan akan mengembalikan kejayaan Partai GOLKAR. Apalagi dia memilih Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Sebagai peserta Munas Riau, dan pendukung ARB saya mendengar langsung, pada saat pidato kemenangan pasca mengalahkan Surya Paloh, ARB mengatakan bahwa Ketua Umum tidak otomatis menjadi Calon Presiden. Calon Presiden akan ditentukan melalui survey. Juga menjanjikan hal-hal baik tentang konsolidasi partai dengan mematok hasil perolehan suara 30 % pada Pemilu Legislatif. Namun, dalam perjalanan, entah bagaimana prosesnya, Pimpinan DPD Partai GOLKAR Provinsi mengusulkan ARB menjadi Bakal Calon Presiden. ARB lupa akan pernyataannya di Munas Riau, dia mulai mengiklankan dirinya sebagai Calon Presiden dari Partai GOLKAR. Dia lupa melakukan konsolidasi partai sampai ke daerah-daerah. Meskipun setiap hari wajahnya muncul di TV, hasil survei tentang elektabilitasnya tidak pernah signifikan. Dia kalah dari Prabowo, apalagi kemudian muncul sang fenomenal Joko Widodo (Jokowi). Partai GOLKAR hanya menempati urutan kedua setelah PDIP pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
ARB gamang. Langkah politiknya serba ragu-ragu. Meski menjadi pemenang kedua Pemilu Legislatif, ARB dan Partai GOLKAR terombang ambing. Alhasil ARB tidak menjadi calon apa-apa dan memilih bergabung dengan beberapa Partai lain mendukung Prabowo-Hata menjadi Calon Presiden dari partai-partai yang kemudian membentuk Koalisi Merah Putih (KMP). Prabowo-Hatta kalah dari Jokowi-JK. Untuk tidak kehilangan pamor ARB, melalui KMP berjuang sehingga kader Partai GOLKAR Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI dan Mahyudin menjadi Wakil Ketua MPR RI. KMP menjadi koalisi penyeimbang di parlemen yang diharapkan mampu menyehatkan demokrasi Indonesia dan memberikan kontrol yang benar-benar kritis obyektif kepada Pemerintahan Jokowi-JK.
Dengan keberhasilan ini, dalam Munas Bali tahun 2014 ARB kembali dipilih menjadi Ketua Umum Partai GOLKAR dengan beberapa tekad antara lain menyiapkan kader-kader muda Partai GOLKAR untuk menjadi Pimpinan, benar-benar akan berada di luar pemerintahan dan menyiapkan kader Partai GOLKAR menjadi Calon Presiden dalam Pilpres tahun 2019. Harapan saya sebagai kader Partai GOLKAR adalah kali ini ARB benar-benar bekerja untuk Partai GOLKAR, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Saya dukung ARB terutama karena Partai GOLKAR mau berada di luar Pemerintah. Tetapi angin rupanya tetap mengguncang kerimbunan Pohon Beringin. Tidak ada hujan, tidak ada angin, Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai. Lalu bukannya bersaing di Munas Bali yang sesuai dengan AD/ART Partai GOLKAR, malah buat lelucon dengan menggelar Munas Ancol. Dan yang lebih parah lagi rupanya Agung Laksono yang keenakan menjadi Menteri ingin agar Partai GOLKAR kembali berada di dalam Pemerintahan Jokowi-JK.
Sebagai penutup, saya mengharapkan agar Partai GOLKAR dan kader-kadernya jangan menari dengan gendang yang ditabuh orang lain. Munas Bali itu sah. Mari bekerja kembali untuk kejayaan Partai GOLKAR. Tidak ada istilah islah. Istilah yang benar adalah Agung Laksono dkk bertobat dan kembali ke Partai Golkar, atau kalau tidak, pindah partai atau bentuk Partai Baru seperi Pak Edi Sudrajat (alm), Prabowo, Wiranto dan Surya Paloh. Biar terus diguncang angin Beringin Partai GOLKAR akan tetap tegak.
Sumber : http://ift.tt/13kchVs