Jika PAN Akhirnya Menerima Perpu Pilkada ?
SBY dan Besannya Hatta Rajasa (sumber foto : okezone)Sebuah imajinasi politik maha tinggi berjudul, SBY, Perpu Pilkada, Hatta Rajasa, dan menantunya; Ibas yang kini disandera dugaan korupsi. Sebuah alam pengandaian, yang memerankan t iga tokoh sentral ini, dalam suatu objek tontonan politik yang ironi, membingungkan serta penuh drama pertarungan. Yang menyaksikannya gemas, mengernyit sambil meludahi tanah berulang-ulang dan bergumam, “ini politik apa?” Politik sampah ? Mari kita saksikan !
Suatu waktu saya membayangkan, bahwa bila Partai Amanat Nasional (PAN) menerima perpu pilkada, maka ketua umum PAN Hatta Rajasa (HR) adalah orang pertama yang tertuduh di barisan koalisi merah putih sebagai otak pembelotan itu. Akhirnya, sikap PAN terhadap Perpu pilkada beraroma politik besan, dan mungkin juga, sikap PAN terhadap Perpu Pilkada beragendakan penyelamatan menantu, karena dua hari terakhir, Ibas (menantu HR), terus terjepit oleh pernyataan koruptor Nazaruddin (mantan bendum partai demokrat). Keberanian Nazar menyeret ibas dalam pusaran kasus korupsi, bisa saja menjadi “tanda” bahwa koruptor ini menemukan majikan baru di rezim yang sebentar lagi berkuasa, agar PAN dan PD sebagai mentor KMP, tersandera habis. Dan menimbang, sesi pertarungan KMP vs KIH ini masi berlanjut.
Saya membayangkan, seperti apa stabilitas kebatinan HR dan di internal partainya (PAN), ketika SBY (besan HR), gelap mata menerbitkan perpu Pilkada, pasca Partai Demokrat secara telak mengambil sikap menolak pilkada langsung dan berkontribusi melawan dan ikut mengalahkan PDIP dan barisan koalisi Indonesia hebat di paripurna DPR. Namun ketika minggu-minggu ini, PD tersandera penyataan Nazaruddin di media terkait dugaan korupsi Ibas (Ketua Fraksi PD), penerbitan Perpu itu memuntahkan sejumlah tanya; ada apa dan untuk apa? Dan tentu HR “galau” dengan permainan politik yang sengit ini.
Adakah SBY dan HR, sedang bermanuver dengan Perpu Pilkada, agar melepaskan Ibas dari sandera kasus korupsi? Seiring pernyataan Nazaruddin yang mungkin saja baru menemukan majikan pengganti, pasca parkirnya SBY dari singgasana kekuasaan. Meski kita tahu, sebelumnya Nazar pernah bertutur, Ibas ikut mengecap uang haram itu.
Maka lagi-lagi, sebagai besan dan menantu, HR tak tenang dan bergegas menyelamatkan menantunya itu dari jeratan dugaan korupsi. Maski HR akhirnya rela menjadikan PAN sebagai alat barter politik. Dimasa-masa pensiunnya, HR tak lagi punya instrument kekuasaan, selain memanfaatkan sisa pengaruhnya di PAN yang tinggal seumur jagung itu untuk menyelamatkan menantu dan besannya.
Pertanyaannya, mungkinkah langkah yang diambil adalah menjerumuskan PAN dengan menerima Perpu Pilkada yang dikeluarkan besannya ? Mau tak mau, pilihannya cuma satu, HR menggunakan PAN menerima Perpu Pilkada, bilamana gonggongan Nazar terhadap dugaan korupsi menantunya, dibumbuhi intrik politik rezim yang sebentar lagi berkuasa. Tentu kaitannya masih seputar pertarungan politik KMP vs KIH yang masi berlanjut. Ini soal sandera-menyandera saja.
Saya juga membayangkan, dengan tensi tekanan batin yang tinggi itu, HR akan membuat sebuah rapat terbatas dengan anggota DPR Fraksi PAN agar mendukung Perpu Pilkada, tanpa kehadiran Amin Rais sebagai ketua Majelis Pusat Pertimbangan PAN. Orang ini (Amien Rais), adalah faktor yang jelas-jelas akan menolak niat membelot HR dari KMP. Dalam berbagai kesempatan, mantan ketua umum PP Muahammadiyah itu, menggaransikan dirinya, bahwa PAN tetap konsisten pada KMP. Dan artinya, manuver HR itu, tak semuda seperti yang difikirnya.
Tentu kelak HR kelimpungan, dan lagi-lagi menambah pekerjaan barunya, agar pengaruh Amien Rais segerah digulung, apapun caranya demi misi keluarga, besan dan menantunya itu. Tapi rasanya janggal dan ruwet, karena Amin Rais bukanlah sekedar faktor posisinya sebagai ketua MPP PAN, tapi sekaligus personifikasi ideologi PAN itu sendiri. Amin Rais adalah cermin ideologi politik PAN. Bagaimanapun, Amien Rais tetaplah personifikasi nilai yang masih dijaga dan dihormati kader-kader ideologis PAN. Berbeda dengan HR yang cenderung memilihara habitat “kerumunan” dan kader-kader pragmatis. HR buntung dalam posisi ini.
Atau mungkin saja, Plan B HR akan digunakan; yakni kembali memimpin PAN. Tapi juga tak mungkin, dimasa expaired kekuasaan seperti ini, HR mengalami kebangkrutan pengaruh dan ketokohan tersedot waktu. Maka diujung waktu masa penisunnya, HR tak perlu melulu mengulangi dosa-dosa politik, dan kembali ke politik jalan lurus. Ini pengandaian, bila HR mendorong PAN mendukung Perpu Pilkada. Sekali lagi pengandaian. []
Sumber : http://ift.tt/1EFWqiK