Jokowi dan Fatwa Natal FPI Terkait Agenda Politik Koalisi Prabowo
Luar biasa. Jokowi dianggap murtad oleh FPI. Aneh. Pemurtadan ditentukan oleh organisasi garis keras berlabel FPI. Allah SWT yang mengutus Muhammad SAW untuk membangun Islam salam dan damai. Namun, justru FPI - seperti MUI - mengeluarkan fatwa haram mengucapkan natal. Tiap tahun menjelang natal selalu berbagai organisasi Islam melontarkan fatwa haram tentang natal. Pro-kontra selalu diangkat sebagai isu untuk berbagai tujuan. Paling fresh tentu FPI melontarkan fatwa langsung menuduh individu: Presiden Jokowi pun dituduh murtad. Jika diperhatikan, serangan dan fatwa partikelir FPI yang langsung ke tokoh tertentu memiliki tujuan jelas: politik. Bagaimana isu tentang natal itu dibangun dan bagaimana perlawanan atas upaya radikalisme Islam di Indonesia yang ditunggangi oleh kepentingan politik ormas dan partai-partai koalisi Prabowo?
Fatwa ini menarik karena terkait dengan Jokowi. Jokowi pun pernah dituduh sebagai PKI dan sebagianya, bahkan dianggap sinting oleh Fahri Hamzah ketika melontarkan ide 1 Muharram sebagai Hari Santri. Jokowi dianggap sosok yang tepat untuk dijadikan bahan penarik dukungan bagi FPI dan kalangan pendukung koalisi Prabowo - yang tengah mengalami pembusukan sebagaimana koalisi Jokowi juga.
Setiap tahun, isu ‘mengucapkan selamat natal’ selalu dilontarkan dan masing-masing tahun memiliki muatan politik yang berbeda-beda. Pada masa kisruh gereja Yasmin dan HKBP Bekasi, tujuan lontaran itu adalah untuk membangun dukungan dan pengelompokan: kelompok mereka dan kelompok kami. Pengotakan itu memiliki tujuan politik penggiringan ke opini tentang eksistensi FPI dan kalangan garis keras yang dibawa untuk membangun basis politik dukungan berdasarkan agama: partai seperti PKS dan PBB selalu giat mendukung hal-hal yang seperti ini.
Tujuan statement FPI jelas mengarah pada pemesannya; koalisi Prabowo. Isu agama, suku, ras, dan antar golongan adalah isu khas sebagai kelanjutan kampanye hitam koalisi Prabowo. Sebagaimana diketahui, FPI adalah pendukung Prabowo dan juga Foke - yang sebentar lagi akan dimasukkan ke kerangkeng bersama Ibas jika terbukti terlibat kasus hukum. Kampanye hitam dengan berbagai tujuan belum juga dibuang dan dianggap efektif untuk meraih dukungan mayoritas publik, yakni ummat Islam.?
Sikap FPI selalu parallel dengan sikap Muhammad Taufik. Saking hebatnya dukungan dan peran FPI di dalam tubuh koalisi Prabowo, gerakan semacam Gubernur Tandingan yang lucu itu pun dibiarkan dan didukung keberadaannya. Di dalam koalisi Prabowo tercampur antara kepentingan isu radikalisme Islam dengan keberadaan partai agama PKS dan ormas seperti Hizbut Tahrir dan FPI.
Keberadaan PKS dan koalisi Prabowo yang didukung oleh ormas Islam mencari cara agar Jokowi memilliki citra sebagai orang yang berada di luar Islam. Bahwa Jokowi sebagai orang Islam diarahkan oleh koalisi Prabowo sebagai Islam yang tidak sama dengan yang diyakini oleh FPI. Tindakan FPI - dengan dukungan koalisi Prabowo - menimbulkan dampak positf dan negative sekaligus.
FPI mendapatkan dukungan lebih lanjut dari kalangan masyarakat penganut Islam garis keras. Koalisi Prabowo pun mendapatkan kredit positif dari FPI dan segala organisasi dan individu yang bersimpati kepada gerakan Islam keras yang diformalkan dalam bentuk seperti partai agama PKS dan PBB.
Di luar itu, pro-kontra terus berdatangan. Muhammadiyah dan NU menyatakan bahwa mengucapkan natal bukan haram; bahkan Syafei Maarif menyatakan bahwa mengucapkan ‘Selamat Natal’ sama dengan mengucapkan ‘Selamat pagi’. Artinya, tidak ada kaitannya dengan agama dan akidah; apalagi sampai disebut murtad hanya gara-gara mengucapkan selamat natal. Yenny Wahid pun menyebut tak perlu menggubris omongan dan fatwa partikelir FPI.
Jadi, fatwa FPI tentang murtadnya Jokowi adalah pernyataan politis terkait dengan strategi koalisi Prabowo yang menggunakan kampanye hitam - yang pada masa pilpres gagal total - untuk merusak reputasi dan bertujuan untuk menarik kalangan Islam garis keras; yang sebetulnya sangat minoritas. Islam rahmatan lil alamin ala NU dan Muhammadiyah-lah sebenarnya yang harus dirangkul oleh koalisi Prabowo, bukan FPI dan FUI atau FMJ yang senyatanya hanya segelintiran titik debu di tengah 200 juta umat Islam di Indonesia. Ikutlah organisasi Islam penjaga NKRI bernama NU dan Muhammadiyah - bukan yang lain.
Salam bahagia ala saya.
Sumber : http://ift.tt/1w85qFm
Fatwa ini menarik karena terkait dengan Jokowi. Jokowi pun pernah dituduh sebagai PKI dan sebagianya, bahkan dianggap sinting oleh Fahri Hamzah ketika melontarkan ide 1 Muharram sebagai Hari Santri. Jokowi dianggap sosok yang tepat untuk dijadikan bahan penarik dukungan bagi FPI dan kalangan pendukung koalisi Prabowo - yang tengah mengalami pembusukan sebagaimana koalisi Jokowi juga.
Setiap tahun, isu ‘mengucapkan selamat natal’ selalu dilontarkan dan masing-masing tahun memiliki muatan politik yang berbeda-beda. Pada masa kisruh gereja Yasmin dan HKBP Bekasi, tujuan lontaran itu adalah untuk membangun dukungan dan pengelompokan: kelompok mereka dan kelompok kami. Pengotakan itu memiliki tujuan politik penggiringan ke opini tentang eksistensi FPI dan kalangan garis keras yang dibawa untuk membangun basis politik dukungan berdasarkan agama: partai seperti PKS dan PBB selalu giat mendukung hal-hal yang seperti ini.
Tujuan statement FPI jelas mengarah pada pemesannya; koalisi Prabowo. Isu agama, suku, ras, dan antar golongan adalah isu khas sebagai kelanjutan kampanye hitam koalisi Prabowo. Sebagaimana diketahui, FPI adalah pendukung Prabowo dan juga Foke - yang sebentar lagi akan dimasukkan ke kerangkeng bersama Ibas jika terbukti terlibat kasus hukum. Kampanye hitam dengan berbagai tujuan belum juga dibuang dan dianggap efektif untuk meraih dukungan mayoritas publik, yakni ummat Islam.?
Sikap FPI selalu parallel dengan sikap Muhammad Taufik. Saking hebatnya dukungan dan peran FPI di dalam tubuh koalisi Prabowo, gerakan semacam Gubernur Tandingan yang lucu itu pun dibiarkan dan didukung keberadaannya. Di dalam koalisi Prabowo tercampur antara kepentingan isu radikalisme Islam dengan keberadaan partai agama PKS dan ormas seperti Hizbut Tahrir dan FPI.
Keberadaan PKS dan koalisi Prabowo yang didukung oleh ormas Islam mencari cara agar Jokowi memilliki citra sebagai orang yang berada di luar Islam. Bahwa Jokowi sebagai orang Islam diarahkan oleh koalisi Prabowo sebagai Islam yang tidak sama dengan yang diyakini oleh FPI. Tindakan FPI - dengan dukungan koalisi Prabowo - menimbulkan dampak positf dan negative sekaligus.
FPI mendapatkan dukungan lebih lanjut dari kalangan masyarakat penganut Islam garis keras. Koalisi Prabowo pun mendapatkan kredit positif dari FPI dan segala organisasi dan individu yang bersimpati kepada gerakan Islam keras yang diformalkan dalam bentuk seperti partai agama PKS dan PBB.
Di luar itu, pro-kontra terus berdatangan. Muhammadiyah dan NU menyatakan bahwa mengucapkan natal bukan haram; bahkan Syafei Maarif menyatakan bahwa mengucapkan ‘Selamat Natal’ sama dengan mengucapkan ‘Selamat pagi’. Artinya, tidak ada kaitannya dengan agama dan akidah; apalagi sampai disebut murtad hanya gara-gara mengucapkan selamat natal. Yenny Wahid pun menyebut tak perlu menggubris omongan dan fatwa partikelir FPI.
Jadi, fatwa FPI tentang murtadnya Jokowi adalah pernyataan politis terkait dengan strategi koalisi Prabowo yang menggunakan kampanye hitam - yang pada masa pilpres gagal total - untuk merusak reputasi dan bertujuan untuk menarik kalangan Islam garis keras; yang sebetulnya sangat minoritas. Islam rahmatan lil alamin ala NU dan Muhammadiyah-lah sebenarnya yang harus dirangkul oleh koalisi Prabowo, bukan FPI dan FUI atau FMJ yang senyatanya hanya segelintiran titik debu di tengah 200 juta umat Islam di Indonesia. Ikutlah organisasi Islam penjaga NKRI bernama NU dan Muhammadiyah - bukan yang lain.
Salam bahagia ala saya.
Sumber : http://ift.tt/1w85qFm