Laporan Kekayaan Pejabat atau Laporan Hasil Kinerjanya?
Bila saya boleh bertanya, mana yang lebih penting untuk dipublikasikan : Laporan Kekayaan para pejabat atau Laporan Hasil Kinerja mereka semasa menjabat?
Seorang pejabat negara wajib mempublikasikan semua harta dan kekayaannya. Hal ini sudah menjadi sebuah aturan dan menjadi hal yang biasa. Tapi sesungguhnya, apa urgensinya bagi kita untuk mengetahui jenis dan nilai kekayaan para pejabat tersebut?
Apakah hal ini sekadar untuk membandingkan nilai kekayaannya, sebelum dan sesudah menjabat?
Bila memang demikian, apakah bila ada pejabat yang memiliki kekayaan yang meningkat tajam ketika menjadi pejabat negara, maka berarti bahwa dia telah melakukan tindak pidana korupsi?
Lalu bagaimana bila ada pejabat yang kekayaannya relatip tetap atau malah berkurang selama menjadi pejabat negara?
Semua kemungkinan diatas bisa saja terjadi dan semuanya tidak bisa menjadi ukuran, dan tak bisa serta merta digunakan untuk mengambil kesimpulan apapun.
Jadi apa pentingnya dengan dipublikasikannya Laporan kekayaan para pejabat tersebut ?
Bukankah ini malah melanggar hak privasi para pejabat itu sendiri?
Tindak pidana korupsi hanya bisa di tuntut melalui pengadilan bila disertai dengan bukti-bukti yang ada. Sedangkan Laporan kakayaan pejabat sama sekali tidak relevan bila dikaitkan dengan keterlibatan pejabat tersebut terhadap kasus korupsi yang terjadi.
Bahkan, hal ini akan mewujudkan kecenderungan untuk memanipulasi data, agar nilai kekayaannya tidak nampak melonjak tajam.
Padahal, sebagai seorang pejabat negara, tentu saja mereka punya kesempatan dan berhak untuk memperoleh tambahan kekayaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan wewenang dan kekuasaannya sebagai pejabat. Antara lain bisa saja karena mereka telah lama memiliki kerajaan bisnis yang besar atau karena memperoleh warisan atau hibah. Hal ini tentu akan bisa menambah jumlah kekayaannya yang cukup signifikan.
Ada hal lainnya yang lebih penting untuk dipublikasikan yaitu hasil kerja para pejabat tersebut. Terlepas dari berapapun jumlah kekayaanya sebelum dan setelah menjabat, maka rakyat perlu menilai tingkat keberhasilan seorang pejabat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Menjadi seorang pejabat, harus bisa mengemban amanah dan bertanggungjawab atas hasil kinerjanya. Apalagi para Pejabat Daerah hingga Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Dipundak merekalah rakyat menaruh harapannya.
Ironis sekali rasanya, bila rakyat hanya diberi kesempatan memilih sendiri para Kepala Daerah dan Presidennya, sedangkan mereka tidak pernah tahu hasil kerja para pejabat pilihannya itu.
Rakyat memilih seorang pemimpin bukan hanya karena perilakunya yang sederhana, jujur dan dapat dipercaya, tapi lebih jauh, apakah juga mampu mewujudkan semua keinginan dan harapan rakyatnya.
Untuk itu, DPR dan DPRD harus menyusun parameter yang jelas untuk mengukur hasil kinerja semua pejabat negara, pejabat daerah hingga presiden dan yang terpenting adalah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan.
Jangan lupa, semua pejabat negara dibiayai oleh uang rakyat. Mereka menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh negara dari uang rakyat. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan untuk mewujudkan harapan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya? Bagaimana rakyat bisa mengetahui performance kerja para pejabat bila tidak ada ukuran dan parameter yang jelas?
Rakyat tentunya ingin mengetahui, sejauh mana pencapaian hasil kerja yang nyata dan menciptakan setiap perubahan yang lebih baik dalam dalam setiap sendi kehidupan mereka.
Apapun gaya kepemimpinannya, seperti yang sekarang sedang trend dilakukan oleh semua pejabat yaitu dengan blusukan, bukan berarti menjamin keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apa perlunya melaksanakan kegiatan blusukan yang hanya untuk mendengar keluhan rakyat dan memastikan bahwa pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah telah berjalan dengan baik, tapi pada hasil akhirnya tidak terukur?
Justru yang terpenting adalah orientasi pada hasil, bukan prosesnya, bukan?
Para pejabat bisa saja melakukan kegiatan blusukan setiap hari, alih-alih dalam rangka mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat, malah uang rakyat terbuang sia-sia untuk membiayai perjalanan dinasnya tanpa hasil yang menggembirakan.
Blusukan adalah baik tapi akan lebih baik lagi bila hasil blusukannya bisa terukur dengan jelas.
Dengan demikian rakyat bisa mengetahui dengan pasti, dan yakin bahwa pejabat tersebut layak untuk dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Salam
Sumber : http://ift.tt/1sjFlT5
Seorang pejabat negara wajib mempublikasikan semua harta dan kekayaannya. Hal ini sudah menjadi sebuah aturan dan menjadi hal yang biasa. Tapi sesungguhnya, apa urgensinya bagi kita untuk mengetahui jenis dan nilai kekayaan para pejabat tersebut?
Apakah hal ini sekadar untuk membandingkan nilai kekayaannya, sebelum dan sesudah menjabat?
Bila memang demikian, apakah bila ada pejabat yang memiliki kekayaan yang meningkat tajam ketika menjadi pejabat negara, maka berarti bahwa dia telah melakukan tindak pidana korupsi?
Lalu bagaimana bila ada pejabat yang kekayaannya relatip tetap atau malah berkurang selama menjadi pejabat negara?
Semua kemungkinan diatas bisa saja terjadi dan semuanya tidak bisa menjadi ukuran, dan tak bisa serta merta digunakan untuk mengambil kesimpulan apapun.
Jadi apa pentingnya dengan dipublikasikannya Laporan kekayaan para pejabat tersebut ?
Bukankah ini malah melanggar hak privasi para pejabat itu sendiri?
Tindak pidana korupsi hanya bisa di tuntut melalui pengadilan bila disertai dengan bukti-bukti yang ada. Sedangkan Laporan kakayaan pejabat sama sekali tidak relevan bila dikaitkan dengan keterlibatan pejabat tersebut terhadap kasus korupsi yang terjadi.
Bahkan, hal ini akan mewujudkan kecenderungan untuk memanipulasi data, agar nilai kekayaannya tidak nampak melonjak tajam.
Padahal, sebagai seorang pejabat negara, tentu saja mereka punya kesempatan dan berhak untuk memperoleh tambahan kekayaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan wewenang dan kekuasaannya sebagai pejabat. Antara lain bisa saja karena mereka telah lama memiliki kerajaan bisnis yang besar atau karena memperoleh warisan atau hibah. Hal ini tentu akan bisa menambah jumlah kekayaannya yang cukup signifikan.
Ada hal lainnya yang lebih penting untuk dipublikasikan yaitu hasil kerja para pejabat tersebut. Terlepas dari berapapun jumlah kekayaanya sebelum dan setelah menjabat, maka rakyat perlu menilai tingkat keberhasilan seorang pejabat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Menjadi seorang pejabat, harus bisa mengemban amanah dan bertanggungjawab atas hasil kinerjanya. Apalagi para Pejabat Daerah hingga Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Dipundak merekalah rakyat menaruh harapannya.
Ironis sekali rasanya, bila rakyat hanya diberi kesempatan memilih sendiri para Kepala Daerah dan Presidennya, sedangkan mereka tidak pernah tahu hasil kerja para pejabat pilihannya itu.
Rakyat memilih seorang pemimpin bukan hanya karena perilakunya yang sederhana, jujur dan dapat dipercaya, tapi lebih jauh, apakah juga mampu mewujudkan semua keinginan dan harapan rakyatnya.
Untuk itu, DPR dan DPRD harus menyusun parameter yang jelas untuk mengukur hasil kinerja semua pejabat negara, pejabat daerah hingga presiden dan yang terpenting adalah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan.
Jangan lupa, semua pejabat negara dibiayai oleh uang rakyat. Mereka menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh negara dari uang rakyat. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan untuk mewujudkan harapan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya? Bagaimana rakyat bisa mengetahui performance kerja para pejabat bila tidak ada ukuran dan parameter yang jelas?
Rakyat tentunya ingin mengetahui, sejauh mana pencapaian hasil kerja yang nyata dan menciptakan setiap perubahan yang lebih baik dalam dalam setiap sendi kehidupan mereka.
Apapun gaya kepemimpinannya, seperti yang sekarang sedang trend dilakukan oleh semua pejabat yaitu dengan blusukan, bukan berarti menjamin keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apa perlunya melaksanakan kegiatan blusukan yang hanya untuk mendengar keluhan rakyat dan memastikan bahwa pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah telah berjalan dengan baik, tapi pada hasil akhirnya tidak terukur?
Justru yang terpenting adalah orientasi pada hasil, bukan prosesnya, bukan?
Para pejabat bisa saja melakukan kegiatan blusukan setiap hari, alih-alih dalam rangka mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat, malah uang rakyat terbuang sia-sia untuk membiayai perjalanan dinasnya tanpa hasil yang menggembirakan.
Blusukan adalah baik tapi akan lebih baik lagi bila hasil blusukannya bisa terukur dengan jelas.
Dengan demikian rakyat bisa mengetahui dengan pasti, dan yakin bahwa pejabat tersebut layak untuk dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Salam
Sumber : http://ift.tt/1sjFlT5