PDIP yang Kalah, Kok SBY yang Salah?
PDIP dan koalisinya kalah lagi dalam pergumulan di DPR RI. RUU Pilkada diputus lewat DPRD yang berarti kemenangan untuk Koalisi Merah Putih (KMP) atas koalisi Jokowi-JK (PDIP, Hanura, PKB). Walaupun bukan hasil akhir, masih bisa dianulir melalui Mahkamah Konstitusi (MK), dan walaupun saya juga tak setuju dengan Pilkada melalui DPRD, tapi kekalahan PDIP di DPR RI ini menjadi catatan tersendiri. Ini bukan kali pertama, sebelumnya PDIP juga kalah di pertarungan RUU MD3.
Saya membayangkan, bagaimana nasibnya berbagai RUU yang akan dibuat presiden terpilih Jokowi di masa pemerintahannya nanti? Pasti akan selalu mentok di DPR RI, apa pasal? Karena PDIP beserta PKB dan Hanura, plus Nasdem, sebagai partai pengusung Jokowi/JK selalu gagal meloloskan RUU tersebut. Lah, terus nasib rakyat bagaimana ya?
Satu lagi yang menjadi catatan saya perihal kegagalan PDIP, yaitu suka menyalahkan pihak lain. Jadi, kekalahan PDIP di pembahasan RUU Pilkada adalah gara-gara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Publik yang kadang-kadang naïf, percaya saja dengan provokasi itu. Sampai-sampai muncul #shameon SBY di twitter.
Hei, kawan-kawan, PDIP yang kalah, kok malah menyalahkan SBY sih?
Memang cara yang paling mudah untuk menutupi kekalahan PDIP yang berulang kali di DPR RI, ya dengan menyalahkan SBY. Katanya, SBY adalah produk pemilihan langsung, dan harusnya Demokrat menuruti SBY yang sebelumnya menyatakan setuju dengan Pilkada langsung.
Saya kasih persepsi lain ya soal ini. Pertama, pembahasan RUU ini sebenarnya sudah lama sekitar 2 tahun yang lalu dan didasari hal yang rasional, yaitu pilkada langsung selama ini perlu ada koreksi karena ada ekses negatif antara lain konflik, boros, money politic, masyarakat belum siap, dan lain-lain.
Kedua, isu ini menjadi sangat politis pasca pilpres karena ada polarisasi JKW-JK vs KMP, karena yang muncul di publik akhirnya “menang-kalah” bukan alasan rasional lagi. Ketiga, itulah mengapa SBY mengeluarkan statemen setuju pilkada langsung tapi dengan syarat-syarat. Karena memang itu sebenarnya awalnya reason tentang RUU pilkada.
Keempat, nah kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi ya sebenarnya lebih baik pilkada perwakilan (DPRD). Di AS juga perwakilan kok (coba cek lagi, setahu saya cuma New York yang langsung dipilih, lainnya via dewan kota). Sila ke 4 Pancasila juga perwakilan lho.
Kelima, urusan walkout itu dinamika politik praktis. Di dunia politik, namanya negoisasi ya tidak bisa ‘tanpa syarat’. Selalu ada take n give. Tapi kalau maunya “the winner takes all”, ya namanya tidak bijaksana. Memang negara mau urus negara sendiri.
Terakhir, saya ingin menekankan, alasan rasional jangan tertutupi oleh emosional demokrasi rakyat. Penguatan DPR/DPRD juga mandat reformasi, lho.
Jadi introspeksilah PDIP!
Hari ini, baiknya politisi-politisi PDIP balik saja dulu ke rumah lalu merenung. Buat pertanyaan dengan tanda tanya besar, “Mengapa saya kalah terus ya DPR RI??” Introspeksi adalah langkah sebaik-baiknya. Bukan berkoar-koar menyalahkan SBY!
Santai saja, masih ada MK kok. Belum final itu RUU. Masih mungkin sekali Pilakada langsung dilaksanakan. Yang sudah final itu adalah PDIP kalah lagi di DPR RI! Itu mesti jadi catatan besar bagi Pak Jokowi, karena ingat semangat Pak Jokowi mensejahterakan rakyat, seperti janjinya, jangan sampai terhambat terus oleh kekalahan PDIP di DPR RI. Demikian, saudara!
Sumber : http://ift.tt/1rioBQg
Saya membayangkan, bagaimana nasibnya berbagai RUU yang akan dibuat presiden terpilih Jokowi di masa pemerintahannya nanti? Pasti akan selalu mentok di DPR RI, apa pasal? Karena PDIP beserta PKB dan Hanura, plus Nasdem, sebagai partai pengusung Jokowi/JK selalu gagal meloloskan RUU tersebut. Lah, terus nasib rakyat bagaimana ya?
Satu lagi yang menjadi catatan saya perihal kegagalan PDIP, yaitu suka menyalahkan pihak lain. Jadi, kekalahan PDIP di pembahasan RUU Pilkada adalah gara-gara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Publik yang kadang-kadang naïf, percaya saja dengan provokasi itu. Sampai-sampai muncul #shameon SBY di twitter.
Hei, kawan-kawan, PDIP yang kalah, kok malah menyalahkan SBY sih?
Memang cara yang paling mudah untuk menutupi kekalahan PDIP yang berulang kali di DPR RI, ya dengan menyalahkan SBY. Katanya, SBY adalah produk pemilihan langsung, dan harusnya Demokrat menuruti SBY yang sebelumnya menyatakan setuju dengan Pilkada langsung.
Saya kasih persepsi lain ya soal ini. Pertama, pembahasan RUU ini sebenarnya sudah lama sekitar 2 tahun yang lalu dan didasari hal yang rasional, yaitu pilkada langsung selama ini perlu ada koreksi karena ada ekses negatif antara lain konflik, boros, money politic, masyarakat belum siap, dan lain-lain.
Kedua, isu ini menjadi sangat politis pasca pilpres karena ada polarisasi JKW-JK vs KMP, karena yang muncul di publik akhirnya “menang-kalah” bukan alasan rasional lagi. Ketiga, itulah mengapa SBY mengeluarkan statemen setuju pilkada langsung tapi dengan syarat-syarat. Karena memang itu sebenarnya awalnya reason tentang RUU pilkada.
Keempat, nah kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi ya sebenarnya lebih baik pilkada perwakilan (DPRD). Di AS juga perwakilan kok (coba cek lagi, setahu saya cuma New York yang langsung dipilih, lainnya via dewan kota). Sila ke 4 Pancasila juga perwakilan lho.
Kelima, urusan walkout itu dinamika politik praktis. Di dunia politik, namanya negoisasi ya tidak bisa ‘tanpa syarat’. Selalu ada take n give. Tapi kalau maunya “the winner takes all”, ya namanya tidak bijaksana. Memang negara mau urus negara sendiri.
Terakhir, saya ingin menekankan, alasan rasional jangan tertutupi oleh emosional demokrasi rakyat. Penguatan DPR/DPRD juga mandat reformasi, lho.
Jadi introspeksilah PDIP!
Hari ini, baiknya politisi-politisi PDIP balik saja dulu ke rumah lalu merenung. Buat pertanyaan dengan tanda tanya besar, “Mengapa saya kalah terus ya DPR RI??” Introspeksi adalah langkah sebaik-baiknya. Bukan berkoar-koar menyalahkan SBY!
Santai saja, masih ada MK kok. Belum final itu RUU. Masih mungkin sekali Pilakada langsung dilaksanakan. Yang sudah final itu adalah PDIP kalah lagi di DPR RI! Itu mesti jadi catatan besar bagi Pak Jokowi, karena ingat semangat Pak Jokowi mensejahterakan rakyat, seperti janjinya, jangan sampai terhambat terus oleh kekalahan PDIP di DPR RI. Demikian, saudara!
Sumber : http://ift.tt/1rioBQg