KIH Melawan, DPR Terbelah
Pekan-pekan ini, 246 anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjuang melakukan perlawanan untuk mengembalikan hak konstitusi mereka sebagai wakil rakyat. Perlawanan ratusan anggota dewan dari KIH ini membuat DPR terbelah dan terancam lumpuh.
Tak ada asap kalau tidak ada api. Pepatah mengatakan demikian melihat masalah ini. Sikap Koalisi Merah Putih (KMP) yang cenderung mengedepankan kediktaktoran voting dan mendzolimi fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam menyusun pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, menjadi salah satu akar masalahnya.
KMP yang saat ini memiliki selisih kursi lebih banyak dari KIH di parlemen membuat mereka jumawa dan serakah. Rabu kemarin, secara sepihak kubu KMP menggelar paripurna, menetapkan sendiri bahwa mereka menguasai 65 kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan.
KMP tidak mau mendengar suara KIH yang meminta diadakan musyawarah dalam proses pemilihan. Koalisi peninggalan capres Prabowo-Hatta ini justru mengedepankan tirani parlemen dengan tak memberi ruang politik dan hak konstitusi terhadap 246 anggota dewan di kubu KIH. Akibatnya, seluruh anggota dewan yang tergabung di KIH mengajukan mosi tidak percaya terhadap koleganya KMP dan membuat “Ketua DPR tandingan.”
******
Sejak awal, KMP diduga menggalang skenario untuk menyapu bersih komisi dan alat kelengkapan di DPR. Tujuannya agar agenda mereka ke depan tercapai. Yang jadi persoalan, konspirasi KMP ini jadi monopoli parlemen yang rawan dan membahayakan cita-cita reformasi. Pasalnya, ada sejumlah agenda politik tersembunyi KMP ke depan yang akan membonsai pemberantasan korupsi, memasung demokrasi dan hak konstitusi rakyat.
Diantaranya pelemahan instutisi KPK melalui UU MD3 kemarin. Pemasungan demokrasi dengan penerbitan UU Pilkada DPRD. Dan isu yang beredar kuat bahwa mereka akan mengembalikan pemilihan Presiden ke MPR.
Terakhir, KIH bahkan mencium niat jahat KMP dalam agenda tersembunyinya yang akan menyandera dan menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Itulah yang membuat KIH bersikap sehingga tidak mengakui pimpinan DPR serta pemilihan pimpinan komisi di DPR.
Oleh karena itu, guna menyelamatkan demokrasi dan pemerintahan ke depan, KIH melakukan perlawanan politik di parlemen.
Lima fraksi menjatuhkan mosi tak percaya terhadap pimpinan DPR. Mereka lalu menunjuk Pramono Anung menjadi pimpinan sementara DPR, sambil nantinya diadakan pemilihan ulang.
Gonjang-ganjing DPR dipicu ambisi dan sikap arogan KMP menguasai kekuatan politik di parlemen. Mereka tidak mau melibatkan dan berbagi kewenangan mengelola DPR kepada koleganya KIH secara proporsional. KMP juga tidak menghargai legitimasi anggota dewan yang berasal dari KIH.
Bagaimana tidak miris. Jika status 246 anggota dewan yang dipilih jutaan rakyat secara sah kemudian diabaikan bahkan dianggap tidak ada di parlemen. Padahal satu orang anggota dewan punya tanggung jawab besar terhadap konstituan yang memilihnya. Bagaimana dia bisa berkiprah di dewan jika ruang geraknya diblok sama KMP.
Maka tidak bisa disalahkan jika kemudian anggota dewan dari KIH berame-rame menyatakan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR yang sangat terang benderang memihak kepentingan KMP.
Arogansi KMP yang tidak mau duduk bersama dalam meja musyawarah pun dibalas dengan sikap KIH. KIH yang didukung 246 wakil rakyat memboikot agenda KMP berikutnya. Tidak akan menghadiri semua rapat kerja di DPR sebelum KMP mengakui keberadaan fraksi KIH di DPR. Kondisi ini mengakibatkan DPR terbelah dan terancam lumpuh.
Pertanyaan terakhir dari saya: Kapan Indonesia bisa menjadi bangsa besar, memiliki peradaban yang maju dan mampu mensejahterakan rakyatnya jika pemimpinnya mempunyai sikap picik dan berpandangan sempit. Lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara.
Sumber : http://ift.tt/1vky1aE
Tak ada asap kalau tidak ada api. Pepatah mengatakan demikian melihat masalah ini. Sikap Koalisi Merah Putih (KMP) yang cenderung mengedepankan kediktaktoran voting dan mendzolimi fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam menyusun pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, menjadi salah satu akar masalahnya.
KMP yang saat ini memiliki selisih kursi lebih banyak dari KIH di parlemen membuat mereka jumawa dan serakah. Rabu kemarin, secara sepihak kubu KMP menggelar paripurna, menetapkan sendiri bahwa mereka menguasai 65 kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan.
KMP tidak mau mendengar suara KIH yang meminta diadakan musyawarah dalam proses pemilihan. Koalisi peninggalan capres Prabowo-Hatta ini justru mengedepankan tirani parlemen dengan tak memberi ruang politik dan hak konstitusi terhadap 246 anggota dewan di kubu KIH. Akibatnya, seluruh anggota dewan yang tergabung di KIH mengajukan mosi tidak percaya terhadap koleganya KMP dan membuat “Ketua DPR tandingan.”
******
Sejak awal, KMP diduga menggalang skenario untuk menyapu bersih komisi dan alat kelengkapan di DPR. Tujuannya agar agenda mereka ke depan tercapai. Yang jadi persoalan, konspirasi KMP ini jadi monopoli parlemen yang rawan dan membahayakan cita-cita reformasi. Pasalnya, ada sejumlah agenda politik tersembunyi KMP ke depan yang akan membonsai pemberantasan korupsi, memasung demokrasi dan hak konstitusi rakyat.
Diantaranya pelemahan instutisi KPK melalui UU MD3 kemarin. Pemasungan demokrasi dengan penerbitan UU Pilkada DPRD. Dan isu yang beredar kuat bahwa mereka akan mengembalikan pemilihan Presiden ke MPR.
Terakhir, KIH bahkan mencium niat jahat KMP dalam agenda tersembunyinya yang akan menyandera dan menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Itulah yang membuat KIH bersikap sehingga tidak mengakui pimpinan DPR serta pemilihan pimpinan komisi di DPR.
Oleh karena itu, guna menyelamatkan demokrasi dan pemerintahan ke depan, KIH melakukan perlawanan politik di parlemen.
Lima fraksi menjatuhkan mosi tak percaya terhadap pimpinan DPR. Mereka lalu menunjuk Pramono Anung menjadi pimpinan sementara DPR, sambil nantinya diadakan pemilihan ulang.
Gonjang-ganjing DPR dipicu ambisi dan sikap arogan KMP menguasai kekuatan politik di parlemen. Mereka tidak mau melibatkan dan berbagi kewenangan mengelola DPR kepada koleganya KIH secara proporsional. KMP juga tidak menghargai legitimasi anggota dewan yang berasal dari KIH.
Bagaimana tidak miris. Jika status 246 anggota dewan yang dipilih jutaan rakyat secara sah kemudian diabaikan bahkan dianggap tidak ada di parlemen. Padahal satu orang anggota dewan punya tanggung jawab besar terhadap konstituan yang memilihnya. Bagaimana dia bisa berkiprah di dewan jika ruang geraknya diblok sama KMP.
Maka tidak bisa disalahkan jika kemudian anggota dewan dari KIH berame-rame menyatakan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR yang sangat terang benderang memihak kepentingan KMP.
Arogansi KMP yang tidak mau duduk bersama dalam meja musyawarah pun dibalas dengan sikap KIH. KIH yang didukung 246 wakil rakyat memboikot agenda KMP berikutnya. Tidak akan menghadiri semua rapat kerja di DPR sebelum KMP mengakui keberadaan fraksi KIH di DPR. Kondisi ini mengakibatkan DPR terbelah dan terancam lumpuh.
Pertanyaan terakhir dari saya: Kapan Indonesia bisa menjadi bangsa besar, memiliki peradaban yang maju dan mampu mensejahterakan rakyatnya jika pemimpinnya mempunyai sikap picik dan berpandangan sempit. Lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara.
Sumber : http://ift.tt/1vky1aE