Pidato Presiden Jokowi di APEC. Membuka aip sendiri ?
Gambar kreasi dari sumber yang jelas.Pidato Presiden Jokowi di APEC. Membuka aip sendiri ?
Membuka “aib” Negeri sendiri, dihadapan Negara Tetangga. Itulah apa yang disampaikan Presiden Jokowi, dalam APEC yang tidak akan pernah disampaikan oleh seorang Negarawan yang menjaga Kewibawaan Negaranya di Dunia Internasional. Marilah kita tela’ah satu-satu materi Pidato Presiden Jokowi secara singkat.
Memperkenalkan Indonesia sebagai awal pembicaraan, walaupun itu tidak begitu penting, karena semua peserta sidang pasti sudah mengenal Indonesia dengan baik tidak menjadi masalah, itulah sekedar basa-basi normative.
Masalah mulai muncul ketika Presiden Jokowi dengan gamblang membuka problema Dalam Negeri Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan Dunia Internasonal, bahkan hal yang seharusnya ditutupi, kurang lebih seperti berikut ini :
Our national budget for 2015 is $167 billion and for fuel subsidy is $27 billion. It’s huge. So we want to channel our fuel subsidy from consumption to the productive activities. From consumptive activities to productive activities. We want to channel our fuel subsidy to the farm for seeds, for fertilizers, and also for irrigation. And we want to build dams – 25 dams in 5 years from our fuel subsidy to maintain the water supply to the farming area.
Tentang besarnya APBN yang dibebani oleh besarnya subsidi BBM itu bukan hal yang layak diangkat dalam forum Internasional oleh Presidennya sendiri. Mengapa Presiden Jokowi memilih masuk keranah Internasional melalui “PINTU” permasalahan yang ada di Dalam Negeri yang seharusnya justru ditutup sebisa mungkin. Memperkenalkan Indonesia dengan kelemahan Indonesia dan Ketidak mampuan Indonesia, itulah yang dilakukan Presiden Jokowi.
Penjelasan Presiden Jokowi berikutnya ini, hanya layak disampaikan dihadapan DPR dalam rangka penyusunan APBN, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dunia Internasional terutama anggota APEC kecuali untuk mempermalukan dirinya sendiri.
Some subsidy we want to channel to the fishermen, to give them boat engines, to give them refrigerators. We want to increase the income of the fishermen. Some fuel subsidy we want to give to micro and small enterprises in the villages. We want to help them raise their working capital. And some subsidy we want to channel to the health program, the education program. And some subsidy we want to channel to infrastructure.
Uraian diatas sama sekali tidak ada kepentingan APEC untuk terlibat didalamnya, dihati mereka akan bilang seperti orang Jakarta bilang “sebodo amat itu kepentingan elo“ subsidi BBM, akan ditarik, diteruskan ataupun dialihkan, itu adalah murni “PERMASALAHAN dalam negeri INDONESIA” yang merupakan Privacy Indonesia yang tidak layak untuk dijual ke ranah Internasional. Bahwa kemudian Indonesia ingin membangun pada 5 tahun mendatang :
In 5 years we want to build 24 seaports and deep seaports. As you know, we have 17,000 islands, so we need seaports and we need deep seaports. And this is your opportunity: 24 seaports and deep seaports.
Naskah pidato dicuplik dari iBerita.com
Keinginan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia, seperti yang disampaikan pada kalimat diatas dan seterusnya sebetulnya tidak perlu diawali dengan menjual ketidak mampuan Idonesia yang justru melemahkan nilai tawar Indonesia.
Dalam penjelasan berikutnya Presiden Jokowi pada garis besarnya mengatakan, Kami Bangsa Indonesia ingin membangun, Laut kami luas, pulau-pulau kami butuh Pelabuhan, kami butuh membangun infrasrtuktur, tapi kami tidak mampu membangun sendiri, rakyat kami butuh lapangan kerja tapi kami tidak mampu menciptakan.
Maka kami mengundang Tuan-tuan untuk membantu kami membangun Infrastruktur dinegeri kami yang kami tidak mampu membangunnya.
Benarkah Bangsa ini Bangsa yang layak diejek oleh penjajah dengan kata INLANDER ?
Dibelahan Dunia manapun, di Negara manapun, membangun Infrastruktur adalah kewajiban Pemerintah sebuah Negara, karena kebutuhan Infrastruktur adalah kebutuhan vital penduduk yang penyelesaiannya ada dan berkaitan kangsung dengan “KEKUASAAN” untuk menggali dan menggunakan kekayaan alam bersama rakyat, untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang ada didalamnya.
Dengan memanfaatkan “Dunia Usaha” untuk membangun infrastruktur, itu artinya Pemerintah ingin membagi “KEKUASAAN“ untuk menggali dan menggunakan kekayaan alam UNTUK KEPENTINGAN “DUNIA USAHA” dengan menitipkan kepentingan rakyat ketangan Dunia Usaha. Ini adalah prinsip paling dasar Pasar Bebas dimana Negara dilarang untuk ikut campur dalam menentukan kebijakan Ekonomi. ( dasar-dasar Ekonomi Liberal )
Dunia usaha itu tidak akan pernah mau rugi, sedangkan membangun infrastruktur itu merupakan investasi jangka panjang dan berkaitan langsung dengan pertanyaan, kapan investasi itu akan kembali modal ( BEP) selain berapa dan kapan pula, akan memperoleh keuntungan. Artinya untuk melakukan investasi dalam bentuk infrastruktur, dunia usaha akan meminta imbalan keuntungan usaha lain yang ditompang infrastruktur yang dibangun.
Indonesia telah menjadi PERHATIAN DUNIA, dan Indonesia selamaya akan tetap menjadi incaran kalangan usaha Dunia untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sumber daya alam yang sangat memikat disamping jumlah penduduk yang besar sebagai factor produksi dan sekaligus sebagai pasar.
Indonesia sudah menjadi pusat perhatian dan perebutan berbagai kekuatan Dunia sejak ratusan tahun yang lalu, bukan karena Presiden Jokowi, maka Indonesia mendapat perhatian Dunia. Bukan karena Presiden Jokowi, Indonesia mendapat tempat PALING ISTIMEWA di APEC, akan tetapi Karena Indonesialah Presiden Jokowi menjadi pusat PERHATIAN DUNIA. Dari Presiden Jokowi berbagai kekuatan Dunia akan ambil kesempatan untuk merebut kekayaan Indonesia.
Kelebihan yang dilihat oleh berbagai kekuatan Dunia atas Presiden Jokowi dibanding Presiden-presiden Indonesia sebelumya adalah adanya perbedaan yang cukup menyolok yaitu:
Mungkin ada bantahan bahwa membangun TOL (darat/laut) itu sudah merupakan investasi yang sangat menguntungkan dan tidak lagi diperlukan adanya imbalan lain berupa penyerahan pengelolaan asset Negara.
Bila pembangunan TOL itu dibutuhkan untuk mengalihkan kepadatan arus lalulintas jawabnya adalah ya. Akan tetapi bila TOL itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan adanya sarana yang semula tidak ada, maka membangun TOL hanya bisa menguntungkan bila dipergunakan untuk kepentingan kalangan usaha yang membangun tol itu. Artinya kalangan usaha harus diberi kewenangan menguasai asset Negara untuk diolah agar ada keuntungan yang seimbang dengan investasi yang telah ditanam.
Maka apa yang telah ditawarkan oleh Presiden Jokowi kepada kalangan usaha pada forum APEC akan bermuara pada dua kemungkinan, yang sangat ditentukan oleh kebijakan lanjut Presiden Jokowi.
Cina yang sedang mengejar dan USA yang berusaha bertahan, akan memperebutkan Indonesia dengan bebas, bila Presiden Jokowi benar-benar telah memilih untuk menjual Indonesia.
Salam Prihatin untuk Indonesia.
Sumber : http://ift.tt/1GQVs4t
Dengan memanfaatkan “Dunia Usaha” untuk membangun infrastruktur, itu artinya Pemerintah ingin membagi “KEKUASAAN“ untuk menggali dan menggunakan kekayaan alam UNTUK KEPENTINGAN “DUNIA USAHA” dengan menitipkan kepentingan rakyat ketangan Dunia Usaha. Ini adalah prinsip paling dasar Pasar Bebas dimana Negara dilarang untuk ikut campur dalam menentukan kebijakan Ekonomi. ( dasar-dasar Ekonomi Liberal )
Dunia usaha itu tidak akan pernah mau rugi, sedangkan membangun infrastruktur itu merupakan investasi jangka panjang dan berkaitan langsung dengan pertanyaan, kapan investasi itu akan kembali modal ( BEP) selain berapa dan kapan pula, akan memperoleh keuntungan. Artinya untuk melakukan investasi dalam bentuk infrastruktur, dunia usaha akan meminta imbalan keuntungan usaha lain yang ditompang infrastruktur yang dibangun.
Indonesia telah menjadi PERHATIAN DUNIA, dan Indonesia selamaya akan tetap menjadi incaran kalangan usaha Dunia untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sumber daya alam yang sangat memikat disamping jumlah penduduk yang besar sebagai factor produksi dan sekaligus sebagai pasar.
Indonesia sudah menjadi pusat perhatian dan perebutan berbagai kekuatan Dunia sejak ratusan tahun yang lalu, bukan karena Presiden Jokowi, maka Indonesia mendapat perhatian Dunia. Bukan karena Presiden Jokowi, Indonesia mendapat tempat PALING ISTIMEWA di APEC, akan tetapi Karena Indonesialah Presiden Jokowi menjadi pusat PERHATIAN DUNIA. Dari Presiden Jokowi berbagai kekuatan Dunia akan ambil kesempatan untuk merebut kekayaan Indonesia.
Kelebihan yang dilihat oleh berbagai kekuatan Dunia atas Presiden Jokowi dibanding Presiden-presiden Indonesia sebelumya adalah adanya perbedaan yang cukup menyolok yaitu:
- Kalau Presiden-presiden Indonesia sebelumnya harus dipaksa terlebih dahulu untuk masuk kedalam perangkap Pasar Bebas agar bisa mendapat bantuan modal Luar Negeri untuk menutup devisit APBN, di awal pemerintahan mereka.
- Kalangan usaha melihat adanya peluang bahwa Presiden Jikowi justru membuka sebesar-besarnya pasar Bebas bagi berbagai kekuatan dunia untuk membeli aset-aset Indonesia tanpa harus dipaksa dan dijebak terlebih dahulu. Dimana Presiden Jokowi sekaligus telah menjanjikan akan berudaha menutup adanya devisit APBN diawal Pemerintahannya melalui pencabutan subsidi BBM.
Mungkin ada bantahan bahwa membangun TOL (darat/laut) itu sudah merupakan investasi yang sangat menguntungkan dan tidak lagi diperlukan adanya imbalan lain berupa penyerahan pengelolaan asset Negara.
Bila pembangunan TOL itu dibutuhkan untuk mengalihkan kepadatan arus lalulintas jawabnya adalah ya. Akan tetapi bila TOL itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan adanya sarana yang semula tidak ada, maka membangun TOL hanya bisa menguntungkan bila dipergunakan untuk kepentingan kalangan usaha yang membangun tol itu. Artinya kalangan usaha harus diberi kewenangan menguasai asset Negara untuk diolah agar ada keuntungan yang seimbang dengan investasi yang telah ditanam.
Maka apa yang telah ditawarkan oleh Presiden Jokowi kepada kalangan usaha pada forum APEC akan bermuara pada dua kemungkinan, yang sangat ditentukan oleh kebijakan lanjut Presiden Jokowi.
- Bila Presiden Jokowi tidak menindak lanjuti dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada dunia usaha untuk mengelola sumber daya yang merupakan asset Negara, maka penawaran kepada Dunia Usaha untuk melakukan Investasi dalam bidang Infrastruktur pada Forum APEC tidak akan pernah mendapat tanggapan. Dan tidak akan pernah ada investor yang masuk.
- Akan tetapi bila Presiden Jokowi menindak lanjuti dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada Dunia usaha untuk mengelola sumber daya yang merupakan asset Negara, maka penawaran kepada Dunia Usaha untuk melakukan Investasi dalam bidang Infrastruktur pada Forum APEC, akan mendapat tanggapan positif. Dan akan banyak investor yang ikut masuk, karena itu merupakan harapan mereka selama ini. Walaupun itu juga berarti Presiden Jokowi benar-benar telah menjual Negara.
Cina yang sedang mengejar dan USA yang berusaha bertahan, akan memperebutkan Indonesia dengan bebas, bila Presiden Jokowi benar-benar telah memilih untuk menjual Indonesia.
Salam Prihatin untuk Indonesia.
Sumber : http://ift.tt/1GQVs4t