Menyambut kedatangan Ratu Adil mendamaikan konflik Golkar
Saran dari Jusuf Kalla, Habibie dan pengamat Politik kepada Ical dan Agung
Dua kubu yang saling berseteru jakni kubu Ical dan Agung alangkah lebih baik jika mereka islah, menyatukan kembali dalam satu wadah partai berlambang beringin yang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Apabila perseteruan diantara mereka tidak dapat didamaikan dapat dipastikan partai Golkar pada pemilu 2019 akan mengalami degradasi menjadi peringkat terbawah diantara 10 partai politik yang berkompetisi di pemilu akan datang. Saran untuk berislah datang dari berbagai penjuru, antara lain datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan dukungannya terhadap munas rekonsiliasi Partai Golkar, Politikus senior Hajriyanto Y Thohari berharap ada titik temu antara dua kubu yang sekarang sedang berseteru di Partai Golkar saat ini. “Islah, perdamaian, kompromi, konsensus, rekonsiliasi, atau apa pun namanya, di antara dua kubu itu untuk mencari win-win solution, saling mengalah, menekan ego masing-masing saling menghindari loosing fase.
Keputusan Menteri Hukum & HAM Dua-duanya Munas sah (Pemerintah terbukti netral)
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Harkristuti Harkrisnowo. Ia memastikan, kajian dilakukan pada semua aspek, yuridis, fakta, dan dokumen. Dua-duanya memenuhi syarat dan dokumen-dokumennya lengkap oleh sebab itu, dua-duanya sah,” dalam kajian itu juga ditemukan adanya peserta Munas Bali yang hadir di Munas Jakarta. Me nurut Yasonna, hal ini menegaskan bahwa dualisme di internal Golkar terjadi karena perbedaan pendapat sehingga dirinya memutuskan masalahnya harus diselesaikan oleh internal Partai Golkar. Dengan begitu, kata Yasonna, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus, dengan kata lain, Kemenkumham masih mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas VIII yang digelar di Riau pada tahun 2009
Kepengurusan Partai Golkar Hasil Munas VIII 2009, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus. Secara yuridis formal, Kemenkumham masih mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas VIII yang digelar di Riau pada tahun 2009
| |
Kepunguran partai Golkar versi Munas Ancol | Kepunguran partai Golkar versi Munas Bali
|
Ketua Umum: Agung Laksono Wakil Ketua Umum: Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Yorrys Th. Raweyai Sekretaris Jenderal: Zainuddin Amali Wkl. Sekretaris Jenderal: (18 wakil): Bendahara Umum: Sari Yuliati Wkl. Bendahara Umum: (19 wakil) Serta sejumlah ketua bidang Pengurus berjumlah 351 orang | Ketua Umum: Aburizal Bakrie Wakil Ketua Umum: (9orang), Sekretaris Jenderal : Idrus Marham, Wkl. Sekretaris Jenderal: (36 Wakil) Bendahara Umum : Bambang Soesatyo Wkl. Bendahara Umum: (34 wakil) serta puluhan ketua bidang. Pengurus berjumlah 118 orang |
Langkah kedepan dua kubu Islah atau PTUN
I). langkah-langkah menuju Islah
1. Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung bertemu BJ Habibie melaporkan seluruh rangkaian dinamika perseteruan di dalam tubuh Golkar, dan perkembangan aktualnya. Mereka para tokoh tetua harus menjadi media rekonsoliasi dua kubu yang bertikai, harus turut aktif membantu penyelesaian masalah, dengan melakukan konsolidasi untuk bermusyawarah, guna mencari satu solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi partai Golkar.
2. Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, bersedia membuka ruang komunikasi dengan Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical). Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono Zainudin Amali, menyatakan realisasi pertemuan itu sedang disusun waktunya yang tepat, atau kapan saja bisa demi kepentingan sesama kader Golkar. Tinggal kapan bisa ketemu dan mengobrolnya saja (ditentukan), yang jelas, potensi untuk islah antara kubu Agung dan kubu Ical tidak tertutup.
3. Aburizal Utus MS Hidayat dan Cicip Temui Kubu Agung Bahas Konflik Golkar pertemuan dengan Zainudin dan Wakil Ketua Umum kubu Agung, Yorrys Raweyai. Dan Aburizal berharap, agar seluruh kader Golkar dapat bersatu. Untuk itu, ia akan segera mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
4. Untuk menjaga jalannya islah berjalan lancar maka kantor DPP Partai Golkar yang terletak di kawasan Slipi, Jakarta Barat, akan ditutup untuk sementara waktu sampai dengan Golkar menyelesaikan konflik internalnya sendiri. Hidayat mengklaim, keputusan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono. Dan akan dirundingkan kembali soal penggunaan kantor ini untuk keperluan bersama.
5. Dalam Islah tidak dipergunakan sedikitpun keterlibatan mahkamah partai Golkar baik yangberasal dari Munas Golkar di Riau 209 maupun Mahkamah Partai hasil munas di Bali Maupun Mahkamah Partai hasil Munas di Ancol, agar terhindar dari keberpihakan kepada salah satu kubu.
II). Opsi Strategis dari Poros Muda Golkar
Rekonsiliasi saat ini dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di internal Partai Golkar. Poros Muda menawarkan empat opsi rekonsiliasi yang dapat dilakukan baik oleh kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono.
1. Opsi pertama, dari sisi waktu rekonsiliasi, kedua belah pihak harus sepakat sejak awal apakah dilakukan sebelum atau sesudah peradilan. Jika rekonsiliasi dilakukan setelah putusan pengadilan, yang menang harus mengakomodasi kelompok yang kalah dalam kepengurusan DPP Partai Golkar dan merehabilitasi semua kader yang dipecat. ika rekonsiliasi dilakukan sebelum peradilan, maka opsi pertama, Golkar ARB mengakui Munas Jakarta dan kepengurusan harian Golkar ARB diakomodasi dalam kepengurusan DPP hasil Munas Jakarta
2. Opsi kedua, Golkar kubu Agung Laksono mengakui Munas Bali. Namun, susunan kepengurusan hasil Munas Jakarta diakomodasi oleh pengurus Golkar hasil Munas Bali.
3. Opsi ketiga, dua kepengurusan hasil munas saling berbagi waktu mengurus partai, masing-masing 2,5 tahun. “Opsi keempat diselenggarakan munas bersama kedua belah pihak
4. Untuk opsi keempat ini, Wasekjen DPP Partai Golkar versi Munas IX Jakarta ini memberi sejumlah catatan yang dapat dipilih. Pertama, kedua belah pihak menyepakati penyelenggaraan, waktu tempat, materi, dan tata cara pemilihan ketua baru. Kedua, semua kader dapat mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, termasuk Aburizal dan Agung. Ketiga, baik ARB maupun Agung tidak lagi maju sebagai calon ketua umum, tetapi keduanya duduk di posisi dewan pertimbangan partai. Terakhir, munas mendatang hanya memilih dua calon saja, yakni Aburizal dan Agung.
Prediksi hasil kompromi, Islah, dan lahirnya Ratu Adil Golkar
1. Kedua belah pihak sepakat, konflik internal partai Golkar tidak akan dibawa keranah hukum yaitu ke PTUN
2. Merehabilitasi semua kader yang dipecat, baik pemecatan yang dilakukan oleh kubu Ical maupun pemecatan yang dilakukan oleh kubu Agung.
3. Diselenggarakan munas bersama secara demokratis hanya untuk memilih Ketua Umum.
4. Semua kader dapat mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, termasuk Aburizal dan Agung.
5. Susunan kelengkapan kepengurusan hasil munas bersama dibagi berimbang antara kubu Ical dan kubu Agung
6. Untuk sementara waktu Mahkamah partai hanya boleh dipegang oleh tokoh-tokoh tua atau pendiri partai seperti BJ Habibie, Jusuf Kalla, dll.
Sumber : http://ift.tt/1yXsFsV