Revolusi Mental Mirip Komunis?
Nb; Dilarang saling olok di kolom komentar, jika hendak berdiskusi, mari diskusi dengan sopan! Ini sudah saya ketik dengan bahasa sopan.
Revolusi mental merupakan visi misi pertama presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo. Apa maksudnya?
“Kita ini kan selalu bicara mengenai fisik dan ekonomi. Padahal, kekurangan besar kita character building. Oleh sebab itu saya sebut revolusi mental,” ujarnya di luar pagar rumah dinas, Jalan Taman Surapati 7 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2014) sore.
Menurut Jokowi, seorang pemimpin bukan hanya menjalankan proyek-proyek pembangunan fisik semata, melainkan mampu membangun pola pikir sekaligus karakter positif di masyarakat.
Jokowi mengatakan, “Percuma pembangunan fisik tanpa membangun pola pikir masyarakat. Masyarakat bisa hanya menjadi ‘follower’.”
“Kalau pemimpinnya bisa memberikan contoh, bisa menginspirasi supaya rakyat itu jangan terdorong untuk tidak pesimis. Itulah yang akan saya mulai kali ini,” ujar mantan Wali Kota Surakarta.
Ibarat perangkat elektronik, kata Jokowi, revolusi mental bagaikan piranti lunak yang menjadi otak seluruh pranti kerasnya. “Dulu Bung Karno itu membangun jiwa dulu,” ucap Jokowi.
Jokowi mencontohkan sejarah negara Jepang. “Dulu Jepang itu jatuh. Lalu ada restorasi Meiji, langsung meloncat. Saya, kita-kita ini nanti bisa seperti itu, asal mau,” ujarnya.
Jokowi pertama kali menyebut visi dan misi revolusi mental di Metro TV pada Kamis (24/4/2014) lalu. Menurutnya, negara Indonesia adalah negara besar. Namun, masyarakat Indonesia sering tidak percaya diri saat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Oleh sebab itu, mindset rakyat Indonesia harus diubah melalui kepemimpinan dirinya.
Selama masih dalam masa pencalonan, Joko Widodo berkunjung ke Solo, Kamis (15/5/2014) pagi sekitar pukul 08.45 WIB. Kunjungannya tersebut tak lain adalah meminta petunjuk soal calon wakil presiden (cawapres) kepada Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, di rumah dinas Loji Gandrung.
Setibanya di lokasi, Jokowi lantas berbicara empat mata dengan Rudi, sapaan akrab Wali Kota. Pembicaraan tertutup itu berlangsung kurang lebihnya 15 menit.
Seusai pertemuan, kepada wartawan, Jokowi mempertegas kerjasama dengan partai politik lain bersifat tanpa syarat. Hal itu ditegaskannya saat menjawab pertanyaan seputar rumor Golkar akan membawa kepentingan Lapindo ke pencapresannya. Pihaknya terbuka dengan partai apa pun, termasuk partai Golkar.
“Kalau kita dengan partai apa pun terbuka. Masa’ ada partai yang mau gabung kita bilang jangan? Malah nanti komplit, ada merah, kuning, hijau, biru,” katanya.
Jokowi juga mengungkapkan jargon revolusi mental yang diusungnya.
“Revolusi mental itu artinya membangun manusianya dulu, membangun jiwanya. Pendidikan mulai dari SD persentasenya 70-30 persen pembangunan karakter, sikap, perilaku dan budi pekerti. Menginjak ke tingkatan SMP, 60-40 karakter juga masih ada. SMA/SMK 80-20 persen, karakter. Tanpa pembangunan manusia yang kita dahulukan, sekaya apa pun sebuah negara, provinsi, ya, percuma. Kuncinya di pembangunan manusia,” tandasnya lagi.
Revolusi Mental yang digembar-gemborkan Joko Widodo atau Jokowi adalah bahaya laten komunis yang harus dicegah. Dengan gerakan Revolusi Mental yang dilakukan Jokowi, ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) susah dimatikan.
Revolusi Mental itu mirip gerakan kiri (komunis) yang diwujudkan dengan membagi bangunan masyarakat menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Bagian atas dalam gerakan Revolusi Mental ala Jokowi itu, meliputi agama, pendidikan dan hukum. Sedangkan bagian bawah meliputi hubungan borjuis dan proletar. Ini jelas antagonis karena agama bukan diletakkan sebagai pondasi melainkan atap.
Saat ini, sumber kekayaan alam Indonesia masih dikuasai asing, sehingga rakyatnya masih miskin. Karena itu, sesungguhnya Bangsa Indonesia perlu pemimpin yang berani mendesak dilakukannya renegosiasi kontrak kerja perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia agar cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 bisa terwujud.
Sebab investasi di Indonesia itu terlalu bebas, karena itu bangsa ini harus berani menerapkan kebijakan ekonomi, khususnya investasi, 60 persen dari total devisa harus tetap di Indonesia, sedangkan sisanya 40 persen terserah disimpan di mana. Ini salah satu cara agar sistem perekonomian kita menjadi kuat dan tak mudah goyah oleh kondisi ekonomi global.
Pemerintahan Indonesia juga harus bisa meniru Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ala Wali Songo. “Sunan Maulana Malik Ibrahim” yang meletakkan dasar-dasar civil society. Sunan Ampel meletakkan dasar pemerintahan yang penuh rahmat, harus menegakkan perilaku “Mohlimo” (moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon: menghindari judi, menghindari minum keras, menghindari mencuri, menghindari narkoba, menghindari main perempuan).
Kemudian Sunan Giri, meletakkan dasar sistem pertahanan dan keamanan serta pentingnya pengelolaan gunung dan pertambangan. Sedangkan Sunan Drajat meletakkan dasar pentingnya kesehatan dan pengobatan.
Sementara Sunan Bonang meletakkan dasar akan pentingnya nilai-nilai budaya, Sunan Kalijaga meletakkan dasar pentingnya menjaga lingkungan hidup, Sunan Kudus meletakkan dasar pentingnya membangun kesejahteraan rakyat.
Sunan Muria meletakkan dasar akan pentingnya pembangunan daerah-daerah tertinggal, dan terakhir Sunan Gunung Jati meletakkan dasar akan pentingnya konversi hutan untuk mencari sumber pangan alternatif. Saya yakin jika pemerintah, bisa menerapkan sistem pemerintahan ala Wali Songo itu, maka rakyat Indonesia akan sejahtera.
Jargon politik Joko Widodo, “Revolusi Mental” ternyata memiliki akar sejarah dalam pemikiran sosialis-komunis. Istilah ini sudah lama didengungkan gerakan sosialis-komunis di kawasan Eropa untuk mendobrak kungkungan ajaran agama. Dogmatisme agama dianggap menghambat kemajuan peradaban. Maka lahirlah revolusi mental untuk membebaskan masyarakat. Istilah revolusi mental juga digunakan oleh pendiri Partai Komunis China yang bernama Chen Duxiu bersama rekannya Li Dazhao. Istilah itu ditujukan untuk mencuci otak kaum buruh dan petani dalam rangka menentang kekaisaran China.
Di Indonesia sendiri, istilah revolusi mental ini mulai dipakai oleh Ahmad Aidit, anak dari Abdullah Aidit, yang mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit (DN Aidit: gembong PKI Tanjung Pandan-Belitung).
Ketika Aidit ditanya oleh ayahnya terkait perubahan nama itu (menghilangkan nama Ahmad), ia menjawab karena alasan revolusi mental. Bagi Aidit, revolusi mental harus dimulai dengan mengganti hal-hal yang dianggap menghambat pergerakan, termasuk nama “Ahmad” yang berbau Islam. Aidit dan gembong-gembong PKI lainnya menganggap bahwa pemaham Islam itulah yang mula-mula harus disingkirkan dari Indonesia jika bangsa ingin maju. Ini jelas menentang Pancasila pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini adalah ajaran yang mentauhidkan Tuhan. Tuhan Yang Esa, Yang Satu, Yang bukan senyawa dari berbagai unsur material. Inilah penelusuran istilah “Revolusi Mental” secara historical.
Jadi apakah, Revolusi Mental Jokowi itu terinspirasi atau mau menjiplak pemikiran Sosialis-Komunis? Entahlah, harus tanya Jokowi langsung. Keh keh keh
Namun secara konsep, revolusi mental ala Jokowi tak ada apa-apanya dibanding revolusi mental komunisme yang sangat ideologis. Bagi saya revolusi mental Jokowi masih dangkal dan tidak jelas. Ini karena gagasan itu tidak didasarkan pada kerangka berpikir yang sistematik dan rigid. Landasan ontologisnya ngambang, hanya jargon saja. Tidak jelas. Apakah ada yang bisa menjelaskannya?
Sumber : http://ift.tt/1wxF9no
Revolusi mental merupakan visi misi pertama presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo. Apa maksudnya?
“Kita ini kan selalu bicara mengenai fisik dan ekonomi. Padahal, kekurangan besar kita character building. Oleh sebab itu saya sebut revolusi mental,” ujarnya di luar pagar rumah dinas, Jalan Taman Surapati 7 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2014) sore.
Menurut Jokowi, seorang pemimpin bukan hanya menjalankan proyek-proyek pembangunan fisik semata, melainkan mampu membangun pola pikir sekaligus karakter positif di masyarakat.
Jokowi mengatakan, “Percuma pembangunan fisik tanpa membangun pola pikir masyarakat. Masyarakat bisa hanya menjadi ‘follower’.”
“Kalau pemimpinnya bisa memberikan contoh, bisa menginspirasi supaya rakyat itu jangan terdorong untuk tidak pesimis. Itulah yang akan saya mulai kali ini,” ujar mantan Wali Kota Surakarta.
Ibarat perangkat elektronik, kata Jokowi, revolusi mental bagaikan piranti lunak yang menjadi otak seluruh pranti kerasnya. “Dulu Bung Karno itu membangun jiwa dulu,” ucap Jokowi.
Jokowi mencontohkan sejarah negara Jepang. “Dulu Jepang itu jatuh. Lalu ada restorasi Meiji, langsung meloncat. Saya, kita-kita ini nanti bisa seperti itu, asal mau,” ujarnya.
Jokowi pertama kali menyebut visi dan misi revolusi mental di Metro TV pada Kamis (24/4/2014) lalu. Menurutnya, negara Indonesia adalah negara besar. Namun, masyarakat Indonesia sering tidak percaya diri saat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Oleh sebab itu, mindset rakyat Indonesia harus diubah melalui kepemimpinan dirinya.
Selama masih dalam masa pencalonan, Joko Widodo berkunjung ke Solo, Kamis (15/5/2014) pagi sekitar pukul 08.45 WIB. Kunjungannya tersebut tak lain adalah meminta petunjuk soal calon wakil presiden (cawapres) kepada Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, di rumah dinas Loji Gandrung.
Setibanya di lokasi, Jokowi lantas berbicara empat mata dengan Rudi, sapaan akrab Wali Kota. Pembicaraan tertutup itu berlangsung kurang lebihnya 15 menit.
Seusai pertemuan, kepada wartawan, Jokowi mempertegas kerjasama dengan partai politik lain bersifat tanpa syarat. Hal itu ditegaskannya saat menjawab pertanyaan seputar rumor Golkar akan membawa kepentingan Lapindo ke pencapresannya. Pihaknya terbuka dengan partai apa pun, termasuk partai Golkar.
“Kalau kita dengan partai apa pun terbuka. Masa’ ada partai yang mau gabung kita bilang jangan? Malah nanti komplit, ada merah, kuning, hijau, biru,” katanya.
Jokowi juga mengungkapkan jargon revolusi mental yang diusungnya.
“Revolusi mental itu artinya membangun manusianya dulu, membangun jiwanya. Pendidikan mulai dari SD persentasenya 70-30 persen pembangunan karakter, sikap, perilaku dan budi pekerti. Menginjak ke tingkatan SMP, 60-40 karakter juga masih ada. SMA/SMK 80-20 persen, karakter. Tanpa pembangunan manusia yang kita dahulukan, sekaya apa pun sebuah negara, provinsi, ya, percuma. Kuncinya di pembangunan manusia,” tandasnya lagi.
Revolusi Mental yang digembar-gemborkan Joko Widodo atau Jokowi adalah bahaya laten komunis yang harus dicegah. Dengan gerakan Revolusi Mental yang dilakukan Jokowi, ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI) susah dimatikan.
Revolusi Mental itu mirip gerakan kiri (komunis) yang diwujudkan dengan membagi bangunan masyarakat menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Bagian atas dalam gerakan Revolusi Mental ala Jokowi itu, meliputi agama, pendidikan dan hukum. Sedangkan bagian bawah meliputi hubungan borjuis dan proletar. Ini jelas antagonis karena agama bukan diletakkan sebagai pondasi melainkan atap.
Saat ini, sumber kekayaan alam Indonesia masih dikuasai asing, sehingga rakyatnya masih miskin. Karena itu, sesungguhnya Bangsa Indonesia perlu pemimpin yang berani mendesak dilakukannya renegosiasi kontrak kerja perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia agar cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 bisa terwujud.
Sebab investasi di Indonesia itu terlalu bebas, karena itu bangsa ini harus berani menerapkan kebijakan ekonomi, khususnya investasi, 60 persen dari total devisa harus tetap di Indonesia, sedangkan sisanya 40 persen terserah disimpan di mana. Ini salah satu cara agar sistem perekonomian kita menjadi kuat dan tak mudah goyah oleh kondisi ekonomi global.
Pemerintahan Indonesia juga harus bisa meniru Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ala Wali Songo. “Sunan Maulana Malik Ibrahim” yang meletakkan dasar-dasar civil society. Sunan Ampel meletakkan dasar pemerintahan yang penuh rahmat, harus menegakkan perilaku “Mohlimo” (moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon: menghindari judi, menghindari minum keras, menghindari mencuri, menghindari narkoba, menghindari main perempuan).
Kemudian Sunan Giri, meletakkan dasar sistem pertahanan dan keamanan serta pentingnya pengelolaan gunung dan pertambangan. Sedangkan Sunan Drajat meletakkan dasar pentingnya kesehatan dan pengobatan.
Sementara Sunan Bonang meletakkan dasar akan pentingnya nilai-nilai budaya, Sunan Kalijaga meletakkan dasar pentingnya menjaga lingkungan hidup, Sunan Kudus meletakkan dasar pentingnya membangun kesejahteraan rakyat.
Sunan Muria meletakkan dasar akan pentingnya pembangunan daerah-daerah tertinggal, dan terakhir Sunan Gunung Jati meletakkan dasar akan pentingnya konversi hutan untuk mencari sumber pangan alternatif. Saya yakin jika pemerintah, bisa menerapkan sistem pemerintahan ala Wali Songo itu, maka rakyat Indonesia akan sejahtera.
Jargon politik Joko Widodo, “Revolusi Mental” ternyata memiliki akar sejarah dalam pemikiran sosialis-komunis. Istilah ini sudah lama didengungkan gerakan sosialis-komunis di kawasan Eropa untuk mendobrak kungkungan ajaran agama. Dogmatisme agama dianggap menghambat kemajuan peradaban. Maka lahirlah revolusi mental untuk membebaskan masyarakat. Istilah revolusi mental juga digunakan oleh pendiri Partai Komunis China yang bernama Chen Duxiu bersama rekannya Li Dazhao. Istilah itu ditujukan untuk mencuci otak kaum buruh dan petani dalam rangka menentang kekaisaran China.
Di Indonesia sendiri, istilah revolusi mental ini mulai dipakai oleh Ahmad Aidit, anak dari Abdullah Aidit, yang mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit (DN Aidit: gembong PKI Tanjung Pandan-Belitung).
Ketika Aidit ditanya oleh ayahnya terkait perubahan nama itu (menghilangkan nama Ahmad), ia menjawab karena alasan revolusi mental. Bagi Aidit, revolusi mental harus dimulai dengan mengganti hal-hal yang dianggap menghambat pergerakan, termasuk nama “Ahmad” yang berbau Islam. Aidit dan gembong-gembong PKI lainnya menganggap bahwa pemaham Islam itulah yang mula-mula harus disingkirkan dari Indonesia jika bangsa ingin maju. Ini jelas menentang Pancasila pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini adalah ajaran yang mentauhidkan Tuhan. Tuhan Yang Esa, Yang Satu, Yang bukan senyawa dari berbagai unsur material. Inilah penelusuran istilah “Revolusi Mental” secara historical.
Jadi apakah, Revolusi Mental Jokowi itu terinspirasi atau mau menjiplak pemikiran Sosialis-Komunis? Entahlah, harus tanya Jokowi langsung. Keh keh keh
Namun secara konsep, revolusi mental ala Jokowi tak ada apa-apanya dibanding revolusi mental komunisme yang sangat ideologis. Bagi saya revolusi mental Jokowi masih dangkal dan tidak jelas. Ini karena gagasan itu tidak didasarkan pada kerangka berpikir yang sistematik dan rigid. Landasan ontologisnya ngambang, hanya jargon saja. Tidak jelas. Apakah ada yang bisa menjelaskannya?
Sumber : http://ift.tt/1wxF9no