DEMOKRASI MAHAL DAN TIDAK MENGUNTUNGKAN RAKYAT
Oleh; Akhmad Sujadi
Sepakat sudah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meng-golkan Rancangan Undang Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang akhirnya Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pilkada langsung yang selama ini menghasilkan pemimpin aneka macam perilaku posiitif dan negatif telah menghabiskan dana APBN dan APBD. Pilkada langsung juga telah memakan banyak korban antar pendukung. Tidak sedikit harta dikeluarkan kandidat pemimpin. Yang menang dan yang terpilih sama-sama keluar banyak uang atau harta benda.
Pemilu Kada langsung yang telah berjalan hampir sepuluh tahun, berdampak positif dan negatif dalam berdemokrasi di negeri ini. Pilpres dan Pilkada langsung telah melahirkan sejumlah pemimpin yang dinilai bagus, menurut pandangan umum, sebut saja Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Rismaharini dan sederet nama lainnya.
Disamping melahirkan sejumlah pemimpin yang bagus, Pemilu lngsung juga lebih banyak menghasilkan pemimpin kurang berkwalitas. Lebih dari 3 Gubernur, puluhan wali kota dan bupati harus mendekam di balik jeruji besi karena penyelewengan dana APBD.
Yang masih hangat dalam ingatan Gubernur Banten yang sering tampil mewah ternyata banyak menggunakan dana negara untuk tetap tampil mewah. Terakhir Gubernur Riau yang baru saja tertangkap tangan karena menerima suap. Belum lagi nama-nama lain yang tersangkut masalah, umumnya anggaran.
Pilkada langsung yang telah menyedot uang pribadi calon pasti akan minta dikembalikan, langsung atau terselubung sudah pasti Kepala daerah mencari berbagai cara agar uang yang mereka keluarkan kembali ketika memimpin, itulah salah satu dampak Pilkada langsung.
Melihat berbagai kejadian dan perkembangan di masyarakat, pemerintah berinisiatif untuk mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih melalui proses di DPRD, seperti jaman orde baru. Inilah yang sekarang diprotes warga, kepala daerah dan aktivis demokrasi.
Harus disadari demokrasi itu alat dan proses untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun sejak demokrasi lahir di negeri ini, para tokoh elit negeri lebih banyak berkutat pada proses demokrasinya saja. Sedangkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat belum tercapai.
Hal tersebut karena mahalnya proses demokrasi dan sedikit melhirkan pemimpin berkwalitas yang mementingkan kesejahteraan umum dibanding kesejahteraan pribadinya. Ini sangat ironis antara demokrasi sebagai alat mencapai kekuasaan, namun kekuasaan itu tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Kita lihat, suatu daerah pemekaran baru, bila telah terpilih pemimpin, maka satuan kerja perangkat daerah harus diciptakan. SKPD, tentu memerlukan anggaran yang cukup besar. Seorang Bupati yang memimpin kabupaten menuturkan, PADnya cuma Rp 30 Milyar. Biaya operasional untuk gaji, kendaraan, rumah dinas dan lainya lebih dari Rp 500 milyar. Ini kan membuat APBN tekor.
Jadi tujuan pemekaran suatu wilayah bukan untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kesejahteraan, tapi ada upaya terselubung, bagaimana menarik dana APBN untuk membiayai kabupaten baru dan segenap birokrasi di bawahnya, bukan pada tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat.
Demokrasi memang alat paling relevan untuk memilih pemimpin, wakil rakyat yang paling baik dibanding sistem otoriter, kerajaan yang umumnya pemimpin lahir dari warisan karena sebagai titah kerajaan, namun hasil dari demokrasi belum tentu dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur.###
Sumber : http://ift.tt/1BqaN6t
Sepakat sudah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meng-golkan Rancangan Undang Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang akhirnya Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pilkada langsung yang selama ini menghasilkan pemimpin aneka macam perilaku posiitif dan negatif telah menghabiskan dana APBN dan APBD. Pilkada langsung juga telah memakan banyak korban antar pendukung. Tidak sedikit harta dikeluarkan kandidat pemimpin. Yang menang dan yang terpilih sama-sama keluar banyak uang atau harta benda.
Pemilu Kada langsung yang telah berjalan hampir sepuluh tahun, berdampak positif dan negatif dalam berdemokrasi di negeri ini. Pilpres dan Pilkada langsung telah melahirkan sejumlah pemimpin yang dinilai bagus, menurut pandangan umum, sebut saja Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Rismaharini dan sederet nama lainnya.
Disamping melahirkan sejumlah pemimpin yang bagus, Pemilu lngsung juga lebih banyak menghasilkan pemimpin kurang berkwalitas. Lebih dari 3 Gubernur, puluhan wali kota dan bupati harus mendekam di balik jeruji besi karena penyelewengan dana APBD.
Yang masih hangat dalam ingatan Gubernur Banten yang sering tampil mewah ternyata banyak menggunakan dana negara untuk tetap tampil mewah. Terakhir Gubernur Riau yang baru saja tertangkap tangan karena menerima suap. Belum lagi nama-nama lain yang tersangkut masalah, umumnya anggaran.
Pilkada langsung yang telah menyedot uang pribadi calon pasti akan minta dikembalikan, langsung atau terselubung sudah pasti Kepala daerah mencari berbagai cara agar uang yang mereka keluarkan kembali ketika memimpin, itulah salah satu dampak Pilkada langsung.
Melihat berbagai kejadian dan perkembangan di masyarakat, pemerintah berinisiatif untuk mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih melalui proses di DPRD, seperti jaman orde baru. Inilah yang sekarang diprotes warga, kepala daerah dan aktivis demokrasi.
Harus disadari demokrasi itu alat dan proses untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun sejak demokrasi lahir di negeri ini, para tokoh elit negeri lebih banyak berkutat pada proses demokrasinya saja. Sedangkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat belum tercapai.
Hal tersebut karena mahalnya proses demokrasi dan sedikit melhirkan pemimpin berkwalitas yang mementingkan kesejahteraan umum dibanding kesejahteraan pribadinya. Ini sangat ironis antara demokrasi sebagai alat mencapai kekuasaan, namun kekuasaan itu tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Kita lihat, suatu daerah pemekaran baru, bila telah terpilih pemimpin, maka satuan kerja perangkat daerah harus diciptakan. SKPD, tentu memerlukan anggaran yang cukup besar. Seorang Bupati yang memimpin kabupaten menuturkan, PADnya cuma Rp 30 Milyar. Biaya operasional untuk gaji, kendaraan, rumah dinas dan lainya lebih dari Rp 500 milyar. Ini kan membuat APBN tekor.
Jadi tujuan pemekaran suatu wilayah bukan untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kesejahteraan, tapi ada upaya terselubung, bagaimana menarik dana APBN untuk membiayai kabupaten baru dan segenap birokrasi di bawahnya, bukan pada tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat.
Demokrasi memang alat paling relevan untuk memilih pemimpin, wakil rakyat yang paling baik dibanding sistem otoriter, kerajaan yang umumnya pemimpin lahir dari warisan karena sebagai titah kerajaan, namun hasil dari demokrasi belum tentu dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur.###
Sumber : http://ift.tt/1BqaN6t