PNS Identik Dengan Maling
Sejak pemerintahan Soeharto, Gusdur, Megawati, SBY apalagi sampai Jokowi, PNS disamakan oleh seluruh masyarakat sebagai “Maling” APBN dan APBD. Ini semua dibuktikan dengan sangat banyaknya petinggi PNS sejak dari Pemerintahan Pusat sampai Pemerintahan Daerah yang tertangkap basah oleh KPK karena Korupsi. Kalau para petinggi PNS banyak yang korupsi, artinya PNS lainnya dibawah para petinggi PNS maling itu sangat banyak yang terlibat korupsi.
Penulis sering berkomunikasi dengan para pengusaha Foto Copy, ini sebagai korupsi kecil-kecilan, para pengusaha diberbagai perkotaan selalu pernyataan mereka sama yaitu biaya dan jumlah Foto Copy selalu di mark up oleh para pegawai PNS kecil. Kemudian penulis juga banyak berkomunikasi dengan para pengusaha rumah makan, mereka mengatakan bahwa setiap ada rapat-rapat PNS, selalu harga nasi bungkus atau nasi kotak di mark up juga harganya dan malah para pegawai PNS itu selalu meminta bon kosong yang dicap dan ditanda tangani. Maksudnya bon dan kwitansi kosong itu untuk mereka isi sendiri dengan harga semaunya. Inilah bukti nyata korupsi PNS ditingkat bawah dan sangat merata diseluruh Indonesia, apalagi PNS jauh didaerah terpencil.
Apalagi pada momen tahunan untuk membuat laporan pertanggungan jawab realisasi pembangunan daerah, berbagai cara dilakukan sebuah tim pembuat laporan pertanggungan jawab untuk mengakali dengan segala cara mark up untuk menyesuaikan isi angka yang dikarang besarnya lalu didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dengan cap dan bon palsu yang direkayasa sendiri oleh para PNS dari tim pembuat laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk membohongi tim BPK agar laporan pertanggungan jawab menjadi layak. Belum lagi adanya kolusi antara bagian keuangan daerah dengan para petugas BPK.
Sampai detik ini, Pemerintah Jokowi masih saja belum bisa menampakkan kegigihannya untuk membenahi para PNS nakal ini. Sangat nyata terlihat, bahwa kejahatan manipulasi dan korupsi ternyata sangat besar dari dalam pemerintahan sendiri, terutama sudah menyeluruh budaya maling yang merasuki para PNS ini. Memang ada PNS yang masih bisa mempertahankan kebaikan nilai dirinya serta moralnya, akan tetapi pegawai seperti ini bisa dihitung dengan jari dan biasanya mereka PNS yang jujur ini selalu disingkirkan dalam jabatan penting dan strategis diseluruh jajaran pemerintahan. Memang dari luar pemerintahan, manipulasi yang merugikan rakyat tidak kalah besarnya seperti Mafia Migas, Mafia Perbankan, Mafia Perikanan, Mafia Peternakan, Mafia Tanah dan lain sebagainya.
Menteri Aparatur Negara yang sekarang disebut dengan Menteri Menpan RB, memang sudah membuat ketentuan penghematan seperti salah satunya jangan melakukan rapat-rapat dihotel-hotel, akan tetapi hanya dengan ketentuan berlevel imbauan dan tanpa tindakan yang sangat tegas didasari dengan Keppres misalnya, perintah yang bersifat imbauan, tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Buktinya masih saja ada perilaku lama yang suka melakukan rapat-rapat di hotel mewah, terutama para pejabat didaerah. Yang ditunggu oleh seluruh masyarakat adalah tindakan pemerintah Jokowi yang bisa menjalankan UU serta aturan ketentuan secara tegas dan keras sehingga para PNS ini bisa jera dan takut untuk melakukan tidakan manipulasi dan korupsi disegala bidang. Pembenahan di sektor Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman saja masih belum ada, apalagi sinerginya diantara sektor penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi tidak berjalan. (Abah Pitung)
Rakyat Kesal Pilih Jokowi
Sumber : http://ift.tt/13idn3Z