Samad Tak Perlu Kecewa, Tangkap Saja Novanto
Bagi saya, pejabat negara terutama di bidang hukum, harus menahan diri untuk beropini secara pribadi. Khawatirnya, opini pejabat penegak hukum malah membuat hukum kehilangan objektifitasnya. Opini pribadi penegak hukum, apalagi jika berhubungan dengan seseorang, maka ia akan melanggar salah satu asas hukum yang paling mendasar, yaitu praduga tak bersalah.
Lebih lanjut lagi, opini pejabat penegak hukum dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara politis untuk menjustifikasi kelompok politik tertentu. Kritik ini saya arahkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, salah satu tokoh yang sangat saya kagumi.
Mengutip dari tribunnews.com, Samad mengungkapkan rasa kecewa atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. “Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR terpilih, orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru,” ungkap Samad.
Meski menekankan bahwa Samad dan KPK tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dan kawan-kawan, menurut saya opini yang dikemukakan Samad itu blunder. Mudahnya begini, Samad menurut saya tak perlu beropini tentang Novanto yang “tidak bersih.” Kalau memang Novanto terindikasi korupsi, ya tangkap saja. Saya kira Novanto jadi ketua DPR tidak membuat dia kebal terhadap hukum, kan?
DPR dan korupsi
DPR dan kasus korupsi bukanlah hal baru di Indonesia tercinta ini. Silakan baca di link ini: http://ift.tt/1fWkuD8.
Anggota DPR dari semua partai ada yang korupsi. Ini belum termasuk anggota DPRD di seluruh daerah di Indonesia. Penyelesaiannya sederhana saja. Tangkapi saja sama KPK semua, selesai. Jadi kalaupun terpilihnya Novanto dikhawatirkan menjadi indikasi DPR nantinya akan membatasi kewenangan KPK, semua partai “diuntungkan” kok! Jadi tak bisa diarahkan ke salah satu kubu koalisi saat ini.
Mengapa saya sebut demikian? Karena pernyataan Samad dalam konteks saat ini (ada persaingan di DPR), jadi bernuansa politik. Seolah Samad mengiyakan salah satu kubu tentang Novanto. Jika mempertimbangkan ini, maka semakin jelas bahwa opini Samad menjadi kurang elok!
Yang pasti, perang melawan korupsi di semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus digaungkan di negeri tercinta Indonesia. Jika tidak, lambat laun tapi pasti bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Pejabat penegak hukum sebaiknya berkonsentrasi pada objektifitas penegakan hukum.
Sola lainnya, jika memang ada upaya melemahkan KPK, biarlah nanti berhadapan dengan rakyat yang cinta pemberantasan korupsi dan cinta KPK. Jangan khawatir, karena yang pantas khawatir itu hanyalah koruptor-koruptor!
Sumber : http://ift.tt/1q1brkq
Lebih lanjut lagi, opini pejabat penegak hukum dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara politis untuk menjustifikasi kelompok politik tertentu. Kritik ini saya arahkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, salah satu tokoh yang sangat saya kagumi.
Mengutip dari tribunnews.com, Samad mengungkapkan rasa kecewa atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. “Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR terpilih, orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru,” ungkap Samad.
Meski menekankan bahwa Samad dan KPK tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dan kawan-kawan, menurut saya opini yang dikemukakan Samad itu blunder. Mudahnya begini, Samad menurut saya tak perlu beropini tentang Novanto yang “tidak bersih.” Kalau memang Novanto terindikasi korupsi, ya tangkap saja. Saya kira Novanto jadi ketua DPR tidak membuat dia kebal terhadap hukum, kan?
DPR dan korupsi
DPR dan kasus korupsi bukanlah hal baru di Indonesia tercinta ini. Silakan baca di link ini: http://ift.tt/1fWkuD8.
Anggota DPR dari semua partai ada yang korupsi. Ini belum termasuk anggota DPRD di seluruh daerah di Indonesia. Penyelesaiannya sederhana saja. Tangkapi saja sama KPK semua, selesai. Jadi kalaupun terpilihnya Novanto dikhawatirkan menjadi indikasi DPR nantinya akan membatasi kewenangan KPK, semua partai “diuntungkan” kok! Jadi tak bisa diarahkan ke salah satu kubu koalisi saat ini.
Mengapa saya sebut demikian? Karena pernyataan Samad dalam konteks saat ini (ada persaingan di DPR), jadi bernuansa politik. Seolah Samad mengiyakan salah satu kubu tentang Novanto. Jika mempertimbangkan ini, maka semakin jelas bahwa opini Samad menjadi kurang elok!
Yang pasti, perang melawan korupsi di semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus digaungkan di negeri tercinta Indonesia. Jika tidak, lambat laun tapi pasti bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Pejabat penegak hukum sebaiknya berkonsentrasi pada objektifitas penegakan hukum.
Sola lainnya, jika memang ada upaya melemahkan KPK, biarlah nanti berhadapan dengan rakyat yang cinta pemberantasan korupsi dan cinta KPK. Jangan khawatir, karena yang pantas khawatir itu hanyalah koruptor-koruptor!
Sumber : http://ift.tt/1q1brkq