Banjir, Salah Pimpinan Daerah dan Solusinya
Mengapa Belanda khususnya ibukota Negara Belanda Amsterdam tidak pernah banjir, elevasi terendah permukaan tanah Netherlands (dataran rendah) adalah 6,76 meter di bawah permukaan laut, padahal disana sering ada hujan dan malah ada hujan salju dan badai yang saat ini dipastikan debit airnya semakin meningkat. Kota Amsterdam posisinya berada dibawah permukaan air laut dan memang dulunya adalah daratan laut yang mereka bendung secara tersistem sejak lama. Artinya, jika ada hujan atau salju yang lebat, maka kota itu harusnya kebanjiran besar, karena muara sungai terakhir ke laut, berada diatas kota Amsterdam. Saluran akhir drainase kota, akan dipastikan tidak akan bisa masuk laut dan malah seharusnya air laut dengan sendirinya akan masuk dengan sendirinya membanjiri perkotaan walaupun kota Amsterdam tidak kehujanan. Ada 27% wilayah Belanda berada dibawah permukaan laut. Kita bisa merenung, sudah berapa lama umur kota Amsterdam dibangun, sampai sekarang belum ada kabar berita bahwa kota itu kebanjiran besar.
Amsterdam dahulunya sebagai sebuah desa nelayan kecil, lalu ada sungai Amstel dibendung, lalu bendungan itu bisa dibangun menjorok kebagian lautan. Inilah sebuah kreatifitas teknologi yang inovatif sehingga pada akhir abad ke-12 Amsterdam menjadi sebuah pelabuhan terpenting dunia. Ada dua kota di Belanda yang diperluas dengan membendung air laut yaitu : Kota Rotterdam dibendung 1958 dan setelah itu Kota Baru Nieuwerkerk aan den Ijssel. Kerajaan Belanda tentu bisa membangun bendungan ini adalah dari dana besar simpanan selama penjajahan Belanda di Indonesia 350 tahun melalui VOC-nya. Yang mereka dapatkan dari membendung laut adalah listrik tenaga air untuk perkotaan dan industri serta daratan yang bisa diperluas. Karena kita tidak membahas kota-kota di Belanda, maka kita masuk saja kedalam permasalahan banjir tidak berkesudahan didalam negeri Indonesia.
Kita ketahui bahwa dalam era pemanasan global ini, Kutub Selatan dan Greenland mengalami pencairan, sehingga permukaan air laut dipastikan akan meningkat diseluruh dunia. Selanjutnya dampaknya debit air hujan dimanapun akan semakin tinggi. Kenyataan ini seharusnya menjadi indikasi kuat bagi semua Bappeda diseluruh Indonesia agar bisa membuah blueprint yang bisa menggerakkan dinas terkait untuk membenahi dan merombak sistem drainase kota dan pengerukan sungai-sungai. Lalu perkotaan di pinggir pantai bisa membuat perencanaan bendungan Giant Sea Wall (GSW) untuk antisipasi peningkatan permukaan laut kedepan. Kita ketahui SDM Bappeda terdiri dari para Insinyur sipil yang handal, akan tetapi mereka tidak pernah membuat perubahan perencanaan drainase perkotaan, sungai serta reklamasi bendungan pantai dan disisi lain mayoritas para Gubernur, Walikota dan Bupati sibuk dengan berbagai proyek konspirasi manipulasi uang APBN dan APBD dengan Korupsi-ria-nya.
Peningkatan permukaan laut sebagai dampak pemanasan global dan mencairnya kutub, untuk setiap perkotaan dipinggir pantai sudah tidak bisa lagi hanya dengan penanaman mangrove saja sebagai penahan banjir Rob, sudah seharusnya direncanakan berbagai teknik bendungan pinggir pantai model Giant Sea Wall (GSW). Tentu untuk pembangunannya, akan menelan biaya yang sangat besar.
Penulis sering memperhatikan diberbagai perkotaan di Indonesia, drainasenya tidak mengalir dan tidak dalam sistem yang baik sehingga jika ada air hujan yang deras turun, semua air mengalir dengan baik menuju kawasan yang lebih rendah lalu ke sungai. Sangat banyak saluran air perkotaan yang tersumbat dan berbagai parit berisi sampah dan tanah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan apalagi diperdalam. Disamping tersumbat dan sangat dangkal, sistem drainase perkotaan di Indonesia tidak bisa mengalir dengan baik, karena pembangunan yang asal-asalan tanpa perencanaan yang baik dan tersistem dalam air yang mengalir sampai ke sungai. Seperti Kota Jakarta sebagai ibu kota adalah sangat memalukan bisa banjir setiap tahun tanpa ada solusi yang semakin bisa mengurangi wilayah dampak banjir. Kota Bandung yang terkenal dengan Teknik sipil ITB-nya malah Walikotanya juga sebagai alumni ITB masih saja banjir, apalagi Kabupaten Bandung (Bupati dan Gubernur yang abai-lalai drainase). Kota Medan begitu juga (Walikota dan Gubernur yang abai-lalai drainase), serta kota-kota besar banjir di Indonesia lainnya. Diperparah dengan pembiaran penggundulan hutan dibeberapa pegunungan.
Sebagai organisasi Pemerintahan yang digaji dari uang rakyat, seharusnya pemerintah (pusat dan daerah) sudah bisa memprediksi sejak adanya indikasi global warming dunia dan mencairnya kutub selatan dan utara 20 tahun yang lalu, tentu akan terjadi meningginya permukaan laut serta bertambahnya debit air hujan, maka strategi perencanaan drainase perkotaan sudah tidak bisa lagi berpikir dan bertindak secara kuno dan konvensional. Seharusnya para Bappeda, Gubernur, Bupati, Walikota diseluruh Indonesia sudah menerapkan perencanaan dan realisasi drainase perkotaan dengan methodology modern seperti yang sudah diterapkan di Negara Belanda drainase kota yang anti banjir.
Permasalahan banjir perkotaan adalah disebabkan :
A. Drainase yang tidak baik dan tidak sistem sehingga saluran drainase tidak mengalirkan air secara baik dan lancar ketempat yang lebih rendah,
B. Sungai perkotaan atau kanal-kanal air perkotaan yang dangkal,
C. Permasalahan sampah industri dan sampah rumah tangga dibuang sembarangan,
D. Penegakan hukum yang tidak berjalan baik dan benar.
Solusi permasalahan drainase perkotaan :
1. Setiap perkotaan seharusnya sudah memiliki peta kontur permukaan kota dari yang tertinggi hingga terendah sampai ke sungai, inilah sebagai dasar kemiringan drainase,
2. Bappeda disetiap kota harus memiliki perencanaan tatakota dengan drainase yang modern, tersistem yang bisa mengalirkan air sampai ke sungai-sungai perkotaan,
3. Gubernur, Bupati dan Walikota harus melaksanakan perencanaan drainase secara modern, sampai kepada pengerukan sungai sampai ke muara sungai,
4. Adanya sosialisasi pelarangan pembuangan sampah ke saluran drainase dan sungai dengan penegakan hukum yang tegas dan benar,
5. Adanya pengawasan yang ketat terhadap berbagai kemungkinan penyumbatan sistem drainase,
6. Semua Pemda membuat perencanaan tempat pebuangan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir diangkut secara konsisten dengan methoda pilah-pilih sehingga sampah bisa menjadi sumber energi listrik kota dan pupuk organik.
Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi semua yang berkepentingan, dan penulis menantang semua Gubernur jika tidak mampu membenahi drainase kota, maka penulis berani mengambil alih jabatan anda semua satu persatu. Penulis sangat gemas kepada aparat pemerintah yang tidak mampu move on untuk yang lebih baik dalam penanggulangan banjir perkotaan. Sudahlah anda sekalian jangan hanya memikirkan bagaimana bisa mengkorupsi APBN dan APBD. Sudah saatnya move on untuk kemaslahatan seluruh rakyat.(Ashwin Pulungan)
Sumber : http://ift.tt/1vdKIUq
Amsterdam dahulunya sebagai sebuah desa nelayan kecil, lalu ada sungai Amstel dibendung, lalu bendungan itu bisa dibangun menjorok kebagian lautan. Inilah sebuah kreatifitas teknologi yang inovatif sehingga pada akhir abad ke-12 Amsterdam menjadi sebuah pelabuhan terpenting dunia. Ada dua kota di Belanda yang diperluas dengan membendung air laut yaitu : Kota Rotterdam dibendung 1958 dan setelah itu Kota Baru Nieuwerkerk aan den Ijssel. Kerajaan Belanda tentu bisa membangun bendungan ini adalah dari dana besar simpanan selama penjajahan Belanda di Indonesia 350 tahun melalui VOC-nya. Yang mereka dapatkan dari membendung laut adalah listrik tenaga air untuk perkotaan dan industri serta daratan yang bisa diperluas. Karena kita tidak membahas kota-kota di Belanda, maka kita masuk saja kedalam permasalahan banjir tidak berkesudahan didalam negeri Indonesia.
Kita ketahui bahwa dalam era pemanasan global ini, Kutub Selatan dan Greenland mengalami pencairan, sehingga permukaan air laut dipastikan akan meningkat diseluruh dunia. Selanjutnya dampaknya debit air hujan dimanapun akan semakin tinggi. Kenyataan ini seharusnya menjadi indikasi kuat bagi semua Bappeda diseluruh Indonesia agar bisa membuah blueprint yang bisa menggerakkan dinas terkait untuk membenahi dan merombak sistem drainase kota dan pengerukan sungai-sungai. Lalu perkotaan di pinggir pantai bisa membuat perencanaan bendungan Giant Sea Wall (GSW) untuk antisipasi peningkatan permukaan laut kedepan. Kita ketahui SDM Bappeda terdiri dari para Insinyur sipil yang handal, akan tetapi mereka tidak pernah membuat perubahan perencanaan drainase perkotaan, sungai serta reklamasi bendungan pantai dan disisi lain mayoritas para Gubernur, Walikota dan Bupati sibuk dengan berbagai proyek konspirasi manipulasi uang APBN dan APBD dengan Korupsi-ria-nya.
Peningkatan permukaan laut sebagai dampak pemanasan global dan mencairnya kutub, untuk setiap perkotaan dipinggir pantai sudah tidak bisa lagi hanya dengan penanaman mangrove saja sebagai penahan banjir Rob, sudah seharusnya direncanakan berbagai teknik bendungan pinggir pantai model Giant Sea Wall (GSW). Tentu untuk pembangunannya, akan menelan biaya yang sangat besar.
Penulis sering memperhatikan diberbagai perkotaan di Indonesia, drainasenya tidak mengalir dan tidak dalam sistem yang baik sehingga jika ada air hujan yang deras turun, semua air mengalir dengan baik menuju kawasan yang lebih rendah lalu ke sungai. Sangat banyak saluran air perkotaan yang tersumbat dan berbagai parit berisi sampah dan tanah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan apalagi diperdalam. Disamping tersumbat dan sangat dangkal, sistem drainase perkotaan di Indonesia tidak bisa mengalir dengan baik, karena pembangunan yang asal-asalan tanpa perencanaan yang baik dan tersistem dalam air yang mengalir sampai ke sungai. Seperti Kota Jakarta sebagai ibu kota adalah sangat memalukan bisa banjir setiap tahun tanpa ada solusi yang semakin bisa mengurangi wilayah dampak banjir. Kota Bandung yang terkenal dengan Teknik sipil ITB-nya malah Walikotanya juga sebagai alumni ITB masih saja banjir, apalagi Kabupaten Bandung (Bupati dan Gubernur yang abai-lalai drainase). Kota Medan begitu juga (Walikota dan Gubernur yang abai-lalai drainase), serta kota-kota besar banjir di Indonesia lainnya. Diperparah dengan pembiaran penggundulan hutan dibeberapa pegunungan.
Sebagai organisasi Pemerintahan yang digaji dari uang rakyat, seharusnya pemerintah (pusat dan daerah) sudah bisa memprediksi sejak adanya indikasi global warming dunia dan mencairnya kutub selatan dan utara 20 tahun yang lalu, tentu akan terjadi meningginya permukaan laut serta bertambahnya debit air hujan, maka strategi perencanaan drainase perkotaan sudah tidak bisa lagi berpikir dan bertindak secara kuno dan konvensional. Seharusnya para Bappeda, Gubernur, Bupati, Walikota diseluruh Indonesia sudah menerapkan perencanaan dan realisasi drainase perkotaan dengan methodology modern seperti yang sudah diterapkan di Negara Belanda drainase kota yang anti banjir.
Permasalahan banjir perkotaan adalah disebabkan :
A. Drainase yang tidak baik dan tidak sistem sehingga saluran drainase tidak mengalirkan air secara baik dan lancar ketempat yang lebih rendah,
B. Sungai perkotaan atau kanal-kanal air perkotaan yang dangkal,
C. Permasalahan sampah industri dan sampah rumah tangga dibuang sembarangan,
D. Penegakan hukum yang tidak berjalan baik dan benar.
Solusi permasalahan drainase perkotaan :
1. Setiap perkotaan seharusnya sudah memiliki peta kontur permukaan kota dari yang tertinggi hingga terendah sampai ke sungai, inilah sebagai dasar kemiringan drainase,
2. Bappeda disetiap kota harus memiliki perencanaan tatakota dengan drainase yang modern, tersistem yang bisa mengalirkan air sampai ke sungai-sungai perkotaan,
3. Gubernur, Bupati dan Walikota harus melaksanakan perencanaan drainase secara modern, sampai kepada pengerukan sungai sampai ke muara sungai,
4. Adanya sosialisasi pelarangan pembuangan sampah ke saluran drainase dan sungai dengan penegakan hukum yang tegas dan benar,
5. Adanya pengawasan yang ketat terhadap berbagai kemungkinan penyumbatan sistem drainase,
6. Semua Pemda membuat perencanaan tempat pebuangan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir diangkut secara konsisten dengan methoda pilah-pilih sehingga sampah bisa menjadi sumber energi listrik kota dan pupuk organik.
Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi semua yang berkepentingan, dan penulis menantang semua Gubernur jika tidak mampu membenahi drainase kota, maka penulis berani mengambil alih jabatan anda semua satu persatu. Penulis sangat gemas kepada aparat pemerintah yang tidak mampu move on untuk yang lebih baik dalam penanggulangan banjir perkotaan. Sudahlah anda sekalian jangan hanya memikirkan bagaimana bisa mengkorupsi APBN dan APBD. Sudah saatnya move on untuk kemaslahatan seluruh rakyat.(Ashwin Pulungan)
Sumber : http://ift.tt/1vdKIUq