ARB, Munas Golkar, dan Lapindo
ARB, Munas Golkar, dan Lapindo
Oleh : Habsul Nurhadi
(Pernah dimuat oleh Harian RADAR BEKASI, Bekasi, Selasa 9 Desember 2014, halaman 3)
Secara kebetulan pada minggu lalu, di penggal akhir November 2014 hingga awal Desember 2014, terjadi beberapa peristiwa yang tidak saling terkait, namun bagi warga masyarakat tertentu - khususnya warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur - bisa jadi peristiwa itu dianggap mempunyai jalinan kaitan yang sangat kuat secara supra natural.
Lumpur Panas Lapindo
Lumpur panas meluap di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak 29 Mei 2006, menyusul upaya pengeboran minyak dan gas bumi oleh PT Lapindo Brantas Incorporated yang waktu itu sahamnya dimiliki oleh PT Energi Mega Persada - yang merupakan anak perusahaan Grup Bakrie, milik ARB. Bencana meluapnya lumpur panas Lapindo itu berdampak sangat luas, banyak rumah warga masyarakat bahkan beberapa wilayah desa yang jadi tenggelam tertimbun luapan lumpur panas itu.
Bahkan setelah luapannya sempat “slow down” beberapa saat, secara tiba-tiba lumpur panas Lapindo kembali meluap dengan dahsyat, seakan meluapkan kemarahannya, bersamaan waktunya ketika sebagian elite Partai Golkar ingin mengusung kembali ARB menjadi Ketua Umum Partai Golkar melalui Munas di Bali. Padahal waktu itu ada beberapa aspirasi dari para pendiri Golkar untuk menggulirkan Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta.
Terkait bencana lumpur panas Lapindo yang hingga kini masih belum kunjung berhenti meluap, Presiden Jokowi mendesak PT Lapindo Brantas Inc untuk membayar sisa ganti rugi kepada warga yang terdampak bencana lumpur tersebut. Lapindo seharusnya berempati terhadap penderitaan warga yang terkatung-katung menunggu ganti rugi selama delapan tahun terakhir.
Lapindo juga tetap harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya, dan tidak boleh lepas tangan dengan cara melempar tanggung jawab kepada pemerintah. Bahkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah tidak mungkin mengambil alih kewajiban Lapindo. Pemerintah hanya bisa membantu Lapindo lewat penjualan aset atau langkah-langkah lain guna mendapatkan dana untuk membayar ganti rugi itu.
Presiden Jokowi menginstruksikan agar paling lambat pada tahun anggaran 2015 kewajiban pembayaran ganti rugi kepada para warga terdampak luapan lumpur panas Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, itu harus tuntas.
Munas Bali vs Munas Ancol
Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI yang menjabat Bendahara DPP Partai Golkar versi Munas Bali, mengancam akan memecat para Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang menghadiri Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta. Sementara Agun Gunanjar Sudarsa, juga anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI, justru berkeyakinan bahwa sebagian besar peserta Munas di Bali lalu itu juga tetap akan hadir dan mendukung pelaksanaan acara Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta.
Jika nuansa pecat-memecat ini benar dilakukan, bukan tidak mungkin yang terjadi kemudian Partai Golkar justru akan semakin terpuruk, lantaran para elite pimpinannya terkesan memendam rasa saling dendam antara satu dengan lainnya, sehingga para anggota di akar rumput yang justru akan menjadi korbannya.
Kita masih ingat betapa ARB pernah “mengejar” untuk berpasangan Pilpres dengan Jokowi, sehingga ARB sempat ikut “blusukan” dengan Jokowi di suatu Pasar Tradisional Jakarta. Namun ketika Jokowi kemudian ternyata lebih memilih berpasangan dengan JK, maka ARB tentu relatif kecewa. Apalagi ketika Surya Paloh - mantan pesaing ARB di Munas Partai Golkar terdahulu - menjadi pendukung utama Jokowi-JK, maka ARB sontak lebih memilih Prabowo-Hatta. Ditambah lagi, Akbar Tanjung sebagai Ketua Wantim Golkar agaknya menyetujui langkah ARB ini, manakala mengingat ia juga pernah kecewa dengan JK sewaktu JK lebih memilih menjadi Wapresnya SBY daripada ikut konvensi Capres dari Partai Golkar.
Jika semangat sebagian dari 7 (tujuh) kelompok induk organisasi (KINO) pendiri Sekber Golkar, sebut saja kini menjadi Ormas Tri Karya melalui Ketua Umum Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro 1957) Agung Laksono, Ketua Presidium Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence TP Siburian, dan Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Priyo Budi Santoso - yang menyuarakan penyelamatan Partai Golkar melalui penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta - justru dianggap bertentangan dengan arus Partai Golkar, maka hal itu justru suatu ironi. Logikanya, sebagai pendiri Golkar, tentunya mereka tidak menginginkan jika masa depan Golkar justru semakin hancur. Untuk itu, mereka menghendaki suksesnya acara Munas Partai Golkar yang demokratis di Ancol, Jakarta.
Kita tunggu saja perkembangan dampak selanjutnya, antara hasil Munas Partai Golkar di Bali dengan hasil Munas Partai Golkar di Ancol, Jakarta.
Bekasi, 7 Desember 2014
Penulis adalah Wartawan Kompeten Utama Dewan Pers 1513, mantan Tenaga Ahli Puskaji MPR-RI 2009-2014.
Sumber : http://ift.tt/1yxG8HL