Haruskah Jokowi Blusukan ke Daerah Konflik di Papua?
Kampanye Jokowi di Papua (Sumber : http://ift.tt/1zESn4w)Setelah beberapa pro dan kontra beberapa tokoh Papua terkait rencana kedatangan Jokowi ke Papua beberapa hari yang lalu, Jokowi memastikan bahwa ia akan tetap menunaikan janjinya untuk menghadiri perayaan Natal 2014 di Papua.
Terkait kedatangan Presiden Indonesia tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, ada tiga lokasi yang rencananya akan didatangi Jokowi, yaitu Jayapura, Wamena, dan Sorong. Dari segi pengamanan, ia mengatakan semua aparat sudah menyatakan kesiapannya. Sedangkan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan (18/12) menyampaikan bahwa Jokowi juga masih mempertimbangkan apakah akan masuk ke daerah konflik di Papua atau tidak. Menurutnya, Presiden ingin bepergian ke wilayah konflik tersebut untuk mendengar langsung suara dan aspirasi dari para warganya.
Menurut saya, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan Jokowi, apakah ia akan blusukan ke daerah-daerah konflik di Papua atau tidak.
Peningkatan Eskalasi Kegiatan OPM
Dalam tiga bulan terakhir, terjadi peningkatan eskalasi kegiatan yang dilakukan oleh OPM, baik dari organisasi-organisasi sayap politiknya maupun dari kelompok-kelompok sayap militernya. Dalam periode Desember 2014 saja ada beberapa peristiwa terkait kegiatan OPM terjadi di Papua. Mulai dari perayaan hari lahir OPM (Organisasi Papua Merdeka) tanggal 1 Desember, penembakan yang menewaskan aparat keamanan di Ilaga tanggal 3 Desember kemudian pengakuan Goliath Tabuni bahwa kelompoknya, kelompok pimpinan MIliter Murib dan kelompok pimpinan Lekagak Telenggen adalah dalang dari penembakan tersebut beberapa hari kemudian. Kemudian selesainya simposium para pemimpin faksi politik OPM di Vanuatu yang kemudian melahirkan organisasi baru bernama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Dari fakta di atas menunjukan bahwa akan ada kemungkinan bahwa kunjungan Presiden nanti berpotensi akan “diganggu” oleh kelompok-kelompok yang berada dibawah atau mengaku sebagai OPM. Memang, beberapa tokoh Papua menyerukan agar rakyat Indonesia di Papua menjaga kedamaian di Papua jelang Perayaan Natal Nasional, seperti yang dikatakan Legislator DPR asal Papua, Willem Wandik yang menyampaikan bahwa ia mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik eksekutif dan legislatif, tokoh adat dan agama, perempuan, semua insan pers, LSM, dan semua komponen masyarakat agar ikut turun untuk menjaga stabilitas kamtibmas di tanah Papua.
Tetapi, apakah ada jaminan bahwa kelompok-kelompok turunan OPM ini akan mengikuti seruan dari Wilem Wandik ini? Saya pikir tidak.
Papua Tidak Hanya OPM
Perayaan Nasional Natal yang pertama kalinya diadakan di Papua yang akan dihadiri Jokowi adalah langkah awal Jokowi untuk menunaikan janji-janji besarnya untuk Papua. Selain itu juga menggambarkan bagaimana pentingnya Papua bagi Jokowi dan ia berusaha menunaikan janjinya kepada Papua mulai kedatangannya di tanah ini saat kampanye terdahulu, dan membuktikan bahwa janji-janji tersebut bukan hanya pepesan kosong belaka.
Jika pemerintahan Jokowi bener-benar ingin mensejahterakan rakyat Indonesia di Papua, maka masyarakat yang tinggal di daerah konflik di Papua lah yang harus menjadi prioritas. Beberapa daerah seperti Pilia, Tingginambut, Gome, Yambi dan daerah-daerah lainnya yang termasuk dalam daerah konflik di Papua merupakan daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok dari sayap-sayap militer OPM dari berbagai kelompok dengan pimpinan yang berbeda. Selain merupakan daerah yang terpencil, keberadaan kelompok-kelompok OPM di wilayah ini mengakibatkan pembangunan di daerah ini pun begitu terhambat. Dengan terhambatnya pembangunan, kesejahteraan pun sulit untuk dinikmati oleh masyarakat di daerah ini. Tidak semua masyarakat mendukung pergerakan OPM tetapi semua masyakarat merasakan imbas dari keberadaan OPM di daerahnya.
Jokowi adalah Presiden Indonesia, sudah menjadi kewajibannya untuk mendengar keluhan rakyat Indonesia, bahkan sampai pelosok daerah di Papua yang termasuk daerah konflik. Akan ada banyak kesulitan bagi Jokowi untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, termasuk ancaman dari OPM, terutama kelompok-kelompok sayap militernya. Tapi kewajiban adalah kewajiban, pembangunan harus dilakukan, keluhan mereka harus didengarkan walaupun OPM siap menjadi ganjalan.
Jadi, kembali ke judul tulisan saya, ketika Jokowi masih mempertimbangkan apakah akan blusukan ke daerah konflik, maka saya pikir Jokowi harus blusukan ke sana. Ada rakyat Indonesia di sana, ada suara yang harus didengar di sana dan ada janji Jokowi kepada rakyat Papua di sana.
Sumber:
Jokowi masih mempertimbangkan blusukan ke daerah konflik Papua
Seruan Wilem Wandik terkait Perayaan Natal Nasional di Papua
Sumber : http://ift.tt/1zESn4C