Bau Korupsi PKS di Kritikan Fahri ke Kejagung
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali was-was. Masih segar diingatan, kasus suap mantan presidennya Luthfi Hasan Ishak (LHI), PKS kembali dibayangi jeratan kasus korupsi. Fahri Hamzah, kader PKS yang duduk sebagai wakil ketua DPR langsung bersuara mengkritik aparat penegak hukum. Jika biasanya, KPK yang jadi sasaran ’semprotan’ Fahri, kali ini Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Kalau saya cenderung, Jaksa Agung jangan jebakkan diri pada euforia kampanye pemberantasan korupsi,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014) dikutip dari detik.com. Menurut Fahri, Kejagung hanya berusaha meramaikan isu dengan ikut-ikutan mengusut laporan rekening gendut tersebut.
Mengapa Wasekjen PKS ini gusar? PPATK baru-baru ini menyerahkan laporan rekening gendut kepala daerah ke KPK dan Kejagung. Dalam laporan itu, salah satu yang memiliki transaksi mencurigakan adalah Ahmad Heryawan (Aher), gubernur Jawa Barat yang merupakan kader partai dakwah tersebut. Aher sendiri telah membantah memiliki rekening gendut.
Transaksi itu diduga terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (BJB) ketika bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membeli 14 dari 27 lantai T-Tower yang rencananya dibangun di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Gubernur Ahmad Heryawan menjabat sebagai komisaris bank tersebut. Pembelian menara T-Tower disepakati pada harga Rp 543,4 miliar. Rapat direksi kemudian setuju membayar uang muka 40 persen atau sekitar Rp 217,36 miliar pada 12 November 2012. Dalam transaksi itu ditemukan sejumlah kejanggalan.(tempo.co)
Menariknya, bocornya laporan PPATK ini ke publik tidak hanya kader PKS yang gerah. Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto juga menunjukan kekecewaannya. “Ketika PPATK mengirim Laporan Hasil Analisis (LHA) ke KPK atau ke lembaga lain, itu enggak boleh disebarluaskan ke publik karena masih penyidikan. PPATK enggak benar itu,” katanya, Minggu (14 Desember 2014).
Apa urusannya Bambang harus kecewa? Dia bukan kader PKS. Melihat ke belakang saat proses seleksi di DPR, fraksi PKS memutuskan merekomendasikan Bambang menjadi pimpinan KPK. Soal seleksi dan rekomendasi dari DPR ini mengingatkan juga dengan pernyataan Anas Urbaningrum yang menyebut Abraham Samad ‘merengek’ minta ‘diloloskan’. Tapi, pernyataan Anas dibantah Samad.
Lalu jika Bambang ‘orang’ PKS, kenapa kasus daging sapi LHI tetap diusut KPK? Kasus impor sapi itu telah diketahui publik. Pada tahun 2011, Majalah Tempo telah membongkar kasus itu dengan dua kali menerbitkan laporan utama soal keterlibatan sejumlah petinggi PKS dalam bisnis daging ini. Pertama, pada Maret 2011, terbit laporan bertajuk “Main Daging Pentolan PKS”. Dua bulan kemudian, Tempo menulis laporan berjudul “Sekali Lagi ‘Daging Berjanggut’”.
Itu kemungkinan Bambang kecewa atas bocornya laporan PPATK. Bambang juga menyatakan kasus rekening gendut Aher itu bukan prioritas KPK, karena KPK tidak meminta laporan transaksi Aher. Menurutnya, kasus yang diprioritaskan kalau KPK yang meminta PPATK untuk menelusuri rekening orang yang sedang disidik. Tapi, laporan PPATK itu tidak hanya disampaikan ke KPK, tapi juga Kejagung yang langsung memastikan akan mengusut tuntas temuan tersebut.
Jika KPK tidak minat dengan kasus Aher, apakah Kejagung serius? Atau Kejagung hanya ikut-ikutan untuk meramaikan isu pemberantasan korupsi seperti kata Fahri Hamzah?
Sumber : http://ift.tt/1v325Y9
“Kalau saya cenderung, Jaksa Agung jangan jebakkan diri pada euforia kampanye pemberantasan korupsi,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014) dikutip dari detik.com. Menurut Fahri, Kejagung hanya berusaha meramaikan isu dengan ikut-ikutan mengusut laporan rekening gendut tersebut.
Mengapa Wasekjen PKS ini gusar? PPATK baru-baru ini menyerahkan laporan rekening gendut kepala daerah ke KPK dan Kejagung. Dalam laporan itu, salah satu yang memiliki transaksi mencurigakan adalah Ahmad Heryawan (Aher), gubernur Jawa Barat yang merupakan kader partai dakwah tersebut. Aher sendiri telah membantah memiliki rekening gendut.
Transaksi itu diduga terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (BJB) ketika bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membeli 14 dari 27 lantai T-Tower yang rencananya dibangun di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Gubernur Ahmad Heryawan menjabat sebagai komisaris bank tersebut. Pembelian menara T-Tower disepakati pada harga Rp 543,4 miliar. Rapat direksi kemudian setuju membayar uang muka 40 persen atau sekitar Rp 217,36 miliar pada 12 November 2012. Dalam transaksi itu ditemukan sejumlah kejanggalan.(tempo.co)
Menariknya, bocornya laporan PPATK ini ke publik tidak hanya kader PKS yang gerah. Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto juga menunjukan kekecewaannya. “Ketika PPATK mengirim Laporan Hasil Analisis (LHA) ke KPK atau ke lembaga lain, itu enggak boleh disebarluaskan ke publik karena masih penyidikan. PPATK enggak benar itu,” katanya, Minggu (14 Desember 2014).
Apa urusannya Bambang harus kecewa? Dia bukan kader PKS. Melihat ke belakang saat proses seleksi di DPR, fraksi PKS memutuskan merekomendasikan Bambang menjadi pimpinan KPK. Soal seleksi dan rekomendasi dari DPR ini mengingatkan juga dengan pernyataan Anas Urbaningrum yang menyebut Abraham Samad ‘merengek’ minta ‘diloloskan’. Tapi, pernyataan Anas dibantah Samad.
Lalu jika Bambang ‘orang’ PKS, kenapa kasus daging sapi LHI tetap diusut KPK? Kasus impor sapi itu telah diketahui publik. Pada tahun 2011, Majalah Tempo telah membongkar kasus itu dengan dua kali menerbitkan laporan utama soal keterlibatan sejumlah petinggi PKS dalam bisnis daging ini. Pertama, pada Maret 2011, terbit laporan bertajuk “Main Daging Pentolan PKS”. Dua bulan kemudian, Tempo menulis laporan berjudul “Sekali Lagi ‘Daging Berjanggut’”.
Itu kemungkinan Bambang kecewa atas bocornya laporan PPATK. Bambang juga menyatakan kasus rekening gendut Aher itu bukan prioritas KPK, karena KPK tidak meminta laporan transaksi Aher. Menurutnya, kasus yang diprioritaskan kalau KPK yang meminta PPATK untuk menelusuri rekening orang yang sedang disidik. Tapi, laporan PPATK itu tidak hanya disampaikan ke KPK, tapi juga Kejagung yang langsung memastikan akan mengusut tuntas temuan tersebut.
Jika KPK tidak minat dengan kasus Aher, apakah Kejagung serius? Atau Kejagung hanya ikut-ikutan untuk meramaikan isu pemberantasan korupsi seperti kata Fahri Hamzah?
Sumber : http://ift.tt/1v325Y9