Pilkada Melalui DPRD? Ya Rapopo
Mengapa takut kalau pilkada melalui DPRD?
Tiongkok yang tidak pernah menyelenggarakan pilkada langsung pun – semua pejabat daerah dan negara dipilih oleh kongres rakyat nasional (badan legislatif), bisa menjadi negara yang makmur. Karena korupsi ditindak tanpa ampun sehingga penyelenggara negara tidak berani menyelewengkan wewenang mereka.
Sanksi yang tegas tersebut mampu membuat kebijakan pusat dijalankan oleh daerah dengan kebocoran minimal.
Tidak dipungkiri hal tersebut ditunjang oleh kualitas pejabat dan kongres yang memilihnya.
Jadi permasalahan sebenarnya ada pada kualitas manusia dan bukan pada sistemnya.
Jika Indonesia harus melaksanakan pilkada melalui DPRD, permasalahannya adalah kekhawatiran mengenai ‘siapa kepala daerah’ yang dipilih itu. Apakah mereka akan bekerja untuk rakyat dan mewakili kepentingan rakyat? Apakah mereka tidak akan korupsi untuk mengembalikan modal yang habis mereka pakai untuk “membiayai” proses pemilihan mereka?
Hal itulah yang meragukan.
Seandainya para wakil rakyat – anggota DPRD bersikap professional, jujur, dan bersih, maka tidak masalah pilkada melalui DPRD.
Jadi bagaimana baiknya?
Ya, anggota DPRD tersebut harus dididik menjadi lebih baik – menjadi profesional, jujur, dan bersih. Caranya ya melalui REVOLUSI MENTAL. Bukankah Jokowi sudah mencanangkan Revolusi Mental tersebut?
Silakan dicoba pada anggota DPRD dan DPR terlebih dahulu. Buktikan kalau program tersebut memang baik dan membawa manfaat (memberikan hasil sesuai yang diharapkan) bagi rakyat Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah program tersebut haruslah applicable – dapat diterapkan, bukan sekadar wacana.
Silakan buktikan!
Sumber : http://ift.tt/1pj9mRs
Tiongkok yang tidak pernah menyelenggarakan pilkada langsung pun – semua pejabat daerah dan negara dipilih oleh kongres rakyat nasional (badan legislatif), bisa menjadi negara yang makmur. Karena korupsi ditindak tanpa ampun sehingga penyelenggara negara tidak berani menyelewengkan wewenang mereka.
Sanksi yang tegas tersebut mampu membuat kebijakan pusat dijalankan oleh daerah dengan kebocoran minimal.
Tidak dipungkiri hal tersebut ditunjang oleh kualitas pejabat dan kongres yang memilihnya.
Jadi permasalahan sebenarnya ada pada kualitas manusia dan bukan pada sistemnya.
Jika Indonesia harus melaksanakan pilkada melalui DPRD, permasalahannya adalah kekhawatiran mengenai ‘siapa kepala daerah’ yang dipilih itu. Apakah mereka akan bekerja untuk rakyat dan mewakili kepentingan rakyat? Apakah mereka tidak akan korupsi untuk mengembalikan modal yang habis mereka pakai untuk “membiayai” proses pemilihan mereka?
Hal itulah yang meragukan.
Seandainya para wakil rakyat – anggota DPRD bersikap professional, jujur, dan bersih, maka tidak masalah pilkada melalui DPRD.
Jadi bagaimana baiknya?
Ya, anggota DPRD tersebut harus dididik menjadi lebih baik – menjadi profesional, jujur, dan bersih. Caranya ya melalui REVOLUSI MENTAL. Bukankah Jokowi sudah mencanangkan Revolusi Mental tersebut?
Silakan dicoba pada anggota DPRD dan DPR terlebih dahulu. Buktikan kalau program tersebut memang baik dan membawa manfaat (memberikan hasil sesuai yang diharapkan) bagi rakyat Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah program tersebut haruslah applicable – dapat diterapkan, bukan sekadar wacana.
Silakan buktikan!
Sumber : http://ift.tt/1pj9mRs