Akrobat SBY Dalam RUU Pilkada dan Dahsyatnya Politik Balas Dendam
Drama RUU Pilkada telah berakhir dengan kemenangan Koalisi Merah Putih yang mengusung pilkada tidak langsung oleh DPRD. Kemenangan Koalisi Merah Putih juga memiliki arti penting bahwa rakyat tidak berhak lagi menentukan pemimpin daerahnya. Dengan kemenangan Koalisi Merah Putih tersebut maka elit-elit parpol kembali memiliki taring kekuasaan untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya menguasai daerah. Kini jangan pernah berharap lagi, rakyat akan memiliki pemimpin-pemimpin daerah seperti Jokowi, Ahok, Risma, Ridwan Kamil, Abdullah Azwar Anas, Nurdin Abdullah, Bima Arya dan lain sebagainya.
Drama Century dan Dendam Tiada Akhir
Drama RUU Pilkada tentu tidak bisa dilepaskan dari Drama Century. Di awal pemerintahannya, SBY harus berjibaku melawan manuver politik elit-elit parpol di DPR yang menggunakan skandal bailout century sebagai senjata untuk menjatuhkannya.
Drama Century telah mengakibatkan Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB) terpecah belah. Opsi A yang menyatakan bahwa “bailout Bank Century tidak bermasalah” hanya didukung oleh Partai Demokrat, PAN dan PKB. Padahal koalisi KIB II terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP dan PKB. Sedangkan Opsi C yang menyatakan “bailout Bank Century bermasalah” didukung oleh PDIP, Partai Golkar, PPP, PKS, Gerindra dan Hanura. Dari komposisi dukungan dapat dilihat bahwa dalam drama century terjadi pengkhianatan terhadap Koalisi KIB II yang dilakukan oleh Partai Golkar, PPP dan PKS. Akibat kekalahan dalam voting kasus century, Presiden SBY sebagai pimpinan Koalisi KIB II harus merelakan kehilangan Sri Mulyani, membiarkan Budiono sebagai korban dan pemerintahannya tersandera. Melalui RUU Pilkada, SBY seperti ingin menunjukkan dan memberi pelajaran kepada elit-elit parpol betapa sakitnya dikhianati oleh teman koalisi.
Jika kita cermat, sebenarnya manuver SBY sudah bisa dibaca sejak awal, karena SBY memang mendapat julukan sebagai “Presiden Pencitraan”. Intuisi politik yang tajam dari Megawati dan Puan Maharani telah terbukti. Ketika SBY dan Ibas menyatakan mendukung Pilkada Langsung, Puan Maharani langsung memberikan pernyataan yang meragukan komitmen SBY. “Buktikan, jangan asal omdo!” kata Puan kepada media.
Keraguan Puan Maharani akan komitmen SBY dilandasi oleh fakta bahwa RUU Pilkada yang diajukan oleh pemerintahan SBY sejak awal mengusung pilkada tidak langsung oleh DPRD. Saat itu usulan pemerintah hanya didukung oleh Partai Demokrat dan PPP.
Rupanya, pertarungan keras di Pilpres membawa angin baik bagi SBY. Usai MK mengetuk palu mensahkan keputusan KPU yang memenangkan Jokowi-JK sebagai presiden wakil presiden terpilih, gerbong Koalisi Merah Putih langsung berbalik arah mendukung usulan Partai Demokrat. Sayangnya, dukungan Koalisi Merah Putih kepada usulan Partai Demokrat yang mengusung pilkada tidak langsung melalui DPRD mendapat reaksi negative dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan para akademisi, pengamat politik dan kepala daerah meminta kepada Presiden SBY agar menarik kembali RUU Pilkada.
Melihat derasnya arus penolakan usulan pilkada tidak langsung melalui DPRD, SBY pun akhirnya melakukan manuver politik pencitraan. Tiba-tiba, SBY setuju pilkada langsung dengan 10 syarat. Aneh tapi nyata, kok bisa pengusul RUU dan bagian dari KMP tiba-tiba mengubah haluannya 180 derajat, dari pilkada tidak langsung menjadi pilkada langsung. Disinilah, Puan Maharani dan elit-elit PDIP sudah mencium aroma dendam SBY. Karenanya tanpa tedeng aling-aling Puan Maharani meminta SBY membuktikan ucapannya yang mendukung pilkada langsung.
Drama pencitraan SBY akhirnya terbongkar di sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada. Setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat disetujui dan didukung oleh PDIP, PKB dan Hanura topeng pencitraan SBY akhirnya dibuka. Secara hitungan matematis, dukungan PDIP, PKB dan Hanura terhadap opsi usulan pilkada langsung plus 10 syarat yang diusung oleh Demokrat jelas akan memenangkan pilkada langsung.
Melihat kemenangan pilkada langsung yang sudah didepan mata, akhirnya Demokrat memilih walkout yang secara tidak langsung mendukung pilkada tidak langsung oleh DPRD. Karena sejak awal, Demokrat sudah tahu peta politik dukungan terhadap pilkada tidak langsung oleh DPRD akan menang voting jika Demokrat bersikap netral.
Rupanya, Demokrat lebih memilih setia mendukung Koalisi Merah Putih untuk menunjukkan dan memberi pelajaran kepada PDIP betapa sakitnya dikhianati. Dan lagi-lagi rakyat harus gigit jari melihat tingkah polah politisi melakukan acrobat politik yang merampas hak rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya.
Selamat atas kemenangan Koalisi Merah Putih dan rakyat pun makin tahu betapa dahsyatnya politik balas dendam SBY kepada Megawati.
Sumber : http://ift.tt/1v6AFnY