Suara Warga

Kartu Indonesia Sehat : Program Mock-up Jokowi

Artikel terkait : Kartu Indonesia Sehat : Program Mock-up Jokowi

Jokowi meluncurkan kartu sakti KIS pada tanggal 3 November 2014. Kartu ini dibagi-bagikan oleh Jokowi di kantor pos kurang dari sebulan sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik ini.

Luar biasakah kinerja pemerintah baru ini sehingga dalam kurun waktu kurang dari satu bulan bahkan sudah bisa mewujudkan janji kampanyenya ? Tunggu dulu.

Banyak pertanyaan yang muncul sehubungan dengan program ini yang seharusnya juga diklarifikasi oleh pemerintah baru agar supaya program ini tak dikatakan sebagai program mock up. Apa itu mock up ? Mock up adalah benda yang terlihat bagai benda dengan fungsi tertentu tapi sama sekali tak bisa berfungsi. Misalnya mock up pesawat yang dibuat seperti pesawat tapi sama sekali tak bisa terbang.

Berikut adalah pertanyaan yang muncul terkait kartu sakti Jokowi :

1. Apa perbedaan antara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan KIS. Data penduduk dari sumber mana yang dijadikan acuan ? Apakah setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan KIS ?

3. Bagaimana prosedur untuk menggunakan KIS ? Apakah bisa mendatangi rumah sakit mana saja dan dengan menunjukkan kartu KIS maka sudah bisa mendapatkan layanan kesehatan ?

4. Apakah KIS bisa digunakan untuk mendapatkan semua jenis layanan kesehatan ? Kalau kulit infeksi karena tato yang dibuat sendiri apakah pengobatannya masuk dalam layanan KIS ? Bagaimana pula dengan wanita yang tak bisa mendapatkan anak atau pria yang mengalami disfungsi ereksi ?

5. Bagaimana mekanisme reimburse dari program ini ? Apakah rakyat membayar dan kemudian pemerintah mengganti ? Atau Rumah sakit yang akan melakukan reimburse ke pemerintah ?

6. Apakah program ini merupakan program asuransi kesehatan ? Kapan tendernya ? Siapa yang mengikuti tendernya ? Bisakah pemenang tender sudah bisa ditentukan kurang dari sebulan ?

7. Berapa anggaran APBN yang dialokasikan untuk program ini ? Dari pos mana di APBN tahun 2014 yang akan diambil ? Jika program ini lebih luas cakupannya dari JKN, dari mana anggaran tersebut juga diambil untuk menutupi biaya ekstra programnya ?

8. Sudahkah ditetapkan mekanisme kontrol program ini ? Jika rumah sakit membuat data pasien palsu dengan ‘membeli’ kartu KIS dan kemudian melakukan reumburse ke pemerintah, bagaimana mekanisme pengontrolannya ?

9. Apakah kartu yang dibagi-bagikan langsung oleh Jokowi tanggal 3 Nopember sore sudah bisa langsung digunakan dan tak akan ditolak oleh rumah sakit ? Jika tak bisa digunakan, kapan kartu ini mulai bisa digunakan ?

Masih banyak pertanyaan lain selain pertanyaan diatas dan pemerintah baru ini harusnya meluncurkan program dengan lebih bijak. Membuat pesawat terbang belum dikatakan selesai hanya dengan membuat mock upnya, tapi harus bisa ditunjukkan bahwa pesawat yang dibuat benar-benar bisa terbang. Jika hanya menunjukkan mock-up dan tak ada kelanjutan dan dukungannya, jangan-jangan program yang dibuat benar-benar program abal-abal ibarat pesawat kertas yang hanya jadi mainan.




Sumber : http://ift.tt/1sbwv9X

Artikel Kompasiana Lainnya :

Copyright © 2015 Kompasiana | Design by Bamz